Istana Bantah Perintahkan Bubarkan Massa Gerakan #2019gantipresiden

Kompas.com - 29/08/2018, 20:13 WIB
Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Fabian Januarius KuwadoSekretaris Kabinet Pramono Anung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Istana membantah telah mengintervensi dalam hal pembubaran massa gerakan #2019gantipresiden di sejumlah daerah.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, kebijakan pembubaran itu sepenuhnya adalah wewenang TNI/ Polri dan BIN, demi menghindari benturan horizontal di masyarakat.

"Dihentikan karena ada potensi kericuhan masyarakat. Yang seperti itu kan tak bisa didiamkan kalau ada benturan di masyarakat. Sebab kalau itu dibiarkan, benturannya akan terjadi," ujar Pramono di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (29/8/2018).

Kericuhan masyarakat, menurut Pramono, tidak baik bagi persepsi Indonesia di mata dunia internasional. Apalagi, saat ini, Indonesia khususnya Jakarta dan Palembang sedang melangsungkan perhelatan olahraga terbesar se-Asia, Asian Games 2018.

Baca juga: Gerakan #2019GantiPresiden di Antara Ambiguitas Hukum dan Syahwat Politik

Pramono berpendapat, seharusnya kelompok pro #2019gantipresiden maupun yang kontra bisa sama-sama menahan diri agar tak bergesekkan satu sama lain.

Apalagi, saat ini belum memasuki masa kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sebenarnya semua orang harus bersabar menahan diri, sebentar lagi kan tanggal 20 September 2018 di mana itu sudah ditetapkan capres-cawapres. Tanggal 23 itu sudah mulai masuk kampanye," ujar Pramono.

Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa pernyataannya itu bukanlah bentuk larangan atas kampanye gerakan #2019gantipresiden. Pramono mengaku hanya mengimbau supaya seluruh pihak menahan diri agar tidak menimbulkan konfrontasi yang terbuka di antara masyarakat.

"Ini negara demokrasi dan kalau setelah tanggal penetapan itu, monggo-monggo saja mau setiap hari kampanye juga. Apalagi datang ke kantor saya dengan kaos itu, wah saya terima dengan baik. Jadi enggak melarang-larang," ujar Pramono.

Diberitakan, sejumlah tokoh penggerak aksi #2019GantiPresiden ditolak di sejumlah daerah di Indonesia. Beberapa aksi bahkan nyaris berujung dengan kericuhan. Mereka yang ditolak antara lain, Neno Warisman yang diadang massa ketika tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II. 

Baca juga: #2019GantiPresiden dan Pendukung Prabowo-Sandiaga yang Belum Solid

Sebelumnya, acara diskusi yang menghadrikan Ratna Sarumpaet sebagai pembicara juga ditolak massa di Bangka Belitung.

Mengenai kasus Neno, Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto mengatakan bahwa pembubaran aksi massa #2019GantiPresiden dan melarang Neno hadir dalam acara Tour Musik bertajuk "#2019GantiPresiden" di Pekanbaru, adalah untuk mencegah situasi yang tak kondusif.

"Kebetulan Mba Neno (Neno Warisman) datang, sudah ada pelemparan seperti itu. Kalau dibiarkan, nanti merangsek pada acara tur musik ini bisa berdampak luas," kata Wawan.

Kompas TV Bawaslu menilai aksi deklarasi tagar #2019GantiPresiden tidak termasuk dalam kegiatan kampanye.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Nasional
Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Nasional
Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Nasional
UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

Nasional
Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Nasional
Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Nasional
Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Nasional
Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Nasional
Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Nasional
Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Nasional
Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Nasional
IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.