Para Kepala Daerah Partai Demokrat yang Dukung Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 11/09/2018, 10:26 WIB
Calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan Maruf Amin tiba untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (12/8/2018). Selain pasangan Jokowi-Maruf Amin, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada hari Senin 13 Agustus. Pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan satu diantara syarat wajib yang diberlakukan KPU bagi capres dan cawapres untuk mengikuti Pilpres mendatang. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGCalon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan Maruf Amin tiba untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (12/8/2018). Selain pasangan Jokowi-Maruf Amin, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada hari Senin 13 Agustus. Pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan satu diantara syarat wajib yang diberlakukan KPU bagi capres dan cawapres untuk mengikuti Pilpres mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kepala daerah yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat memutuskan untuk mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Padahal Demokrat bersama Gerindra, PKS, dan PAN telah mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Alhasil, ada DPD yang diberikan dispensasi oleh Demokrat lantaran berbeda sikap politik. Salah satu DPD yang diberikan Dispensasi ialah DPD Demokrat Papua yang dipimpin Gubernur Papua Lukas Enembe.

Namun, selain Lukas, ada pula Gubernur Banten Wahidin Halim yang sudah menjalin komunikasi informal dengan Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Abdul Kadir Karding.

"Kalau Pak Wahidin emang secara informasl sudah menyampaikan kepada kami bahwa Insya Allah akan bersama-sama kami mendukung Pak Jokowi, khsusunya bersama rakyat Banten," kata Karding saat dihubungi, Selasa (11/9/2018).

Baca juga: AHY: Kader Demokrat Bebas Tentukan Sikap pada Pilpres 2019

Selain itu, ada pula Ketua DPD Demokrat Jawa Timur Soekarwo yang masih akan diajak berkomunikasi oleh Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf.

"Kalau Pakde Karwo (Soekarwo) harus kami verifikasi lagi," kata dia.

Sebelumnya Karding menyatakan, pihaknya akan menampung beberapa kepala daerah dari Partai Demokrat yang mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Karding mengatakan, di struktur Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf, ada struktur tim kampanye daerah yang perlu pengarahan para kepala daerah. Karena itu, para kepala daerah dari Demokrat bisa mengisi posisi tersebut.

"Jadi gini, di TKN (Tim Kampanye Nasional) maupun di TKD (Tim Kampanye Daerah) itu posisi gubernur itu, menurut aturan KPU juga enggak bisa jadi ketua tim. Tetapi mereka, beliau-beliau ini kami tetapkan, kami tempatkan di yang namanya pengarah teritorial," kata Karding di Kantor Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf, Gedung High End, Menteng, Jakarta, Senin (10/9/2018).

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berharap Jemaahnya Diperbolehkan Umrah, Indonesia Disebut Lobi Arab Saudi

Berharap Jemaahnya Diperbolehkan Umrah, Indonesia Disebut Lobi Arab Saudi

Nasional
Kemenristek Kembangkan Alat untuk Permudah 'Contact Tracing' Covid-19

Kemenristek Kembangkan Alat untuk Permudah "Contact Tracing" Covid-19

Nasional
Kemenparekraf Anggarkan Hibah Rp 3,8 Triliun untuk Genjot Pariwisata Daerah

Kemenparekraf Anggarkan Hibah Rp 3,8 Triliun untuk Genjot Pariwisata Daerah

Nasional
Jaksa Sebut Pinangki “Potong” Uang Jatah Anita Kolopaking dari Djoko Tjandra

Jaksa Sebut Pinangki “Potong” Uang Jatah Anita Kolopaking dari Djoko Tjandra

Nasional
Bersaksi di Sidang MK, Novel Baswedan Sebut KPK Tak Berdaya Setelah UU Direvisi

Bersaksi di Sidang MK, Novel Baswedan Sebut KPK Tak Berdaya Setelah UU Direvisi

Nasional
Ini 10 Poin dalam Action Plan Jaksa Pinangki, Ada Nama Pejabat Kejagung dan MA

Ini 10 Poin dalam Action Plan Jaksa Pinangki, Ada Nama Pejabat Kejagung dan MA

Nasional
Ibadah Umrah di Saudi akan Dibuka, Tak Semua Jemaah Negara Bisa Masuk

Ibadah Umrah di Saudi akan Dibuka, Tak Semua Jemaah Negara Bisa Masuk

Nasional
ICW Sebut Sejumlah Hal Belum Terungkap dalam Kasus Pinangki

ICW Sebut Sejumlah Hal Belum Terungkap dalam Kasus Pinangki

Nasional
Jokowi Perintahkan Food Estate Dikelola secara Modern

Jokowi Perintahkan Food Estate Dikelola secara Modern

Nasional
Proyek 'Food Estate', Jokowi Tugaskan Prabowo Urus Lumbung Pangan Singkong

Proyek "Food Estate", Jokowi Tugaskan Prabowo Urus Lumbung Pangan Singkong

Nasional
Puan Maharani: Revolusi Mental Belum Selesai...

Puan Maharani: Revolusi Mental Belum Selesai...

Nasional
Jadi Korban Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bripka Tukim Segera Jalani Operasi

Jadi Korban Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bripka Tukim Segera Jalani Operasi

Nasional
Kemenristek Uji Klinis Plasma Konvalesen, Tingkat Keberhasilan 70 Persen

Kemenristek Uji Klinis Plasma Konvalesen, Tingkat Keberhasilan 70 Persen

Nasional
Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra hingga Pemufakatan Jahat

Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra hingga Pemufakatan Jahat

Nasional
Pemerintah Diminta Perkuat Aturan Perbesaran Gambar Peringatan Bahaya pada Kemasan Rokok

Pemerintah Diminta Perkuat Aturan Perbesaran Gambar Peringatan Bahaya pada Kemasan Rokok

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X