Anggota DPR yang Sering Bolos Rapat Paripurna Jangan Dipilih Lagi

Kompas.com - 24/11/2018, 14:17 WIB
Ketua DPP PAN Bara HasibuanKOMPAS.com/Indra Akuntono Ketua DPP PAN Bara Hasibuan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan mengatakan, sanksi paling efektif untuk anggota DPR yang tak menghadiri rapat paripurna DPR adalah dengan tidak memilihnya kembali pada Pemilu 2019.

Kehadiran anggota DPR menjadi sorotan karena banyaknya yang tak hadir saat rapat paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018-2019, Rabu (21/11/2018).

Pada Pemilu 2019, diperkirakan 94 persen dari total 560 anggota DPR saat ini kembali mencalonkan diri.

"Memang sanksi yang paling efektif itu adalah ketika di pemilu berikutnya anggota DPR tersebut tidak didukung lagi atau tidak dipilih," kata Bara di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/11/2018).

Baca juga: Anggota DPR yang Bolos Rapat Paripurna Harus Diberi Sanksi Tegas

Bara mengatakan, peran publik dan media sangat dibutuhkan untuk mengontrol kinerja DPR.

Ia sepakat harus ada sanksi tegas bagi para anggota DPR yang bolos dalam rapat paripurna serta mempublikasikan nama-namanya.

"Saya kira perlu ada kontrol lebih ketat dari publik. Nah, yang tidak hadir itu disebutkan namanya. Saya mendukung perlu diekspose siapa-siapa yang tidak hadir,” kata Bara.

“Ada sanksi sosial dari pembuatan petisi publik. Itu yang menurut saya sangat efektif. Disamping sanksi hukum tapi sanksi sosial itu yang lelbih efektif," lanjut anggota Komisi VII DPR ini.

Baca juga: Jawab Kritik, Ketua DPR Sebut Sejumlah RUU Terhambat karena Pemerintah

Sementara itu, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris berpandangan, tak ada relevansinya antara anggota DPR yang bolos rapat paripurna dengan tidak memilihnya kembali dalam Pileg 2019.

Menurut Syamsuddin, para petahana anggota legislatif telah memiliki modal basis pemilih yang kuat.

“Incumbent (anggota legislatif) itu memang partai politik berkepentingan. Kenapa? sebab incumbent itu sudah memiliki basis pemilih,” kata Syamsuddin.

Ia menilai, ke depannya, perlu pembenahan sistem pemilu agar menjadi lebih baik.

Baca juga: Formappi: DPR Tidak Jeli dalam Mengawasai Anggaran

“Sekarang kan siapa saja bisa menjadi anggota Dewan. Yang penting punya uang, punya koneksi dengan pimpinan partai politik, kemudian populer. Sehingga kompetensi menjadi soal,” kata Syamsuddin.

Persoalan lainnya adalah komitmen. Syamsuddin mengatakan, publik menginginkan wakil rakyat yang bertanggung jawab.

"Tidak hanya bisa petentang-petenteng di Senayan tapi juga menyuarakan kepentingan publik,” kata dia.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Close Ads X