Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya soal Tunggakan Kasus HAM, Ma'ruf Amin Sebut Jokowi Butuh 2 Periode

Kompas.com - 17/01/2019, 09:12 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin mengatakan, Presiden Joko Widodo butuh waktu dua periode untuk menyelesaikan tunggakan kasus HAM masa lalu.

Hal itu disampaikan Ma'ruf saat ditanya bagaimana antisipasi jika ditanya pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam debat Pilpres pertama soal tunggakan kasus HAM masa lalu yang belum diselesaikan Jokowi.

"Makanya harus ada periode kedua biar persoalan bisa selesai, betul, kan?" ujar Ma'ruf saat ditemui di kediamannya, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Baca juga: Menanti Pemerintahan yang Prioritaskan Isu Penegakan Hukum dan HAM...

Namun Ma'ruf urung menjawab lebih detail mengenai strateginya menghadapi pertanyaan semacam itu dalam debat pertama. Ia meminta para wartawan menunggu jawaban utuhnya saat debat.

"Kalau dijawab sekarang enggak seru lagi (debatnya)," kata dia.

Sebelumnya calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menegaskan siap menghadapi debat pilpres 2019 yang bertema hukum, HAM, korupsi dan terorisme pada Kamis (17/1/2019) besok.

Baca juga: Menuju Debat Perdana Pilpres 2019: HAM-Korupsi-Terorisme

Ia siap memberi jawaban terkait penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan pada April 2017 lalu yang sampai saat ini belum ditemukan pelakunya.

Jokowi juga siap menjawab soal teror di rumah pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Laode M Syarif yang baru-baru ini terjadi.

"Nanti kita jawab juga besok," kata Jokowi saat ditanya wartawan, di Sentul, Bogor, Rabu (16/1/2019).

Baca juga: Komnas HAM: Presiden Terpilih Bertanggung Jawab Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Selain itu, calon presiden petahana ini juga siap menjawab soal sejumlah kasus pelanggaran HAM masa lalu yang hingga kini belum tuntas penyelesaiannya.

"Ya, besok kan termasuk masalah HAM juga ada," kata Jokowi.

Kompas TV Yang satu menyampaikan visi-misinya dengan santai dalam suasana akrab. Itu kesan dari penyampaian visi misi Joko Widodo. Sementara Prabowo Subianto, dalam pidato penyampaian visi misinya, menampilkan kesan tegas dan menggebu-gebu.<br /> <br /> Nah, apakah cara atau gaya komunikasi yang berbedaini menggambarkan gaya komunikasi dan penyampaiankeduanyadalam debat capres-cawapres pertama Kamis 17 Januari 2019?<br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]-->
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com