Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/12/2018, 17:08 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, anggaran mitigasi bencana yang disetujui DPR untuk tahun 2019 mengalami penurunan.

Tercatat, anggaran BNPB tahun 2019 adalah Rp 610 miliar, sedangkan 2018 selisih 90 miliar lebih besar, yaitu Rp 700 miliar.

Sutopo mengatakan, dengan anggaran yang terus menurun sulit dilakukan mitigasi bencana yang memadai. Padahal, di satu sisi, ancaman bencana terus meningkat.

"Rp 610 miliar untuk mengcover seluruh wilayah Indonesia tentu sangat berkurang. Jadi sistem peringatan dini bencana di Indonesia itu masih jauh dari memadai," kata Sutopo di kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (25/12/2018).

Baca juga: Mitigasi Bencana Diwacanakan Masuk Kurikulum Pendidikan di Surabaya

Menurut Sutopo, hal yang penting saat ini adalah peningkatan pengetahuan mitigasi bencana untuk masyarakat. Namun, hal ini hanya bisa dilakukan sepanjang anggarannya memadai.

Sedangkan anggaran yang ada saat ini, menurut Sutopo, masih sangat kurang dibandingkan dengan sejumlah ancaman bencana. Mulai dari tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan lainnya.

Baca juga: Pasca Tsunami Selat Sunda, Begini Rencana Pemerintah Terkait Mitigasi

Di banyak daerah, anggaran mitigasi juga sangat kecil, yaitu sebesar 0,002 persen dari APBD. Padahal, idealnya, anggaran mitigasi bencana untuk daerah bisa mencapai 1 persen dari APBD.

"Untuk tsunami perlu melanjutkan program peringataan masterplan yang dulu pernah dilakukan 2012 kemudian berhenti karena tidak ada dukungan dana. Demikian juga kita perlu masterplan penanganan banjir, erupsi, longsor," ujar Sutopo.

"Kalau kita lihat politik anggaran, tidak mendukung penanggulangan bencana karena anggarannya kecil," sambungnya.

Kompas TV Proses pendistribusian logistik ke para korban tsunami akan dilakukan secara bertahap, bantuan akan dikirimkan ke 7desa di Kecamatan Cinangka. Sejumlah bantuan yang diberikan berupa selimut, pakaian dan bahan makanan siap saji untuk para warga yang terdampak.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Nasional
Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Nasional
Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Nasional
8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

Nasional
PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com