Gaet 15 Menteri, Ini Komitmen Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, memastikan, masuknya sejumlah menteri Kabinet Kerja dalam tim kampanye nasional tak akan mengganggu mereka dalam melaksanakan tugasnya.

Ia juga menjamin bahwa para menteri itu tak akan menggunakan fasilitas negara jika terlibat dalam kegiatan kampanye.

“Kami sudah banyak pengalaman terkait hal tersebut. Dengan demikian pejabat negara yang memang berdasarkan undang-Undang tidak boleh gunakan fasilitas negara,” ujar Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jum’at (28/9/2018).

“Kecuali presiden fungsi protokolernya melekat didalam diri presiden, tapi beliau selalu untuk berkampanye pada hari libur,” lanjut Hasto.

Baca juga: Wiranto hingga Puan, Ini 15 Menteri yang Masuk Tim Kampanye Jokowi-Maruf

Pada kesempatan ini, ia kembali menegaskan bahwa timnya tak akan menggunakan kampanye negatif.

“Kita tidak akan menggunakan negative campaign, tidak akan menggunakan fasilitas-fasilitas negara. Terhadap program keberhasilan Pak Jokowi wajar kalau hal tersebut kami sosialisasikan,” kata Hasto. 

Diberitakan sebelumnya, Tim Kampanye Nasional pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin tak hanya diisi oleh politisi, tetapi juga para menteri di Kabinet Kerja.

Baca juga: Kubu Jokowi-Maruf Anggap Wajar 15 Menteri Gabung ke Tim Kampanye Nasional

Dari dokumen yang dipublikasi di situsweb KPU, tercatat ada 15 menteri Kabinet Kerja yang masuk dalam daftar tim kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Pilpres 2019.

Para menteri itu tak hanya menteri teknis, tetapi juga menteri koordinator. Tak hanya menteri yang berasal dari parpol, namun dari kalangan profesional.

Meski sudah ada dokumen tim kampanye, belum diketahui pasti jabatan apa yang ditempati para menteri tersebut di tim kampanye Jokowi-Ma'ruf.

Hanya Menko PMK Puan Maharani yang tertulis sebagai salah satu Dewan Pengarah, dan Menteri Perindustrian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Dewan Penasehat.

.

.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Joko Widodo