"Apa Sih Susahnya Anggota DPR Datang ke Rapat Paripurna?"

Feni menyarankan agar ada semacam sanksi bagi anggota DPR yang malas ke paripurna. Sanksinya bisa berupa pemotongan tunjangan atau gaji.

"Masa rakyat yang harus maklum? Harusnya dibikin punishment tuh. Kalau mereka absen sidang, potong tunjangan dan gaji," kata dia.

Anggota DPR harus sering "ngantor"

Seorang warga Karet Tengsing, Lenny Tristia, mengaku lebih menyukai wakil rakyat yang sering "ngantor" dan ikut rapat pembahasan. Menurut dia, kegiatan itu merupakan aksi konkret anggota DPR jika ingin mewujudkan aspirasi masyarakat.

"Lha bagaimana mereka bisa menyampaikan aspirasi kita warganya yang memilih, kalau dia enggak pernah datang ke kantor? Ya sia-sia dong mereka kampanye," ujar Lenny.

Baca juga: Anggota DPR yang Bolos Rapat Paripurna Harus Diberi Sanksi Tegas

Lenny mengatakan, kebutuhan warga tidak tersampaikan kepada pemerintah jika para anggota DPR tak hadir. Oleh karena itu, kata dia, kampanye penting bagi anggota DPR. Namun jangan sampai meninggalkan kewajiban di kantornya.

"Boleh mereka kampanye, sering ke dapil. Tetapi jangan lupakan tugas mereka sebagai wakil rakyat," kata dia.

Warga skeptis

Sementara itu, salah seorang warga Jatiasih, Bekasi, yaitu Danik Isnawati, skeptis dengan pernyataan Fadli Zon yang menyebut kosongnya paripurna karena kampanye Pileg. Menurut dia, itu sudah menjadi kebiasaan anggota DPR sejak lama.

"Coba saja dicek pas bukan musim kampanye, daftar hadir mereka bagaimana? Justru kalau lagi musim kampanye begini malah 'aji mumpung' buat mereka jadi alasan enggak datang paripurna," kata Danik ketika ditemui di Stasiun Gondangdia.

Baca juga: Anggota DPR yang Sering Bolos Rapat Paripurna Jangan Dipilih Lagi

Nanik menilai, tingkat kehadiran anggota DPR tidak kalah penting. Dia yakin, mengumpulkan ratusan orang dalam suatu sidang paripurna memang tidak mudah

Oleh karena itu dia berharap ada sanksi yang bisa membuat anggota DPR lebih disiplin. Menurut dia, hal ini bukan sesuatu yang bisa dimaklumi.

"PR mereka tuh banyak banget, tetapi minta dimaklumi, gemes juga sih," kata dia.

Kritik dari Formappi

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menjadi lembaga yang paling keras mengkritik DPR dalam situasi ini.

Peneliti Formappi Lucius Karus berpandangan, ketidakhadiran dalam rapat dan perilaku koruptif sama-sama membuktikan rendahnya integritas anggota DPR.

Menurut Lucius, sebagian legislator sudah “putus urat malu” lantaran kurang optimal dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

DPR tampak tak berupaya maksimal dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan dilihat dari kehadiran dalam sejumlah rapat.