Tim Kampanye Jokowi Tampung Kepala Daerah dari Demokrat yang Dukung Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 10/09/2018, 19:51 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (12/8/2018). Reza JurnalistonSekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (12/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menyatakan, pihaknya akan menampung beberapa kepala daerah dari Partai Demokrat yang mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Karding mengatakan, di struktur Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf, ada struktur tim kampanye daerah yang perlu pengarahan para kepala daerah. Karena itu, para kepala daerah dari Demokrat bisa mengisi posisi tersebut.

"Jadi gini, di TKN (Tim Kampanye Nasional) maupun di TKD (Tim Kampanye Daerah) itu posisi gubernur itu, menurut aturan KPU juga enggak bisa jadi ketua tim. Tetapi mereka, beliau-beliau ini kami tetapkan, kami tempatkan di yang namanya pengarah teritorial," kata Karding di Kantor Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf, Gedung High End, Menteng, Jakarta, Senin (10/9/2018).

Nantinya, mereka selaku pengarah teritorial bertugas memberikan saran dan arahan kepada tim kampanye di daerah.

Baca juga: Kata Jusuf Kalla soal Sejumlah Gubernur Dukung Jokowi-Maruf di Pilpres

Karding mengatakan, ia telah menjalin komunikasi dengan beberapa kepala daerah dari Demokrat yang telah menyatakan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf untuk mengisi posisi tersebut.

"Satu, dua kami komunikasikan," lanjut Karding.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani.

"Kami terus berkomunikasi dengan banyak tokoh. Mereka nanti bisa di TKN atau di TKD Provinsi," kata Arsul.

Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat akan memberikan dispensasi kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019 dengan berbagai pertimbangan.

Baca juga: Tim Kampanye Jokowi Sambut Baik Dukungan Sejumlah DPD Demokrat

Menurut Kapala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, hingga saat ini baru satu daerah yang sedang dipertimbangkan serius mendapatkan dispensasi.

"Hanya Papua yang sedang serius kami pertimbangkan," ujar Ferdinand kepada Kompas.com, Minggu (9/9/2018) malam.

Selain Papua, kata dia, ada tiga DPD lainnya yang juga berkeinginan mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Namun, untuk tiga DPD itu, Partai Demokrat belum sampai pada tahap pertimbangan.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X