Kompas.com - 11/09/2018, 10:26 WIB
Calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan Maruf Amin tiba untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (12/8/2018). Selain pasangan Jokowi-Maruf Amin, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada hari Senin 13 Agustus. Pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan satu diantara syarat wajib yang diberlakukan KPU bagi capres dan cawapres untuk mengikuti Pilpres mendatang. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGCalon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan Maruf Amin tiba untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (12/8/2018). Selain pasangan Jokowi-Maruf Amin, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada hari Senin 13 Agustus. Pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan satu diantara syarat wajib yang diberlakukan KPU bagi capres dan cawapres untuk mengikuti Pilpres mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kepala daerah yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat memutuskan untuk mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Padahal Demokrat bersama Gerindra, PKS, dan PAN telah mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Alhasil, ada DPD yang diberikan dispensasi oleh Demokrat lantaran berbeda sikap politik. Salah satu DPD yang diberikan Dispensasi ialah DPD Demokrat Papua yang dipimpin Gubernur Papua Lukas Enembe.

Namun, selain Lukas, ada pula Gubernur Banten Wahidin Halim yang sudah menjalin komunikasi informal dengan Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Abdul Kadir Karding.

"Kalau Pak Wahidin emang secara informasl sudah menyampaikan kepada kami bahwa Insya Allah akan bersama-sama kami mendukung Pak Jokowi, khsusunya bersama rakyat Banten," kata Karding saat dihubungi, Selasa (11/9/2018).

Baca juga: AHY: Kader Demokrat Bebas Tentukan Sikap pada Pilpres 2019

Selain itu, ada pula Ketua DPD Demokrat Jawa Timur Soekarwo yang masih akan diajak berkomunikasi oleh Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau Pakde Karwo (Soekarwo) harus kami verifikasi lagi," kata dia.

Sebelumnya Karding menyatakan, pihaknya akan menampung beberapa kepala daerah dari Partai Demokrat yang mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Karding mengatakan, di struktur Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf, ada struktur tim kampanye daerah yang perlu pengarahan para kepala daerah. Karena itu, para kepala daerah dari Demokrat bisa mengisi posisi tersebut.

"Jadi gini, di TKN (Tim Kampanye Nasional) maupun di TKD (Tim Kampanye Daerah) itu posisi gubernur itu, menurut aturan KPU juga enggak bisa jadi ketua tim. Tetapi mereka, beliau-beliau ini kami tetapkan, kami tempatkan di yang namanya pengarah teritorial," kata Karding di Kantor Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf, Gedung High End, Menteng, Jakarta, Senin (10/9/2018).

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Tak Sulitkan Masyarakat

Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Tak Sulitkan Masyarakat

Nasional
Jusuf Kalla Minta Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Jusuf Kalla Minta Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Penjelasan Istana soal Pengecatan Ulang Pesawat Kepresidenan di Tengah Pandemi Covid-19

Penjelasan Istana soal Pengecatan Ulang Pesawat Kepresidenan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Polri: Salah Satu Tersangka Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Positif Covid-19

Polri: Salah Satu Tersangka Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Positif Covid-19

Nasional
Jokowi Klaim PPKM Level 4 Turunkan Kasus Covid-19, Seperti Apa Faktanya?

Jokowi Klaim PPKM Level 4 Turunkan Kasus Covid-19, Seperti Apa Faktanya?

Nasional
Pemerintah Terapkan Sanksi bagi Pelaku Usaha, Restoran hingga Mal Pelanggar PPKM

Pemerintah Terapkan Sanksi bagi Pelaku Usaha, Restoran hingga Mal Pelanggar PPKM

Nasional
Wapres Minta Lulusan IPDN Antisipasi Paham Radikalisme

Wapres Minta Lulusan IPDN Antisipasi Paham Radikalisme

Nasional
Kasus RAPBD Provinsi Jambi, KPK Periksa 10 Terpidana Anggota DPRD 2014-2019

Kasus RAPBD Provinsi Jambi, KPK Periksa 10 Terpidana Anggota DPRD 2014-2019

Nasional
PPKM Diperpanjang, Ketua DPR: Jangan Lengah Melihat Angka Kasus Melandai

PPKM Diperpanjang, Ketua DPR: Jangan Lengah Melihat Angka Kasus Melandai

Nasional
Perpanjangan PPKM: Di Jawa Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Terapkan Level 2

Perpanjangan PPKM: Di Jawa Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Terapkan Level 2

Nasional
PPKM Level 4 Jawa-Bali: Makan di Warung Maksimal Masih 20 Menit, Kapasitas Dibatasi

PPKM Level 4 Jawa-Bali: Makan di Warung Maksimal Masih 20 Menit, Kapasitas Dibatasi

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Anggota DPR Ingatkan soal Ketersediaan Obat dan Oksigen

PPKM Level 4 Diperpanjang, Anggota DPR Ingatkan soal Ketersediaan Obat dan Oksigen

Nasional
Pengecatan Pesawat Kepresidenan Saat Pandemi Disorot, Dinilai Tak Ada Urgensinya

Pengecatan Pesawat Kepresidenan Saat Pandemi Disorot, Dinilai Tak Ada Urgensinya

Nasional
Lantik Pamong Praja Muda IPDN, Wapres: Jangan Berorientasi Duduki Jabatan Struktural

Lantik Pamong Praja Muda IPDN, Wapres: Jangan Berorientasi Duduki Jabatan Struktural

Nasional
PPKM Level 4 di 45 Daerah Luar Jawa-Bali, Pedagang Kaki Lima hingga Bengkel Buka dengan Prokes Ketat

PPKM Level 4 di 45 Daerah Luar Jawa-Bali, Pedagang Kaki Lima hingga Bengkel Buka dengan Prokes Ketat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X