Anggota DPR yang Sering Bolos Rapat Paripurna Jangan Dipilih Lagi

Kompas.com - 24/11/2018, 14:17 WIB
Ketua DPP PAN Bara Hasibuan KOMPAS.com/Indra AkuntonoKetua DPP PAN Bara Hasibuan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan mengatakan, sanksi paling efektif untuk anggota DPR yang tak menghadiri rapat paripurna DPR adalah dengan tidak memilihnya kembali pada Pemilu 2019.

Kehadiran anggota DPR menjadi sorotan karena banyaknya yang tak hadir saat rapat paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018-2019, Rabu (21/11/2018).

Pada Pemilu 2019, diperkirakan 94 persen dari total 560 anggota DPR saat ini kembali mencalonkan diri.

"Memang sanksi yang paling efektif itu adalah ketika di pemilu berikutnya anggota DPR tersebut tidak didukung lagi atau tidak dipilih," kata Bara di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/11/2018).

Baca juga: Anggota DPR yang Bolos Rapat Paripurna Harus Diberi Sanksi Tegas

Bara mengatakan, peran publik dan media sangat dibutuhkan untuk mengontrol kinerja DPR.

Ia sepakat harus ada sanksi tegas bagi para anggota DPR yang bolos dalam rapat paripurna serta mempublikasikan nama-namanya.

"Saya kira perlu ada kontrol lebih ketat dari publik. Nah, yang tidak hadir itu disebutkan namanya. Saya mendukung perlu diekspose siapa-siapa yang tidak hadir,” kata Bara.

“Ada sanksi sosial dari pembuatan petisi publik. Itu yang menurut saya sangat efektif. Disamping sanksi hukum tapi sanksi sosial itu yang lelbih efektif," lanjut anggota Komisi VII DPR ini.

Baca juga: Jawab Kritik, Ketua DPR Sebut Sejumlah RUU Terhambat karena Pemerintah

Sementara itu, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris berpandangan, tak ada relevansinya antara anggota DPR yang bolos rapat paripurna dengan tidak memilihnya kembali dalam Pileg 2019.

Menurut Syamsuddin, para petahana anggota legislatif telah memiliki modal basis pemilih yang kuat.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Pemberangkatan Haji Tahun Depan

Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Pemberangkatan Haji Tahun Depan

Nasional
Kemenlu: Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di Hong Kong

Kemenlu: Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di Hong Kong

Nasional
Kemenlu: Vietnam Usul KTT ASEAN 2020 Diadakan Face to Face

Kemenlu: Vietnam Usul KTT ASEAN 2020 Diadakan Face to Face

Nasional
UPDATE Covid-19 3 Juni: Pemerintah Sudah Periksa 354.434 Spesimen dari 246.433 Orang

UPDATE Covid-19 3 Juni: Pemerintah Sudah Periksa 354.434 Spesimen dari 246.433 Orang

Nasional
Jubir Pemerintah: Kita Tak Perlu Menunggu Datangnya Vaksin untuk Kembali Produktif

Jubir Pemerintah: Kita Tak Perlu Menunggu Datangnya Vaksin untuk Kembali Produktif

Nasional
Ini Sebaran Pasien Covid-19 yang Meninggal, Jatim Tertinggi

Ini Sebaran Pasien Covid-19 yang Meninggal, Jatim Tertinggi

Nasional
Ancaman Pidana Menanti bagi Pemotong Bansos Covid-19

Ancaman Pidana Menanti bagi Pemotong Bansos Covid-19

Nasional
UPDATE 3 Juni Covid-19 di Indonesia: ODP 48.153 dan PDP 13.285 Orang

UPDATE 3 Juni Covid-19 di Indonesia: ODP 48.153 dan PDP 13.285 Orang

Nasional
Yurianto: Kita Harus Yakini, Sepulang dari Luar Rumah Pasti Berpotensi Membawa Virus

Yurianto: Kita Harus Yakini, Sepulang dari Luar Rumah Pasti Berpotensi Membawa Virus

Nasional
Sri Mulyani Akui Baru Sebagian Kecil Tenaga Medis yang Dapat Insentif

Sri Mulyani Akui Baru Sebagian Kecil Tenaga Medis yang Dapat Insentif

Nasional
Mensos Juliari: Angka Kemiskinan Naik Jadi 13,22 Persen akibat Pandemi

Mensos Juliari: Angka Kemiskinan Naik Jadi 13,22 Persen akibat Pandemi

Nasional
Bansos Covid-19 Diperpanjang Hingga Desember, tapi Nilainya Dipangkas

Bansos Covid-19 Diperpanjang Hingga Desember, tapi Nilainya Dipangkas

Nasional
Sebaran 684 Kasus Baru Covid-19 di 23 Provinsi, Penambahan di Jatim Lampaui Jakarta

Sebaran 684 Kasus Baru Covid-19 di 23 Provinsi, Penambahan di Jatim Lampaui Jakarta

Nasional
Marak Aksi Demonstrasi di AS, Kemenlu Imbau WNI Tak Keluar Rumah

Marak Aksi Demonstrasi di AS, Kemenlu Imbau WNI Tak Keluar Rumah

Nasional
Jubir Pemerintah: Belum Semua Kasus Covid-19 Bisa Terkonfirmasi

Jubir Pemerintah: Belum Semua Kasus Covid-19 Bisa Terkonfirmasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X