Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Sebut Hambatan Koalisi Demokrat dengan Jokowi karena Tawaran Terlalu Tinggi

Kompas.com - 25/07/2018, 13:59 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai, hambatan koalisi antara Partai Demokrat dan partai pengusung Presiden Joko Widodo lebih disebabkan faktor internal partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu ketimbang eksternal.

Hal itu disampaikan Hendrawan menanggapi pernyataan SBY soal adanya hambatan kala menjalin koalisi dengan Jokowi.

"Menurut penilaian kami, lebih banyak kendala internal Demokrat sendiri," ujar Hendrawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Baca juga: SBY Mengaku Jalan Demokrat Berkoalisi dengan Jokowi Penuh Rintangan

Ia mengatakan, salah satu kendala internal yang muncul dari Demokrat ialah upaya menyodorkan anak SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai cawapres.

Hal itu, kata Hendrawan, terlihat dari upaya Demokrat saat memasangkan AHY dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

"Jadi itu sebabnya karena psikologi politik seperti itu. Kita mesti mengusung capres atau cawapres sehingga partai yang menengah ini cenderung over expectation, cenderung ketika maju ke meja negosiasi call-nya terlalu tinggi. Contohnya, Demokrat mesti memasang AHY ke Gerindra," ujar dia.

Hendrawan menganggap wajar upaya itu. Pasalnya, Demokrat yang kini berstatus partai menengah dulunya pernah menikmati status sebagai partai yang memiliki kursi terbanyak di DPR.

Baca juga: Pramono Anung: Mungkin, Rintangannya Ada di Pak SBY Sendiri...

Namun, lanjut Hendrawan, logika itu tak bisa dipakai ketika hendak berkoalisi dengan enam partai politik yang telah mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi sejak awal.

"Itu sebabnya saya selalu mengatakan, kalau ingin mendekati koalisi Pak Jokowi ya, jangan kalkulatif, jangan transaksional. Utamakan komitmen dulu, niat tulus dulu. Niat tulus melahirkan komitmen jadi hulunya niatan dulu," kata Hendrawan.

"Terus bergerak ke hilir pelan-pelan. Nah, tadi malam Pak SBY menyebut di hilirnya, harus ada mutual trust, mutual respect. Kami bicaranya hulu, yaitu niatan yang tulus dan komitmen," lanjut dia.

Baca juga: Presiden Jokowi Enggan Komentari Pertemuan SBY-Prabowo

SBY sebelumnya melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. AHY ikut hadir.

Seusai pertemuan, SBY mengaku bahwa banyak rintangan dan hambatan dalam komunikasi dengan Jokowi.

"Saya menjalin komunikasi dengan Pak Jokowi hampir satu tahun untuk menjajaki kemungkinan kebersamaan dalam pemerintahan. Pak Jokowi juga berharap Demokrat di dalam, tetapi kami menyadari banyak rintangan dan hambatan," kata SBY seusai bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Selasa (24/7/2018) malam.

Sebaliknya, menurut SBY, peluang koalisi Demokrat dan Gerindra terbuka. Kedua parpol akan membahas lebih detail koalisi tersebut.

SBY sudah menegaskan bahwa bagi Demokrat, posisi cawapres bukan harga mati.

Senada disampaikan Prabowo. SBY, menurut dia, tidak memaksa agar AHY bisa menjadi cawapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com