KPU Persilakan OSO Ajukan Gugatan ke PTUN

Kompas.com - 12/10/2018, 16:47 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/10/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersilakan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menempuh upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN).

Seperti diketahui, OSO dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) caleg DPD lantaran tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik. 

"Kita ikuti proses persidangan di PTUN-nya," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/10/2018).

Baca juga: MK Keberatan dengan Pernyataan OSO Terkait Putusan soal DPD

Arief mengatakan, sejauh ini status OSO sebagai caleg DPD masih Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Statusnya dapat berubah menjadi Memenuhi Syarat (MS), jika OSO memenangkan gugatan di PTUN.

Oleh karena itu, KPU menunggu putusan PTUN jika nantinya OSO mengajukan banding.

"Sampai hari ini kan yang bersangkutan dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) oleh KPU. Kemudian mengajukan sengketa ke Bawaslu, saya belum baca detail, kira-kira (Bawaslu) menolak pengajuan sengketa yang bersangkutan, berarti posisinya TMS, sebagaimana ditetapkan KPU," ujar Arief.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau ada upaya banding, kita tunggu putusan PTUN-nya," sambung dia.

Menurut Arief, proses hukum di PTUN tidak akan mengganggu tahapan pemilu, selama pelaksanaannya mengikuti kerangka hukum pemilu.

"Sepanjang mengikuti kerangka hukum pemilu, maka tidak akan mengganggu tahapan. Karena ruang sampai banding pun disediakan tahapan. Tahapan itu tidak hanya mengisi ruang di Bawaslu, tetapi sampai banding," terang Arief.

Sebelumnya, Bawaslu menolak gugatan sengketa Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). Ia menggugat keputusan KPU yang mencoretnya dari Daftar Calon Tetap (DCT) caleg DPD.

Baca juga: Dicoret dari Daftar Calon Tetap, OSO Gugat Keputusan KPU

KPU mencoret OSO sebagai calon anggota DPD lantaran tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik. OSO dianggap masih tercatat sebagai anggota partai politik.

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK), anggota DPD dilarang rangkap jabatan sebagai anggota partai politik.

Seperti diketahui, aturan mengenai larangan anggota DPD rangkap jabatan tercantum dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada Senin, (23/7/2018).

Atas putusan Bawaslu tersebut, OSO berencana untuk menempuh upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buronan Adelin Lis Tertangkap di Singapura, Kejagung Bakal Jemput Langsung untuk Dibawa Pulang

Buronan Adelin Lis Tertangkap di Singapura, Kejagung Bakal Jemput Langsung untuk Dibawa Pulang

Nasional
Jokowi Ingin Vaksinasi Covid-19 Dipercepat di Stasiun hingga Bandara

Jokowi Ingin Vaksinasi Covid-19 Dipercepat di Stasiun hingga Bandara

Nasional
Kamis Ini, Perwakilan Presiden Akan Beri Keterangan di Sidang Uji Formil UU Cipta Kerja

Kamis Ini, Perwakilan Presiden Akan Beri Keterangan di Sidang Uji Formil UU Cipta Kerja

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Stasiun Bogor

Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Stasiun Bogor

Nasional
Saat Terawan Racik Vaksin Nusantara di DPR

Saat Terawan Racik Vaksin Nusantara di DPR

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nama Fahri Hamzah dan Azis Syamsuddin di Sidang Edhy Prabowo | Polisi Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data Penduduk

[POPULER NASIONAL] Nama Fahri Hamzah dan Azis Syamsuddin di Sidang Edhy Prabowo | Polisi Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data Penduduk

Nasional
Satgas Covid-19 Ungkap Alasan Mengapa Warga Jangan Ragu Divaksinasi

Satgas Covid-19 Ungkap Alasan Mengapa Warga Jangan Ragu Divaksinasi

Nasional
Persetujuan Kapolri Bongkar Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin yang Tuai Kritik

Persetujuan Kapolri Bongkar Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin yang Tuai Kritik

Nasional
Perkembangan Vaksinasi Gotong Royong: 'Waiting List' dan Aturan Terbaru

Perkembangan Vaksinasi Gotong Royong: "Waiting List" dan Aturan Terbaru

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan Khawatir, Masker Tak Pengaruhi Asupan Oksigen

Satgas Covid-19: Jangan Khawatir, Masker Tak Pengaruhi Asupan Oksigen

Nasional
Komnas HAM: Belum Ada Konfirmasi Pimpinan KPK Akan Penuhi Panggilan Kamis Ini

Komnas HAM: Belum Ada Konfirmasi Pimpinan KPK Akan Penuhi Panggilan Kamis Ini

Nasional
Satgas Covid-19: Lapor ke Puskesmas jika Kontak Erat dengan Pasien Positif

Satgas Covid-19: Lapor ke Puskesmas jika Kontak Erat dengan Pasien Positif

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan Bahayakan Diri Buka Masker di Ruang Tertutup Banyak Orang

Satgas Covid-19: Jangan Bahayakan Diri Buka Masker di Ruang Tertutup Banyak Orang

Nasional
Satgas: Jika Penularan Covid-19 Terus Berlangsung, Peluang Mutasi Virus Corona Masih Ada

Satgas: Jika Penularan Covid-19 Terus Berlangsung, Peluang Mutasi Virus Corona Masih Ada

Nasional
Gabung Nasdem, Sutiyoso Jadi Anggota Dewan Pertimbangan

Gabung Nasdem, Sutiyoso Jadi Anggota Dewan Pertimbangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X