Fadli Zon Anggap Aneh KPU Berikan Daftar Pertanyaan Sebelum Debat

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Fadli Zon mengkritik langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan memberikan daftar pertanyaan kepada kandidat calon presiden dan wakil presiden sepekan sebelum pelaksanaan debat Pilpres 2019.

"Cukup aneh menurut saya kenapa harus pertanyaan-pertanyaan itu dibocorkan atau diberikan. Itu kan enggak asik lagi, enggak ada gregetnya, enggak ada efek kejutnya," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Menurut Fadli, seharusnya daftar pertanyaan tidak diberikan sebelum debat dilakukan.

Baca juga: Komisioner KPU Diadukan ke DKPP Gara-gara Tak Gelar Sosialisasi Visi-Misi Capres

Dengan begitu masyarakat mengetahui dasar pemikiran para kandidat pasangan capres-cawapres terhadap isu-isu yang diajukan pada saat debat.

Ia menilai debat capres-cawapres akan terkesan sekadar formalitas bila daftar pertanyaan diberikan dulu kepada para kandidat.

"Kita ingin tahu apa yang menjadi dasar pemikiran kandidat dari kedua belah pihak terhadap isu-isu yang diajukan," kata Fadli.

Baca juga: Ketua KPU: Kami Tidak Ingin Ada Paslon yang Dipermalukan

"Jadi nanti kalau sekarang dikasih bocoran soalnya, ya nanti tinggal menghapal. Ini ya enggak asyik lagi lah," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, daftar pertanyaan debat dikirim sepekan sebelum debat pertama yang akan digelar pada 17 Januari 2019.

Saat ini, daftar pertanyaan debat masih disusun para panelis. Menurut Arief, semakin cepat peserta debat menerima daftar pertanyaan akan semakin bagus.

Baca juga: Ketua KPU Sebutkan Kisi-kisi Materi Debat Pilpres 2019

Sebab, pertanyaan yang disusun tidak hanya berupa pertanyaan singkat, tetapi juga mengandung uraian dan penjelasan. 

Selain model terbuka, ada juga pola pertanyaan tertutup. Pada model ini, masing-masing pasangan calon mengajukan pertanyaan ke pasangan calon lainnya.

Debat Pilpres 2019 akan digelar sebanyak lima kali. Debat pertama mengambil tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.