"Apa Sih Susahnya Anggota DPR Datang ke Rapat Paripurna?"

Kompas.com - 06/12/2018, 07:42 WIB
Suasana Rapat Paripurna ke-9 masa persidangan II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/12/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOSuasana Rapat Paripurna ke-9 masa persidangan II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/12/2018).

Perempuan yang berprofesi sebagai pegawai swasta ini, mengatakan, boleh saja anggota DPR berkampanye, tetapi jangan sampai meninggalkan kewajiban di parlemen.

Menurut dia, menjelang pemilu, anggota DPR seharusnya semakin rajin.

"Harusnya mereka makin rajin ya karena bakal jadi nilai positif juga pas kampanye," ujar Feni.

Feni menyarankan agar ada semacam sanksi bagi anggota DPR yang malas ke paripurna. Sanksinya bisa berupa pemotongan tunjangan atau gaji.

"Masa rakyat yang harus maklum? Harusnya dibikin punishment tuh. Kalau mereka absen sidang, potong tunjangan dan gaji," kata dia.

Anggota DPR harus sering "ngantor"

Seorang warga Karet Tengsing, Lenny Tristia, mengaku lebih menyukai wakil rakyat yang sering "ngantor" dan ikut rapat pembahasan. Menurut dia, kegiatan itu merupakan aksi konkret anggota DPR jika ingin mewujudkan aspirasi masyarakat.

"Lha bagaimana mereka bisa menyampaikan aspirasi kita warganya yang memilih, kalau dia enggak pernah datang ke kantor? Ya sia-sia dong mereka kampanye," ujar Lenny.

Baca juga: Anggota DPR yang Bolos Rapat Paripurna Harus Diberi Sanksi Tegas

Lenny mengatakan, kebutuhan warga tidak tersampaikan kepada pemerintah jika para anggota DPR tak hadir. Oleh karena itu, kata dia, kampanye penting bagi anggota DPR. Namun jangan sampai meninggalkan kewajiban di kantornya.

"Boleh mereka kampanye, sering ke dapil. Tetapi jangan lupakan tugas mereka sebagai wakil rakyat," kata dia.

Warga skeptis

Sementara itu, salah seorang warga Jatiasih, Bekasi, yaitu Danik Isnawati, skeptis dengan pernyataan Fadli Zon yang menyebut kosongnya paripurna karena kampanye Pileg. Menurut dia, itu sudah menjadi kebiasaan anggota DPR sejak lama.

"Coba saja dicek pas bukan musim kampanye, daftar hadir mereka bagaimana? Justru kalau lagi musim kampanye begini malah 'aji mumpung' buat mereka jadi alasan enggak datang paripurna," kata Danik ketika ditemui di Stasiun Gondangdia.

Baca juga: Anggota DPR yang Sering Bolos Rapat Paripurna Jangan Dipilih Lagi

Nanik menilai, tingkat kehadiran anggota DPR tidak kalah penting. Dia yakin, mengumpulkan ratusan orang dalam suatu sidang paripurna memang tidak mudah

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantu Korban Ledakan, PMI Akan Kirim Kantong Darah ke Beirut

Bantu Korban Ledakan, PMI Akan Kirim Kantong Darah ke Beirut

Nasional
Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Disanksi Lebih Tegas, Apa Saja?

Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Disanksi Lebih Tegas, Apa Saja?

Nasional
Menkominfo Ingatkan Pentingnya 'Security System Data' di Pilkada

Menkominfo Ingatkan Pentingnya "Security System Data" di Pilkada

Nasional
Saat Partai Berkarya Terbelah Dua, Kubu Muchdi PR dan Tommy Soeharto

Saat Partai Berkarya Terbelah Dua, Kubu Muchdi PR dan Tommy Soeharto

Nasional
Kata BPOM dan Kemenkes soal Klaim Obat Bisa Sembuhkan Covid-19

Kata BPOM dan Kemenkes soal Klaim Obat Bisa Sembuhkan Covid-19

Nasional
Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

Nasional
UPDATE: 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat

UPDATE: 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat

Nasional
[POPULER NASIONAL] AKBP Yogi yang Dirotasi Kapolri Suami Jaksa Pinangki | Dugaan Awal Ledakan di Beirut Menurut KBRI

[POPULER NASIONAL] AKBP Yogi yang Dirotasi Kapolri Suami Jaksa Pinangki | Dugaan Awal Ledakan di Beirut Menurut KBRI

Nasional
Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

Nasional
KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

Nasional
Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X