Kompas.com - 26/07/2018, 18:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyayangkan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebut upaya koalisi partainya dengan Joko Widodo terhambat oleh hubungannya yang masih berjarak dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Kalau Pak SBY mengaitkan kendala hubungannya dengan Ibu Mega, menurut saya itu beliau belum move on, selalu 'baper'-an (membawa perasaan) ya," ujar Masinton saat dijumpai di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/7/2018).

Sebagai negarawan, semestinya SBY sudah bijaksana dan dewasa dalam hal hubungan interpersonal.

Baca juga: Kata SBY, Tuhan Belum Menakdirkan Hubungannya dengan Megawati Kembali Normal

Apalagi, menurut Anggota Komisi III DPR RI tersebut, yang hendak diurus ini adalah kepentingan bangsa negara.

SBY tak seharusnya menjadikan hubungannya di masa lalu dengan Megawati yang masih menyisakan persoalan sebagai alasan untuk tidak melanjutkan komunikasi politiknya.

"Kalau koalisi, kita tentu yang kita kedepankan adalah kepentingan bangsa dalam skala besar. Jadi tidak bisa dikait-kaitkan hambatan-hambatan itu di dalam koalisi. Karena koalisi itu dasarnya platform, program dan agenda bangsa ke depan," ujar Masinton.

Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu.Fabian Januarius Kuwado Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu.

Baca juga: Megawati Jadi Alasan SBY Enggan Merapat ke Kubu Jokowi

Masinton pun menduga, pernyataan SBY tersebut hanya strategi untuk meraih simpati dan mendiskreditkan partai politik koalisi pendukung Jokowi.

Namun, ia yakin apabila menjadi strategi SBY, itu tidak akan mempengaruhi masyarakat yang dinilainya sudah semakin 'melek politik'.

"Bisa jadi (strategi SBY). Namanya juga playing victim. Tapi kan publik sudah tahu, kita enggak perlu gembar-gembor kan publik sudah lebih tau awal dengan sosial media dan lain-lain," ujar Masinton.

Baca juga: Hubungan SBY dan Megawati Buruk, Elite Dinilai Tak Dewasa Berpolitik

Diberitakan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengakui hubungannya dengan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menjadi alasan mengapa partainya tidak jadi bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi di Pilpres 2019.

Dia menyebutkan, dalam setiap pertemuan dengan Presiden Jokowi, dirinya selalu meyakini presiden ke-7 itu tulus mengajaknya bergabung dalam koalisi. Bahkan keraguannya soal Demokrat bakal diterima partai koalisi lainnya terbantahkan lewat pernyataan Jokowi sendiri.

Baca juga: PDI-P: Kalau SBY Gagal Berkoalisi dengan Jokowi, Jangan Bawa-bawa Megawati

"Saya selalu bertanya, apakah kalau Demokrat ada dalam koalisi, partai-partai koalisi itu bisa terima kami? Ya bisa, karena presidennya saya," ucap SBY menirukan percakapannya dengan Jokowi, dalam konferensi pers usai pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, di kediamannya, Kuningan, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Kendati demikian, dirinya tetap tidak yakin mengingat realitas hubungannya dengan Megawati yang belum pulih.

"Masih ada jarak, masih ada hambatan di situ," ucap SBY.

"Saya harus jujur, belum pulih, masih ada jarak," tambah dia.

Kompas TV SBY mengaku, berusaha menjalin komunikasi dengan Megawati selama 10 tahun terakhir.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

6 Catatan Komnas Perempuan terhadap Pasal Perzinaan KUHP

6 Catatan Komnas Perempuan terhadap Pasal Perzinaan KUHP

Nasional
Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RKUHP Menyisakan Beragam Persoalan HAM

Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RKUHP Menyisakan Beragam Persoalan HAM

Nasional
Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Nasional
Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Nasional
KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

Nasional
Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nasional
Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Nasional
Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Nasional
Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Nasional
Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Nasional
Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Nasional
Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Nasional
Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah

Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.