Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#2019GantiPresiden dan Pendukung Prabowo-Sandiaga yang Belum Solid

Kompas.com - 29/08/2018, 09:03 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan #2019GantiPresiden kini semakin ramai diperbincangkan. Apa lagi setelah beberapa aktivisnya, yakni Neno Warisman dan Ahmad Dhani diadang massa yang menolak kegiatan mereka di Pekanbaru, Riau, dan Surabaya, Jawa Timur, pekan lalu.

Sejumlah pihak kini juga mempertanyakan mengapa aktivis gerakan #2019GantiPresiden yang sekaligus pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak secara gamblang mendukung pasangan tersebut.

Ketua DPP PKS dan inisiator gerakan #2019GantiPresiden, Mardani Ali Sera, punya alasan tersendiri mengapa dia melakukan hal itu.

Baca juga: Alasan Mardani Ali Sera Gunakan #2019GantiPresiden, Bukan #2019PrabowoPresiden

Mardani secara sadar menggaungkan tanda pagar (hashtag) #2019GantiPresiden terlebih dahulu, bukan tanda pagar (tagar) #2019PrabowoPresiden.

Padahal, partainya bersama Gerindra, PAN, dan Demokrat telah mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga yang akan berhadapan dengan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Mardani sengaja menggaungkan tagar #2019GantiPresiden lantaran hendak menyatukan massa pendukung Prabowo-Sandiaga, khususnya di PKS, yang belum sepenuhnya mendukung keduanya.

Baca juga: Wakil Ketua MPR: Kegiatan #2019GantiPresiden Tidak Boleh

Hal itu disampaikan Mardani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8/2018).

"Kalau sekarang yang milih di kami itu belum tentu milih Pak Prabowo semua. Di kami ada yang dukung Habib Rizieq, ada yang dukung UAS (Ustaz Abdul Somad). Nah, kami perlu waktu untuk konsolidasi hingga nanti akhirnya masuk ke gelanggang kedua capres cawapres ini," ujar Mardani.

Apalagi, lanjut Mardani, ada beberapa massa akar rumput mereka yang hendak menggelar ijtima (pertemuan) ulama untuk menentukan pilihan politik lantaran belum puas dengan sosok Sandiaga sebagai cawapres pendamping Prabowo.

"Makanya biar saja, prosesnya tinggal sebentar kok. Orang itu enggak kaya lemari, kalau lemari digeser diem, kalau orang disenggol marah. Jadi kami pelan-pelan kalau itu," lanjut Mardani.

Baca juga: Neno Warisman dan Ahmad Dhani Mengadu ke Fadli Zon dan Fahri Hamzah

Tetap berjalan

Ia menambahkan, pihaknya akan terus melanjutkan deklarasi gerakan tersebut meskipun ditentang sejumlah pihak.

Mardani menambahkan, ke depannya ia akan lebih intensif berkoordinasi dengan polisi sebelum menggelar acara deklarasi agar tak ricuh.

"Kami tetap akan jalan, tetapi kami akan lebih intensif koordinasi dengan kepolisian. Kami tetap yakin kepolisian itu alat negara bukan alat pemerintah," kata Mardani lagi.

Bahkan, Mardani sudah dijadwalkan mengunjungi sejumlah provinsi seperti Nanggroe Aceh Darussalam dan Lampung pada September 2018, untuk mendeklarasikan gerakan #2019GantiPresiden.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Sebut Sekar Tandjung Tetap Maju Pilkada Solo meski Disiapkan jadi Cawagub Sumut

Golkar Sebut Sekar Tandjung Tetap Maju Pilkada Solo meski Disiapkan jadi Cawagub Sumut

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, PAN: Kami Tak Bisa Memaksakan

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, PAN: Kami Tak Bisa Memaksakan

Nasional
Bamsoet Tak Hadir, Sidang MKD soal 'Klaim Semua Parpol Sepakat Amendemen' Tetap Berjalan

Bamsoet Tak Hadir, Sidang MKD soal "Klaim Semua Parpol Sepakat Amendemen" Tetap Berjalan

Nasional
Jaga Kualitas dan Mutu, Pemerintah Bakal Batasi Eksportir Daun Kratom

Jaga Kualitas dan Mutu, Pemerintah Bakal Batasi Eksportir Daun Kratom

Nasional
Tanggapi Golkar soal Ridwan Kamil Merosot di Jakarta, Gerindra: Survei Selalu Tak Tepat

Tanggapi Golkar soal Ridwan Kamil Merosot di Jakarta, Gerindra: Survei Selalu Tak Tepat

Nasional
MKD Bakal Panggil Bamsoet Lagi, Langsung Bacakan Putusan

MKD Bakal Panggil Bamsoet Lagi, Langsung Bacakan Putusan

Nasional
KPK: Uang Suap Kasus DJKA dari Penggelembungan Anggaran Proyek Jalur Kereta

KPK: Uang Suap Kasus DJKA dari Penggelembungan Anggaran Proyek Jalur Kereta

Nasional
Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Nasional
Tangani Aduan Kasus 'Vina Cirebon', Komnas HAM Mintai Keterangan 27 Orang Saksi Termasuk Liga Akbar

Tangani Aduan Kasus "Vina Cirebon", Komnas HAM Mintai Keterangan 27 Orang Saksi Termasuk Liga Akbar

Nasional
Judi 'Online' Mesti Diperangi supaya Tak Mengancam 'Indonesia Emas'

Judi "Online" Mesti Diperangi supaya Tak Mengancam "Indonesia Emas"

Nasional
Polri Klaim Bakal Tindak Tegas Anggotanya yang Terlibat Judi 'Online'

Polri Klaim Bakal Tindak Tegas Anggotanya yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Upaya Perangi Judi 'Online' Bisa Efektif jika Penegak Hukum Bersih

Upaya Perangi Judi "Online" Bisa Efektif jika Penegak Hukum Bersih

Nasional
KPK Diminta Selidiki Pihak yang Bantu Pelarian Harun Masiku

KPK Diminta Selidiki Pihak yang Bantu Pelarian Harun Masiku

Nasional
Pemerintah Diminta Berdayakan Keluarga Cegah Praktik Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Berdayakan Keluarga Cegah Praktik Judi "Online"

Nasional
Menko Polhukam Sebut Transaksi Judi 'Online' di Kalangan Menengah Atas Capai Rp 40 Miliar

Menko Polhukam Sebut Transaksi Judi "Online" di Kalangan Menengah Atas Capai Rp 40 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com