Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

500 Hari bagi Novel Baswedan, Kekecewaan hingga Harapan kepada Jokowi

Kompas.com - 02/11/2018, 08:41 WIB
Jessi Carina,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sudah 500 hari berlalu sejak kejadian penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Kejadian yang berlangsung usai Salat Subuh itu mengakibatkan luka pada bagian matanya.

Selama 500 hari itu, Novel sudah melakukan berbagai pengobatan hingga akhirnya bisa beraktifitas seperti biasa. Namun selama 500 hari juga, belum terungkap siapa orang yang melakukan penyiraman air keras itu.

Kemarin, Kamis (1/11/2018), Novel berkesempatan mengungkapkan kekecewaannya hingga harapan yang tersisa.

Sengaja tak diungkap

Kepolisian belum bisa menangkap pelaku penyiraman sampai sekarang. Selain itu, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) juga tidak kunjung dibentuk. Hal ini membuat Novel menarik kesimpulan bahwa kasusnya sengaja tidak diungkap.

"Saya ingin menyampaikan bahwa penyerangan kepada saya adalah penyerangan yang sengaja tidak diungkap. Saya katakan, sengaja tidak diungkap," ujar dalam diskusi di Gedung Penunjang KPK, Jalan Kuningan Persada, Kamis (1/11/2018).

Baca jugaNovel Baswedan: Kalau Presiden Takut Mengungkap, Saya Sangat Sedih

Dalam beberapa kesempatan, Polri menyatakan masih melanjutkan proses penyelidikan kasus ini. Akan tetapi, Novel tak yakin kasus ini akan diusut tuntas. Menurut dia, proses penyelidikan itu hanya formalitas.

"Jadi kalau seumpama dikatakan ada proses yang berlangsung, saya katakan proses itu formalitas. Saya duga kuat proses itu formalitas," ujar Novel.

Keprihatinannya

Novel juga mengungkapkan keprihatinannya. Sebab, penyerangan semacam itu tidak hanya diterima olehnya saja. Pegawai KPK lainnya pernah mengalami teror dari orang tak dikenal.

"Di KPK itu yang diserang bukan cuma saya," ujar Novel.

Dia menyebutkan beberapa contoh penyerangan yang dia maksud. Misalnya, safe house KPK pernah digerebek tanpa menggunakan aturan hukum.

Baca jugaWadah Pegawai KPK Konsisten Kasus Novel Baswedan Segera Dituntaskan

Selain itu, pernah ada pegawai KPK yang menurutnya diculik. Meskipun pada akhirnya pegawai itu dilepas lagi. Dia juga menyinggung kasus penyiraman air keras pada mobil pegawai KPK yang pernah diungkap beberapa bulan lalu.

"Kemudian itu dibiarkan dan banyak lagi hal lain. Rumahnya dipasangi bom, walaupun setelah dicek ternyata bom itu palsu tapi harus diledakan juga karena rakitannya seperti asli," kata dia.

Sisa harapan

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com