Kompas.com - 20/09/2018, 20:18 WIB
Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang saat memberikan keterangan kepada wartawan di Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat (13/6/2018) KOMPAS.com/YOHANES KURNIA IRAWANKetua DPD RI Oesman Sapta Odang saat memberikan keterangan kepada wartawan di Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat (13/6/2018)
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Hanura menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mencoretnya dari daftar calon tetap (DCT) caleg DPD.

Sebelumnya, KPU menggugurkan dua calon legislatif (caleg) DPD yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Salah satunya yakni OSO dari Dapil Kalimantan Barat.

"Sudah tadi digugat, sudah diterima Bawaslu," ujarnya di Posko Cemara, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Seperti diketahui, aturan mengenai larangan anggota DPD rangkap jabatan tercantum dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada 23 Juli 2017.

Baca juga: KPU Coret Oesman Sapta Odang dari Daftar Calon Tetap

Aturan itu digunakan KPU sebagai dasar mencoret OSO. OSO tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik sehingga masih dianggap tercatat sebagai anggota partai politik.

Sementara menurut putuasan Mahkamah Konstitusi (MK), anggota DPD dilarang rangkap jabatan sebagai anggota partai politik.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun OSO menilai putusan MK itu berlaku pada 2024 mendatang bukan untuk caleg 2019. Bahkan ia menilai KPU melanggar Pasal 28 UUD 1945 tentang hak bebas dari perlakukan yang bersifat diskriminatif.

"Enggak boleh, lihat Pasal 28 UU 1945 jadi iya berlaku 2024 bukan penafsiran tetapi perintah UUD," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Covid-19 Melonjak, Satgas: Perketat Prokes, Kita Tak Tahu di Mana Potensi Penularan

Covid-19 Melonjak, Satgas: Perketat Prokes, Kita Tak Tahu di Mana Potensi Penularan

Nasional
Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Nasional
Pengamat: Buronan Adelin Lis Bisa Dipulangkan dengan Pengawalan Kejagung di Pesawat Komersial

Pengamat: Buronan Adelin Lis Bisa Dipulangkan dengan Pengawalan Kejagung di Pesawat Komersial

Nasional
Upaya Pemulangan Adelin Lis ke Jakarta dan Momentum Buka Kasus Kehutanan yang Terbengkalai

Upaya Pemulangan Adelin Lis ke Jakarta dan Momentum Buka Kasus Kehutanan yang Terbengkalai

Nasional
Satgas: Apapun Varian Virus Corona, yang Perlu Dilakukan Perketat Protokol Kesehatan

Satgas: Apapun Varian Virus Corona, yang Perlu Dilakukan Perketat Protokol Kesehatan

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Kasus Covid-19 Melonjak, Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Nasional
KPK Sebut Belum Terima LKHPN KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa

KPK Sebut Belum Terima LKHPN KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa

Nasional
Kasus Covid-19 Merebak di DPR: 11 Anggota Positif, 3 Komisi Tiadakan Rapat Secara Fisik

Kasus Covid-19 Merebak di DPR: 11 Anggota Positif, 3 Komisi Tiadakan Rapat Secara Fisik

Nasional
10 Daerah Ini Hampir Mendekati Zona Merah, Satgas Beri Peringatan Dini

10 Daerah Ini Hampir Mendekati Zona Merah, Satgas Beri Peringatan Dini

Nasional
Satgas: Corona Varian Delta Berbahaya, Utamakan Disiplin Protokol Kesehatan

Satgas: Corona Varian Delta Berbahaya, Utamakan Disiplin Protokol Kesehatan

Nasional
Membandingkan Vonis Pinangki dengan Angelina Sondakh yang Justru Diperberat oleh Hakim Saat Kasasi

Membandingkan Vonis Pinangki dengan Angelina Sondakh yang Justru Diperberat oleh Hakim Saat Kasasi

Nasional
Satgas Tegaskan Biaya Penanganan KIPI Akibat Vaksin Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Satgas Tegaskan Biaya Penanganan KIPI Akibat Vaksin Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Buronan Adelin Lis Tertangkap di Singapura | Ridwan Kamil Minta Libur Panjang Idul Adha Ditiadakan

[POPULER NASIONAL] Buronan Adelin Lis Tertangkap di Singapura | Ridwan Kamil Minta Libur Panjang Idul Adha Ditiadakan

Nasional
Sederet Fakta Pemeriksaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron oleh Komnas HAM

Sederet Fakta Pemeriksaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron oleh Komnas HAM

Nasional
Informasi Terbaru soal Pembelajaran Tatap Muka Terbatas yang Perlu Diketahui Orangtua...

Informasi Terbaru soal Pembelajaran Tatap Muka Terbatas yang Perlu Diketahui Orangtua...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X