Jelang Debat Pertama, Ini Saran Politisi PKS untuk Prabowo-Sandiaga

Kompas.com - 08/01/2019, 17:20 WIB
Pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, saat pengambilan nomor urut di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018). KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOPasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, saat pengambilan nomor urut di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Nasir Djamil menegaskan, empat isu yang menjadi materi debat pertama pilpres 17 Januari 2019 merupakan pilar dari penegakkan hukum di Indonesia.

"Masalah hukum ini krusial. Hukum soal regulasi, aparat, sarana dan prasarana, serta budaya hukum. Kalau keempatnya ini bagus, ya hukum Indonesia pasti baik," kata Nasir dalam diskusi eksternal di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Baca juga: Kubu Prabowo Anggap Debat Pertama Jadi Tantangan Berat Jokowi-Maruf

Maka dari itu, sebagai wakil dari partai koalisi pendukung, ia menyarankan beberapa solusi penegakkan hukum yang bisa disampaikan Prabowo-Sandi saat debat, yakni revisi Undang-undang tentang Kepolisian dan Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

"Kalau UU-nya sudah bagus, tapi aparat hukumnya masih sontoloyo, ya sontoloyo juga penegakan hukumnya. Makanya saya mengusulkan nanti Prabowo-Sandi untuk memperbaiki dua UU itu karena masih ada sisi-sisi gelap di kepolisian dan kejaksaan," tutur Nasir.

Baca juga: Hadapi Debat Pertama, Timses Andalkan Orisinalitas Jokowi-Maruf

Menurutnya, kepolisian dan kejaksaan masih memiliki stigma sebagai lembaga pemerintah yang tidak bersih. Sehingga, revisi UU tersebut diperlukan lewat regulasi dan evaluasi yang dikoreksi secara total.

"UU Kepolisian ini kan sudah lama dari tahun 2002, artinya sudah berusia 16 tahun dan karena itu harus dievaluasi. Sehingga kemudian dari berbagai macam kisruh internal yang selama ini ada di tubuh kepolisian bisa diantisipasi dengan UU yang baru, kepolisian selama ini juga lebih terlihat penguasa dibandingkan alat negara," paparnya.

Baca juga: Kalla: Kalau Pertanyaan Debat Dirapatkan Dulu, yang Pantas Jadi Capres-Cawapres Timnya

Selain itu, Nasir juga mengusulkan Prabowo-Sandi membuat lembaga otonom untuk Lembaga Pemasyarakatan yang kini di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasalnya, hingga saat ini Lapas mengalami banyak permasalahan, contohnya kapasitas Lapas yang berlebihan karena narapidana narkoba.

"Memang harus seperti itu karena Lapas banyak masalah sehingga dipertimbangkan menjadi badan sendiri meskipun agak berat dalam konteks pembinaanya," imbuh Nasir.

Baca juga: Prabowo-Sandiaga Akan Soroti OTT dan Penguatan KPK Saat Debat

"Usulan ini muncul karena over capacity dan ini enggak terlepas dari penanganan narkoba yang tidak profesional," sambungnya.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X