Kompas.com - 21/10/2018, 06:31 WIB
Ilustrasi gerakan 2019 Ganti Presiden. Surya/Samsul HadiIlustrasi gerakan 2019 Ganti Presiden.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kondisi politik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo diwarnai berbagai dinamika selama 4 tahun ini. Salah satu yang mewarnainya adalah gerakan tagar #2019GantiPresiden.

Gerakan yang dipelopori oleh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera ini kian masif menjelang masa-masa akhir jabatan Jokowi.

Mardani pernah mengatakan, gerakan #2019GantiPresiden berupaya mengevaluasi janji politik pemerintah. Pendukung gerakan itu menginginkan pergantian kepemimpinan yang lebih baik.

Penggunaan tagar #2019GantiPresiden marak di media sosial. Gerakan itu turut dilakukan di dunia nyata. Namun, masifnya gerakan tersebut memicu perdebatan tersendiri di berbagai pihak, mulai dari masyarakat, pakar, hingga elite politik.

Ada yang menganggap gerakan itu dijamin konstitusi sebagai hak kebebasan berpendapat. Ada pula yang memandang sebagai gerakan yang memancing konflik dan cenderung mengancam pemerintahan yang sah.

Perdebatan itu memicu gesekan di masyarakat. Sebab, sejumlah aksi #2019GantiPresiden di daerah-daerah mendapat dukungan dari sebagian pihak. Namun, di sisi lain ada yang menentang keras gerakan tersebut.

Dampak dari pertentangan kedua pihak itu memunculkan persekusi secara sewenang-wenang oleh kelompok ataupun individu. Pada akhirnya, konflik akibat gerakan itu tak terhindarkan.

Lalu, bagaimana Jokowi menyikapi gerakan tersebut?

 

Kebebasan yang taat aturan

Jokowi mengatakan, Indonesia pada dasarnya adalah negara demokrasi yang menjunjung prinsip kebebasan berkumpul dan berpendapat. Namun, ia mengingatkan ada batasan yang harus dipatuhi.

"Yaitu aturan-aturan. Artinya apa? Polisi melakukan sesuatu itu untuk apa? Pertama ketertiban sosial untuk menjaga keamanan," kata Jokowi kepada wartawan usai menghadiri pembekalan caleg Partai Nasdem di Hotel Mercure, Jakarta, Sabtu (1/9/2018).

Ia juga mengingatkan, kepolisian berhak melakukan langkah pencegahan jika pertentangan yang timbul dirasa mengkhawatirkan.

"Kalau tak ada pertentangan atau protes, tentu di mana-mana juga bisa melakukan (deklarasi #2019GantiPresiden). Tapi kalau ada pertentangan tentu saja polisi harus turun tangan," katanya.

Dalam kesempatan lain Jokowi juga menambahkan, hanya Tuhan dan rakyatlah yang mampu mengganti presiden melalui pemilihan presiden 2019.

 

Persekusi dan ancaman keberagaman

Susi Ferawati, seorang ibu rumah tangga yang mengalami persekusi saat mengikuti jalan santai di acara Car Free Day (CFD) pada Minggu (29/4/2018) tiba di Mapolda Metro Jaya, Senin (30/4/2018).Kompas.com/Sherly Puspita Susi Ferawati, seorang ibu rumah tangga yang mengalami persekusi saat mengikuti jalan santai di acara Car Free Day (CFD) pada Minggu (29/4/2018) tiba di Mapolda Metro Jaya, Senin (30/4/2018).
Jokowi menilai persekusi yang terjadi sebagai dampak dari gerakan tersebut berlawanan dengan hukum. Persekusi tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun. Jika persekusi dibiarkan, bangsa ini akan menjadi bangsa yang tidak beradab.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Alokasikan Anggaran Penurunan Stunting 2022 Rp 25 Triliun

Pemerintah Alokasikan Anggaran Penurunan Stunting 2022 Rp 25 Triliun

Nasional
Barang Bukti Ratusan Juta Rupiah Disita KPK dalam OTT di Surabaya

Barang Bukti Ratusan Juta Rupiah Disita KPK dalam OTT di Surabaya

Nasional
20.000 Masyarakat Adat Diperkirakan Tergusur Proyek Ibu Kota Baru

20.000 Masyarakat Adat Diperkirakan Tergusur Proyek Ibu Kota Baru

Nasional
UPDATE 20 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,88 Persen

UPDATE 20 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,88 Persen

Nasional
Arteria Dahlan Terancam Dipidana Bila Terbukti Palsukan Pelat Mobil Mirip Polisi

Arteria Dahlan Terancam Dipidana Bila Terbukti Palsukan Pelat Mobil Mirip Polisi

Nasional
KPK Amankan 5 Orang Dalam OTT di Surabaya

KPK Amankan 5 Orang Dalam OTT di Surabaya

Nasional
UPDATE 20 Januari: 12.328 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Januari: 12.328 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 20 Januari: Sebaran 2.116, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

UPDATE 20 Januari: Sebaran 2.116, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 20 Januari 2022: Ada 5.346 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 20 Januari 2022: Ada 5.346 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 20 Januari: 326.114 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 5,46 Persen

UPDATE 20 Januari: 326.114 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 5,46 Persen

Nasional
UPDATE 20 Januari: Bertambah 577, Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.121.117

UPDATE 20 Januari: Bertambah 577, Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.121.117

Nasional
Update 20 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 7, Total Jadi 144.199

Update 20 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 7, Total Jadi 144.199

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.116, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.277.644

UPDATE: Bertambah 2.116, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.277.644

Nasional
Menko PMK Dorong Penguatan Kursus Calon Pengantin

Menko PMK Dorong Penguatan Kursus Calon Pengantin

Nasional
Hakim PN Surabaya Terjaring OTT, KY Tunggu Pemeriksaan KPK

Hakim PN Surabaya Terjaring OTT, KY Tunggu Pemeriksaan KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.