Anggota DPR yang Bolos Rapat Paripurna Harus Diberi Sanksi Tegas

Kompas.com - 24/11/2018, 13:22 WIB
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris saat Diskusi yang diadakan Populi Center dan Smart FM Network dengan bahasan, Mengapa Anggota DPR Malas? di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/11/2018?). KOMPAS.com/Reza JurnalistonPeneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris saat Diskusi yang diadakan Populi Center dan Smart FM Network dengan bahasan, Mengapa Anggota DPR Malas? di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/11/2018?).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan, harus ada sanksi tegas bagi para anggota DPR yang bolos rapat paripurna.

Selain itu, menurut dia, nama-nama anggota DPR yang tak disiplin mengikuti rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan Dewan sebaiknya dipublikasikan berikut alasannya.

Hal itu dikatakan Syamsuddin menanggapi banyaknya anggota DPR yang tak hadir pada Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018-2019 yang berlangsung pada Rabu (21/11/2018).

“Kalau partai politik tidak mampu memberikan sanksi itu, ya harus ada sanksi publik. Sanksi publik itu dalam bentuk diumumkan di ruang publik siapa yang tidak hadir,” kata Syamsuddin saat diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/11/2018?).

Syamsuddin mengatakan, sanksi publik harus diberikan untuk mengontrol dan memperbaiki kinerja anggota DPR.

“Sebab kalau tidak diberi sanksi akan semau gue wakil-wakil kita di lembaga perwakilan. Akan semaunya saja, tidak bertanggung jawab, muncul penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk korupsi, suap,” ujar Syamsuddin.

Menurut dia, publik harus "mendidik" dan memaksa anggota DPR untuk lebih bertanggung jawab.

“Kalau tidak bangsa ini tidak akan lebih baik dan maju. Kita hanya bisa bermimpi Indonesia emas tahun 2045 apabila tidak ada kesungguhan pembenahan pemilu, partai politik, dan juga membenahi demokrasi kita yang sampai saat ini sebatas elektoral prosedural,” kata Syamsuddin.

Ia menilai, ada dua dimensi yang bisa dilihat dari kehadiran anggota DPR yaitu kehadiran ide dan kehadiran fisik.

“Dua-duanya itu (kehadiran gagasan dan fisik) bentuk akuntabilitas wakil-wakil kita kepada publik,” kata dia.

Syamsuddin juga menyoroti minimnya produk legislasi yang dihasilkan DPR.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Virus Corona, Kemenkes Perintahkan Seluruh Bandara Aktifkan SOP Ancaman Penyakit 

Cegah Virus Corona, Kemenkes Perintahkan Seluruh Bandara Aktifkan SOP Ancaman Penyakit 

Nasional
Kemenkes Ingatkan Imunisasi Vaksin Pneumokokus Tak Cegah Virus Corona

Kemenkes Ingatkan Imunisasi Vaksin Pneumokokus Tak Cegah Virus Corona

Nasional
TNI AL: Indonesia dan China Hanya Beda Pemahaman soal ZEE di Natuna

TNI AL: Indonesia dan China Hanya Beda Pemahaman soal ZEE di Natuna

Nasional
Artis Faye Nicole Diperiksa KPK Terkait Kasus Wawan

Artis Faye Nicole Diperiksa KPK Terkait Kasus Wawan

Nasional
Polisi Tangkap 3 Penyebar Malware JS Sniffer

Polisi Tangkap 3 Penyebar Malware JS Sniffer

Nasional
Resmi Dikukuhkan, Ini Susunan Pengurus DPP Partai Hanura 2019-2024

Resmi Dikukuhkan, Ini Susunan Pengurus DPP Partai Hanura 2019-2024

Nasional
Dampak Virus Corona, Kemenkes Minta Tak Panik ke Orang Baru Datang dari China

Dampak Virus Corona, Kemenkes Minta Tak Panik ke Orang Baru Datang dari China

Nasional
Ketua DPP Partai Berkarya Sarankan Tommy Soeharto Nonaktifkan Priyo Budi Santoso

Ketua DPP Partai Berkarya Sarankan Tommy Soeharto Nonaktifkan Priyo Budi Santoso

Nasional
DPP Berkarya Persilakan KPK Periksa Priyo Budi Santoso Terkait Kasus Pengadaan Laboratorium Madrasah

DPP Berkarya Persilakan KPK Periksa Priyo Budi Santoso Terkait Kasus Pengadaan Laboratorium Madrasah

Nasional
Kenapa Ditjen Imigrasi Terlambat Deteksi Keberadaan Harun Masiku?

Kenapa Ditjen Imigrasi Terlambat Deteksi Keberadaan Harun Masiku?

Nasional
Kejagung Telusuri Sekitar 800 Rekening Efek Para Tersangka Jiwasraya

Kejagung Telusuri Sekitar 800 Rekening Efek Para Tersangka Jiwasraya

Nasional
Bima Arya: Konflik GKI Yasmin Jadi Ujian Citra Toleransi Kota Bogor

Bima Arya: Konflik GKI Yasmin Jadi Ujian Citra Toleransi Kota Bogor

Nasional
Soal Virus Corona, Wapres Ma'ruf Amin Tegaskan Pemerintah Sudah Antisipasi

Soal Virus Corona, Wapres Ma'ruf Amin Tegaskan Pemerintah Sudah Antisipasi

Nasional
BNPB Ingatkan Pejabat Daerah Pantau Curah Hujan Setiap Waktu

BNPB Ingatkan Pejabat Daerah Pantau Curah Hujan Setiap Waktu

Nasional
Indeks Demokrasi Indonesia Turun dalam Tiga Tahun Terakhir, Ini Respons Bawaslu

Indeks Demokrasi Indonesia Turun dalam Tiga Tahun Terakhir, Ini Respons Bawaslu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X