Menurut BIN, jika Neno Warisman Tetap di Pekanbaru, Kericuhan Akan Meluas

Kompas.com - 27/08/2018, 22:13 WIB
Tokoh penggerak #2019GantiPresiden Neno Warisman saat berada di dalam pesawat dari Pekanbaru menuju Jakarta usai dihadang sekelompok massa di gerbang Bandara SSK II Pekanbaru, Riau, Sabtu (25/8/2018). Kompas.com/Idon TanjungTokoh penggerak #2019GantiPresiden Neno Warisman saat berada di dalam pesawat dari Pekanbaru menuju Jakarta usai dihadang sekelompok massa di gerbang Bandara SSK II Pekanbaru, Riau, Sabtu (25/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto menegaskan, lembaga BIN memiliki tanggung jawab dalam menciptakan keamanan. Wawan menyatakan, tugas dan fungsi BIN tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011.

Hal tersebut Wawan sampaikan menanggapi pembubaran aksi massa #2019GantiPresiden di Riau yang dihadiri Neno Warisman.

"Yang di Pekanbaru, Riau, memang banyak pihak yang bertanya kepada kami. Kami sebagai jubir BIN, BIN itu bertugas menjaga marwah konstitusi, aturan main yang sudah disepakati di Republik Indonesia harus ditegakkan supaya tidak terjadi pelanggaran,” kata Wawan saat konferensi pers di daerah bilangan Jakarta Selatan, Pancoran, Senin (27/8/2018)

Baca juga: Fakta Penolakan #2019GantiPresiden, Ini Kisah Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet, dan Neno Warisman


Wawan menuturkan, BIN berada di garda terdepan dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat Indonesia. Bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pasti yang terdepan yang disalahkan adalah BIN.

Wawan menjelaskan, pembubaran aksi massa #2019GantiPresiden dan melarang Neno Warisman hadir dalam acara Tour Musik bertajuk "#2019GantiPresiden" di Pekanbaru untuk mencegah situasi yang tak kondusif.

“Kebetulan Mba Neno (Neno Warisman) datang, sudah ada pelemparan seperti itu. Kalau dibiarkan, nanti merangsek pada acara tur musik ini bisa berdampak luas,” kata Wawan.

Baca juga: Ditolak di Pekanbaru hingga Akhirnya Kembali ke Jakarta, Ini Cerita Neno Warisman

Wawan menuturkan, imbauan agar Neno Warisman untuk kembali ke Jakarta adalah jalan terbaik untuk menghindari terjadi bentrokan dan jatuhnya korban.

“Imbauan (Neno Warisman) untuk kembali adalah imbauan terbaik untuk meminimalkan korban,” kata Wawan.

Diberitakan sebelumnya, Neno Warisman akan melakukan deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru pada Minggu 26 Agustus. Namun, saat tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim, Kota Pekanbaru, Sabtu (25/8/2018), Neno diadang massa yang menolak kedatangannya.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X