Kompas.com - 09/01/2019, 07:07 WIB
Warga berjalan di sisa-sisa bangunan yang rusak diterjang tsunami Selat Sunda di Sumur, Pandeglang, Banten, Kamis (3/1/2019). BNPB menyatakan tim evakuasi telah memakamkan 429 jenazah dari 437 korban tewas akibat tsunami Selat Sunda hingga Rabu, 2 Januari 2018 pukul 13.30 WIB. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc. SIGID KURNIAWANWarga berjalan di sisa-sisa bangunan yang rusak diterjang tsunami Selat Sunda di Sumur, Pandeglang, Banten, Kamis (3/1/2019). BNPB menyatakan tim evakuasi telah memakamkan 429 jenazah dari 437 korban tewas akibat tsunami Selat Sunda hingga Rabu, 2 Januari 2018 pukul 13.30 WIB. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

Willem menuturkan, pengurangan dampak bencana artinya membicarakan sistem informasi dari hulu ke hilir. Termasuk mengenai peralatan dan kewenangan BNPB atas sumber daya yang tersedia.

Dari hulu misalnya, BNPB harus memastikan alat pendeteksi bencana berada dalam kondisi prima. Kemudian lembaga BMKG bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk menyebarkan informasi itu kepada masyarakat.

Menurut Willem, perbedaan lembaga untuk menyebarkan informasi merupakan persoalan yang kerap jadi kendala.

Baca juga: Jokowi Putuskan 44 Pejabat Baru, termasuk Kepala BNPB, Basarnas, dan BPPT

Belum lagi ketika terdapat peringatan bencana yang harus segera diinformasikan ke masyarakat setempat lewat sirine. Willem mengatakan sirine-sirine peringatan itu berada di bawah pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

"Tetapi kami BNPB tidak punya kewenangan sedikitpun terhadap BPBD untuk menentukan siapa yang menjadi kepala pelaksana," ujar Willem.

Banyak daerah yang lembaga BPBD-nya sudah ideal dan mumpuni. Namun ada juga yang masih belum siap. Willem mengatakan banyak posisi kepala BPBD diisi oleh sekretaris daerah. Padahal, para sekda biasanya sudah memiliki rangkaian tugas pemerintahan yang begitu banyak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kan tidak masuk sekda yang sibuk itu jadi kepala BPBD," kata dia.

2. Sumber daya manusia

Masalah lain adalah sumber daya manusia. Willem mengatakan, tidak ada pegawai BPBD di daerah yang bersertifikat. Hal ini karena memang tidak ada pendidikan terkait penanggulangan bencana.

Oleh karena itu, BNPB harus memberikan pelatihan-pelatihan bagi pegawai BPBD di daerah. Namun, kemampuan BNPB untuk melatih tidak maksimal karena masalah SDM juga.

"Kemampuan kita untuk melatih hanya ratusan orang, tetapi masyarakat yang kita lindungi jauh lebih banyak," kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.