Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Din Syamsuddin Menyesalkan Persekusi terhadap Gerakan #2019GantiPresiden

Kompas.com - 30/08/2018, 05:30 WIB
Reza Jurnaliston,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin berpendapat, gerakan #2019GantiPresiden di berbagai wilayah sah menurut konstitusi.

Asalkan, kata Din, gerakan tersebut tidak mengumbar rasa kebencian yang berpotensi merusak kerukunan bangsa.

"Itu penting kalau ada kelompok masyarakat yang mengemukakan aspirasinya untuk mendukung paslon capres dan cawapres tentu baik secara langsung maupun tidak langsung, menurut saya, itu sah adanya sesuai dengan konstitusi khususnya Pasal 28 (UUD 1945) kebebasan berserikat, berkelompok, termasuk juga menyatakan pendapat,” ujar Din di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (29/8/2018).

Baca juga: #2019GantiPresiden dan Pendukung Prabowo-Sandiaga yang Belum Solid

Oleh karena itu, kata Din, tindakan tersebut tidak boleh dihalang-halangi. Ia menyayangkan aksi penghadangan dan pembatalan gerakan #2019GantiPresiden di beberapa wilayah itu.

Gerakan #2019GantiPresiden di Surabaya, Batam, dan Pekanbaru mendapat penolakan dari massa.

Salah satu alasannya, saat ini belum masuk masa kampanye Pilpres 2019.

"Saya termasuk yang menyesalkan apalah istilahnya persekusi, penghalangan, atau penghadangan kepada satu kelompok yang ingin menyuarakan pendapatnya dan alhamdulillah Bawaslu telah memutuskan itu tidak termasuk kampanye hitam dan tidak termasuk melanggar ketentuan," tutur Din.

Baca juga: Istana Bantah Perintahkan Bubarkan Massa Gerakan #2019gantipresiden

Sementara itu, Din berharap Polri dan pemerintah bisa bersikap netral dan tidak terjun dalam politik praktis.

"Jelas (netral). Aparat negara, siapa pun pemerintah, harus juga netral. Saya sampai saat ini belum mundur pada waktunya mundur tetap sebagai utusan khusus presiden harus netral, suara saya kan netral," kata Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar-agama dan Peradaban tersebut.

Kapolresta Pekanbaru Kombes Susanto sebelumnya menyampaikan bahwa kepulangan tokoh penggerak #2019GantiPresiden, Neno Warisman, dari Pekan Baru, Riau, murni karena alasan keamanan.

Kepolisian mempertimbangkan keamanan setelah adanya kubu pro dan kontra.

Sementara itu, Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto menjelaskan, pembubaran aksi massa #2019GantiPresiden dan melarang Neno Warisman hadir dalam acara Tour Musik bertajuk "#2019GantiPresiden" di Pekanbaru untuk mencegah situasi yang tak kondusif.

“Kebetulan Mbak Neno (Neno Warisman) datang, sudah ada pelemparan seperti itu. Kalau dibiarkan, nanti merangsek pada acara tur musik ini bisa berdampak luas,” kata Wawan.

Wawan mengatakan, imbauan agar Neno Warisman untuk kembali ke Jakarta adalah jalan terbaik untuk menghindari terjadi bentrokan dan jatuhnya korban.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com