Istana Bantah Perintahkan Bubarkan Massa Gerakan #2019gantipresiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Istana membantah telah mengintervensi dalam hal pembubaran massa gerakan #2019gantipresiden di sejumlah daerah.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, kebijakan pembubaran itu sepenuhnya adalah wewenang TNI/ Polri dan BIN, demi menghindari benturan horizontal di masyarakat.

"Dihentikan karena ada potensi kericuhan masyarakat. Yang seperti itu kan tak bisa didiamkan kalau ada benturan di masyarakat. Sebab kalau itu dibiarkan, benturannya akan terjadi," ujar Pramono di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (29/8/2018).

Kericuhan masyarakat, menurut Pramono, tidak baik bagi persepsi Indonesia di mata dunia internasional. Apalagi, saat ini, Indonesia khususnya Jakarta dan Palembang sedang melangsungkan perhelatan olahraga terbesar se-Asia, Asian Games 2018.

Baca juga: Gerakan #2019GantiPresiden di Antara Ambiguitas Hukum dan Syahwat Politik

Pramono berpendapat, seharusnya kelompok pro #2019gantipresiden maupun yang kontra bisa sama-sama menahan diri agar tak bergesekkan satu sama lain.

Apalagi, saat ini belum memasuki masa kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019.

"Sebenarnya semua orang harus bersabar menahan diri, sebentar lagi kan tanggal 20 September 2018 di mana itu sudah ditetapkan capres-cawapres. Tanggal 23 itu sudah mulai masuk kampanye," ujar Pramono.

Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa pernyataannya itu bukanlah bentuk larangan atas kampanye gerakan #2019gantipresiden. Pramono mengaku hanya mengimbau supaya seluruh pihak menahan diri agar tidak menimbulkan konfrontasi yang terbuka di antara masyarakat.

"Ini negara demokrasi dan kalau setelah tanggal penetapan itu, monggo-monggo saja mau setiap hari kampanye juga. Apalagi datang ke kantor saya dengan kaos itu, wah saya terima dengan baik. Jadi enggak melarang-larang," ujar Pramono.

Diberitakan, sejumlah tokoh penggerak aksi #2019GantiPresiden ditolak di sejumlah daerah di Indonesia. Beberapa aksi bahkan nyaris berujung dengan kericuhan. Mereka yang ditolak antara lain, Neno Warisman yang diadang massa ketika tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II. 

Baca juga: #2019GantiPresiden dan Pendukung Prabowo-Sandiaga yang Belum Solid

Sebelumnya, acara diskusi yang menghadrikan Ratna Sarumpaet sebagai pembicara juga ditolak massa di Bangka Belitung.

Mengenai kasus Neno, Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto mengatakan bahwa pembubaran aksi massa #2019GantiPresiden dan melarang Neno hadir dalam acara Tour Musik bertajuk "#2019GantiPresiden" di Pekanbaru, adalah untuk mencegah situasi yang tak kondusif.

"Kebetulan Mba Neno (Neno Warisman) datang, sudah ada pelemparan seperti itu. Kalau dibiarkan, nanti merangsek pada acara tur musik ini bisa berdampak luas," kata Wawan.