Pegawai KPK Kritik Pernyataan Moeldoko soal Penuntasan Kasus Novel Baswedan

Kompas.com - 04/11/2018, 07:50 WIB
Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo (kanan) bersama Penyidik senior KPK Novel Baswedan (kiri) membacakan surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo saat acara penyambutan Novel kembali aktif bekerja, di pelataran Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/7/2018). Kegiatan itu sekaligus diselenggarakan untuk memperingati 16 bulan kasus penyerangan Novel Baswedan yang belum menunjukkan titik terang.ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTO Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo (kanan) bersama Penyidik senior KPK Novel Baswedan (kiri) membacakan surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo saat acara penyambutan Novel kembali aktif bekerja, di pelataran Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/7/2018). Kegiatan itu sekaligus diselenggarakan untuk memperingati 16 bulan kasus penyerangan Novel Baswedan yang belum menunjukkan titik terang.

JAKARTA, KOMPAS.com — Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkritik pernyataan Kepala Staf Presiden Moeldoko yang meminta Novel Baswedan tidak membawa-bawa kasusnya kepada Presiden Joko Widodo.

"Saya tidak mengetahui apakah pernyataan dari pihak Istana sudah sepengetahuan Presiden Jokowi atau tidak. Tetapi, tentu pernyataan tersebut keliru dan harus diluruskan karena tidak mencerminkan semangat pemberantasan korupsi dan kepastian penegakan hukum seperti yang digaungkan Presiden," ujar Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo kepada Kompas.com, Sabtu (4/11/2018).

Pengungkapan pelaku penyiraman air keras ke wajah Novel dinilainya cermin adanya kepastian penegakan hukum di Indonesia.

Baca juga: Istana Minta Novel Tak Bawa-bawa Kasusnya ke Jokowi

Menurut dia, Jokowi sebagai kepala negara bertanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum.

Jokowi, kata Yudi, seharusnya melindungi segenap penegak hukum, termasuk dalam bidang pemberantasan korupsi yang sampai saat ini masih dianggap sebagai kejahatan luar biasa.

Menurut Yudi, wajar jika Novel secara langsung meminta Jokowi untuk turut serta dalam proses pengungkapan kasus penyiraman terhadap dirinya.

Sebab, kasus Novel tidak bisa dilepaskan dari peran dan tugas fungsi Novel sebagai penyidik KPK yang sedang menangani perkara kasus korupsi.

Baca juga: 500 Hari bagi Novel Baswedan, Kekecewaan hingga Harapan kepada Jokowi

Meski demikian, menurut Yudi, pegawai KPK masih yakin bahwa Presiden Jokowi akan membuktikan dirinya benar-benar serius dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi.

Salah satunya dengan membentuk tim gabungan pencari fakta dalam kasus Novel.

Sebelumnya, Moeldoko meminta Novel Baswedan tidak membawa-bawa kasusnya kepada Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikan Moeldoko saat dimintakan tanggapan terkait permintaan Novel agar Presiden turun tangan dalam pengusutan kasusnya.

Baca juga: Kasus Novel Dinilai Berpotensi Dibawa ke Advokasi Internasional

Moeldoko mengatakan, sudah ada pihak kepolisian yang berwenang menyelidiki kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi itu.

"Jangan semua ke Presiden. Kan masing-masing punya otoritas yang mesti diberesin di lingkungan kerjanya," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (2/11/2018).

KOMPAS Sejumlah Kasus yang Ditangani Novel Baswedan

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X