Kompas.com - 09/01/2019, 07:07 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/1/2019). Rapat tersebut mengevaluasi kinerja BNPB dalam penanganan bencana yang terjadi selama tahun 2018. BNPB menjelaskan bahwa selama tahun 2018 telah terjadi 2.572 kejadian, dengan dampak bencana 4.814 jiwa meninggal dunia dan hilang, serta 10,239 juta jiwa terdampak mengungsi. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj. ANTARA/Indrianto Eko SuwarsoKepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/1/2019). Rapat tersebut mengevaluasi kinerja BNPB dalam penanganan bencana yang terjadi selama tahun 2018. BNPB menjelaskan bahwa selama tahun 2018 telah terjadi 2.572 kejadian, dengan dampak bencana 4.814 jiwa meninggal dunia dan hilang, serta 10,239 juta jiwa terdampak mengungsi. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

3. Tata ruang

Selain itu, masalah tata ruang juga punya andil dalam memperburuk dampak bencana di sebuah daerah. Hal ini terbukti melalui bencana terakhir yaitu tsunami di Palu dan Banten.

"Salah satu permasalahan di tahun 2018, bencana sedemikian dahsyatnya salah satunya tata ruang yang tidak sensitif terhadap risiko bencana," ujar Willem.

Willem mengatakan, sebenarnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah membuat semacam pedoman pendirian bangunan yang bisa diterapkan. Namun dia tidak tahu sejauh apa pemerintah daerah menggunakan pedoman tersebut.

Contohnya, seharusnya kawasan ekonomi kreatif tidak diletakan di tempat-tempat yang rawan bencana. Termasuk bagaimana aturan pendirian bangunan di tepi pantai.

"Oleh karena itu kalau kita bicara penanggulangan bencana itu adalah hal kompleks. Maka yang kita lakukan juga harus komprehensif," kata dia.

Penataan organisasi

Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid mengatakan, pada dasarnya persoalan yang dihadapi BNPB adalah soal kewenangan yang terbatas. Lembaga yang harus dikoordinasikan juga terlalu banyak dan tidak semuanya siap.

Menurut dia, hal pertama yang harus dilakukan adalah memaksimalkan kewenangan BNPB.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: KPAI: Pendidikan Mitigasi Bencana Akan Sia-sia Tanpa Simulasi

"Misalnya dengan penataan organisasi BNPB itu sendiri, terkait kewenangan dan statusnya. Apakah dijadikan kementerian atau bagaimana," ujar dia.

Menurut Sodik, saat ini harus ada kajian terkait lembaga yang menangani bencana.

"Ada yang mengatakan kalau dengan bentuk badan itu lebih simpel dan gesit. Tetapi ada kendala lain soal kewenangan organisasi, kerja sama, dan klas anggaran. Jadi harus dikaji," kata Sodik.

Kompas TV Aktivitas vulkanik Gunung Agung masih tinggi sehingga erupsi susulan masih akan terjadi. Terkait kondisi ini pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengimbau masyarakat yang ada di aliran sungai yang berhulu langsung dengan Gunung Agung agar tetap waspada terhadap terjadinya banjir lahar dingin di musim hujan seperti saat ini. Terlebih saat ini di Lereng Gunung Agung masih tersisa abu vulkanik yang terkumpul pasca-erupsi sehingga sisa-sisa material dengan mudah dibawa air hujan dan akan melawati sejumlah sungai yang berhulu langsung dengan Gunung Agung serta membahayakan masyarakat yang berada di bantaran sungai. Selain itu PVMBG juga melarang masyarakat ataupun wisatawan melakukan pendakian karena sangat berbahaya dan erupsi bisa terjadi kapan saja. Sampai saat ini pihak PVMBG masih menetapkan status Gunung Agung siaga level III dengan radius 4 kilometer dari puncak kawah. Selain itu masyarakat diminta untuk mematuhi informasi mitigasi resmi yang dikeluarkan PVMBG agar petugas dengan mudah melakukan evakuasi jika Gunung Agung kembali erupsi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Nasional
Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Nasional
KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

Nasional
Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Nasional
Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Nasional
Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Nasional
Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Nasional
Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Nasional
KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

Nasional
'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

"Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

Nasional
Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Nasional
Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Nasional
Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Nasional
Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.