JK Sebut Polri Bubarkan Gerakan #2019GantiPresiden untuk Cegah Konflik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai sikap Kepolisian terhadap gerakan #2019GantiPresiden di sejumlah daerah bukanlah bentuk upaya meredam gerakan tersebut.

"Itu mengurangi efek siapa tahu ada kekacauan. Nanti kalau ada berlawanan di jalan gimana?," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (28/8/2018).

"Itu kan polisi, polisi bukan tugasnya soal politik, tapi (untuk) mencegah konflik," sambung dia.

Seperti diketahui, terjadi aksi penolakan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di sejumlah daerah. Antara lain di Pekanbaru, Riau dan di Surabaya, Jawa Timur.

Bahkan di dua kota itu, masa menolak kedatangan para aktivis gerakan #2019GantiPresiden tersebut. Misalnya saja Neno Warisman di Pekanbaru dan Ahmad Dhani di Surabaya.

Polisi membubarkan aksi masa pro gerakan #2019GantiPresiden di beberapa daerah dengan alasan untuk mencegah bentrok dengan masa yang kontra gerakan tersebut.

Baca juga: Mardani Sebut Gerakan #2019GantiPresiden Tetap Jalan meski Diprotes

Kalla menilai gerakan #2019GantiPresiden bisa menimbulkan konflik sebab saat ini masa kampanye pemilihan presiden belum dimulai.

"Jangan mengatakan jangan pilih A, itu kan berarti jangan pilih A. Cuma katanya ganti Presiden, berarti jangan pilih A. Itu belum waktunya, dan pemilih kampanye tidak begitu caranya," kata dia.