KPU Kembali Minta Masukan Ahli Terkait Pencalonan OSO

Kompas.com - 27/11/2018, 19:11 WIB
Ketua KPU Arief Budiman Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKetua KPU Arief Budiman

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) kembali bertemu sejumlah pengajar hukum tata negara dan komunitas praktisi bidang hukum dan pemilu untuk meminta masukan terkait putusan pencalonan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang ( OSO) sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pertemuan digelar di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (27/11/2018). Ini merupakan pertemuan kedua setelah sebelumnya digelar pertemuan serupa pada Rabu (14/11/2018) dua pekan lalu.

Mereka yang hadir pada pertemuan itu di antaranya dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), hingga Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Baca juga: Nasib OSO Maju sebagai Calon Anggota DPD Besok DIputuskan, Apa Opsi KPU?

"Kami menerima rombongan atau delegasi dari asosiasi pengajar hukum tata negara," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

"Mereka memberikan masukan, catatan, sekaligus beberapa alternatif untuk bisa menjadi solusi bagi KPU dalam membuat kebijakan," sambung Arief.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan, pihaknya mendatangi KPU bukan untuk mengintervensi pengambilan keputusan KPU terkait status pencalonan OSO.

Namun, kata Titi, dia datang ke KPU untuk memberikan sumbang saran sebagai wujud partisipasi publik terhadap langkah yang akan diambil penyelenggara pemilu.

"Kami datang kemari bukan ingin mengintervensi pengambilan keputusan oleh KPU, tapi Pemilu itu kan diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Kami datang sebagai masyarakat yang ingin sumbang saran, partisipasi publik kami pada KPU terkait tindak lanjut tiga putusan yang tadi disebut," ujar Titi.  

Selebihnya, Titi percaya KPU dapat menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait syarat pencalonan anggota DPD.

"Kami percaya KPU dalam menindaklanjuti putusan MK, MA, dan PTUN akan berpegangan teguh pada aturan main yang berlaku, kepastian hukum, dan menegakan prinsip pemilu yang jujur dan adil," katanya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X