Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Kompas.com - 20/05/2024, 11:24 WIB
Fika Nurul Ulya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan soal perkiraan Bank Dunia (World Bank) yang menyebut bahwa kekurangan air dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen sampai tahun 2050.

Masalah itu terjadi lantaran peran air sangat sentral bagi kehidupan umat manusia.

Hal ini dia sampaikan dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Forum Air Sedunia (High Level Meeting World Water Forum) Ke-10 di Nusa Dua, Bali, Senin (20/5/2024).

"Bank Dunia memperkirakan kekurangan air dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi sampai 6 persen hingga tahun 2050. Kelangkaan air juga dapat memicu perang serta bisa menjadi sumber bencana. Too much water maupun too little water keduanya dapat menjadi masalah bagi dunia," kata Jokowi dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

Baca juga: Momen Jokowi Sambut para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Kepala Negara mengatakan, Forum Air Sedunia ke-10 ini sangat strategis untuk merevitalisasi aksi nyata dan komitmen bersama dalam mewujudkan manajemen sumber daya air terintegrasi.

Indonesia, kata dia, konsisten mendorong masalah tersebut. Dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur airnya dengan membangun 42 bendungan.

Lalu, 1,18 juta hektare jaringan irigasi, 2.156 kilometer pengendali banjir dan pengamanan pantai, serta merehabilitasi 4,3 juta hektare jaringan irigasi.

"Air juga kami manfaatkan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di Waduk Cirata sebagai PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara," ucap dia.

Setidaknya, kata Jokowi, ada tiga hal yang Indonesia konsisten dorong.

Pertama, meningkatkan prinsip solidaritas dan inklusivitas untuk mencapai solusi bersama, terutama bagi negara-negara pulau kecil dan yang mengalami kelangkaan air.

Baca juga: Jokowi Pimpin KTT World Water Forum di Bali Hari Ini

Kedua, memberdayakan hydrodiplomacy untuk kerja sama konkret dan inovatif, menjauhi persaingan dalam pengelolaan sumberdaya air lintas batas.

Ketiga, memperkuat political leadership sebagai kunci sukses berbagai kerja sama menuju ketahanan air berkelanjutan.

"Dan melalui forum ini Indonesia mengangkat empat inisiatif baru, yaitu penetapan World Lake Day, yang kedua Pendirian center of excellence di Asia Pasifik, yang ketiga tata kelola air berkelanjutan di negara pulau kecil, dan yang keempat penggalangan proyek-proyek air," tutur Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini menuturkan, air bukan sekadar produk alam. Butuh upaya bersama untuk memanfaatkannya secara benar.

"Air merupakan produk kolaborasi yang mempersatukan kita sehingga butuh upaya bersama untuk menjaganya," ucap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Lihat Elektabilitas Ridwan Kamil Turun di Jakarta, Airlangga Minta Waktu Berpikir ke Parpol KIM

Lihat Elektabilitas Ridwan Kamil Turun di Jakarta, Airlangga Minta Waktu Berpikir ke Parpol KIM

Nasional
Pilkada Jakarta 2024: Replikasi Pilpres Mungkin Terjadi, Kemenangan Ditentukan di MK

Pilkada Jakarta 2024: Replikasi Pilpres Mungkin Terjadi, Kemenangan Ditentukan di MK

Nasional
Jaksa KPK Minta Sidang Tuntutan SYL dkk Ditunda, tetapi Ditolak Hakim

Jaksa KPK Minta Sidang Tuntutan SYL dkk Ditunda, tetapi Ditolak Hakim

Nasional
Inovasi Haji Tiga Tahun Kementerian Agama

Inovasi Haji Tiga Tahun Kementerian Agama

Nasional
Waketum Golkar Tak Tahu Koalisi Prabowo Tawarkan PKS Kursi Cawagub Jakarta

Waketum Golkar Tak Tahu Koalisi Prabowo Tawarkan PKS Kursi Cawagub Jakarta

Nasional
SYL Jalani Sidang Tuntutan Perkara Pemerasan pada 28 Juni, Vonis 11 Juli

SYL Jalani Sidang Tuntutan Perkara Pemerasan pada 28 Juni, Vonis 11 Juli

Nasional
PT DKI Jakarta Gelar Sidang Putusan Banding Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

PT DKI Jakarta Gelar Sidang Putusan Banding Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

Nasional
SYL Jadi Saksi Mahkota Kasus Pemerasan di Kementan Pekan Depan

SYL Jadi Saksi Mahkota Kasus Pemerasan di Kementan Pekan Depan

Nasional
7 Fakta Baru Kasus Pembunuhan “Vina Cirebon” Versi Polri

7 Fakta Baru Kasus Pembunuhan “Vina Cirebon” Versi Polri

Nasional
Golkar: Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot Setelah Anies-Ahok Muncul

Golkar: Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot Setelah Anies-Ahok Muncul

Nasional
Yusril Ungkap Alasan Tanda Tangani Pencopotan Afriansyah Noor meski Bukan Ketum PBB Lagi

Yusril Ungkap Alasan Tanda Tangani Pencopotan Afriansyah Noor meski Bukan Ketum PBB Lagi

Nasional
Prabowo Akan Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri

Prabowo Akan Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kaesang Diprediksi 'Out' jika PKS Gabung Koalisi Prabowo di Pilkada Jakarta | Harun Masiku Disebut Lari ke Tempat yang Lebih Tersembunyi

[POPULER NASIONAL] Kaesang Diprediksi "Out" jika PKS Gabung Koalisi Prabowo di Pilkada Jakarta | Harun Masiku Disebut Lari ke Tempat yang Lebih Tersembunyi

Nasional
Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Nasional
Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com