Gerindra Belum Putuskan soal Bakal Caleg Eks Koruptor

Kompas.com - 04/09/2018, 12:25 WIB
Wakil ketua DPRD Mohamad Taufik di balai kota, Jumat (10/8/2018)KOMPAS.com/ RYANA ARYADITA UMASUGI Wakil ketua DPRD Mohamad Taufik di balai kota, Jumat (10/8/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menuturkan, partainya mempertimbangkan menarik bakal calon anggota legislatif yang pernah menjadi terpidana kasus korupsi.

Setidaknya ada tiga mantan koruptor yang hendak maju menjadi caleg dari Partai Gerindra. Salah satunya, M Taufik, bacaleg DPRD DKI.

Mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU, tetapi diloloskan oleh Bawaslu.

"Ya, wacana dari teman-teman di DPP, tapi ini belum diputuskan, kami masih harus rapat dulu. Kami rencana memang mempertimbangkan untuk kemudian menarik. Tapi nanti hasil keputusan rapatnya kami akan sampaikan kemudian," ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2018).

Baca juga: Bacaleg Eks Koruptor dari Golkar Diloloskan Bawaslu, Ini Kata Airlangga

Dasco mengatakan, keputusan tersebut harus diambil melalui rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra.

Menurut Dasco, wacana tersebut memang sudah dibicarakan di internal partai, termasuk menarik pencalonan bacaleg M Taufik.

"Wacana dari teman-teman di DPP dipertimbangkan untuk ditarik siapa pun itu, tetapi karena kami belum ada rapat, ya nanti tunggu hasil rapatnya bagaimana," kata Dasco.

Baca juga: Bawaslu: Jumlah Bakal Caleg Mantan Koruptor Kemungkinan Bertambah

Secara terpisah, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, partainya akan mendukung seluruh bacaleg sampai ditetapkan dalam daftar caleg tetap (DCT).

"Ya, kami dukung sampai ditetapkan jadi caleg," ujar Muzani.

Ia mengatakan, proses pencalegan telah disiapkan melalui proses verifikasi oleh seluruh tingkatan partai, mulai dari tingkat cabang, daerah, hingga pusat.

"Proses pencalegan itu berasal dari bawah. Kami juga harus lihat proses pencalegan itu dengan matang karena proses itu telah dipersiapkan oleh teman-teman DPC dan DPD sejak dini," kata Muzani.

"Mereka melakukan penelitian, penelusuran, anggota legislatif yang cukup bagus dari bawah, kalau kemudian ada hal-hal seperti itu kami akan lihat dulu prosesnya," tuturnya.

Baca juga: Tolak Putusan Bawaslu, KPU Tetap Coret Bakal Caleg Mantan Koruptor

Taufik divonis 18 bulan penjara karena merugikan uang negara Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.

Halaman:


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X