Kompas.com - 14/07/2018, 15:58 WIB
Ketua Bidang Politik DPP PKS Pipin Sopian dalam diskusi di kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (24/10/2017). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKetua Bidang Politik DPP PKS Pipin Sopian dalam diskusi di kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian mengatakan bahwa partainya sempat digoda untuk bergabung ke koalisi partai politik pendukung Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019 mendatang. Namun, PKS dengan tegas menolak ajakan tersebut.

"Kami, PKS, berkomitmen, meskipun ada godaan untuk masuk ke lingkaran petahana. Tapi kami konsisten menyuarakan aspirasi masyarakat yang menghendaki perubahan pemimpin yang bisa menyelesaikan persoalan bangsa dan yang punya integritas baik ke depan," ujar Pipin dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/7/2018).

Tawaran untuk masuk ke koalisi pendukung Jokowi, kata Pipin, diberikan sebelum momen Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah.

"Sebelum Ramadhan, ada pertemuan. Setelah itu juga ada terakhir komunikasi dengan pihak sana," ujar Pipin.

Meski demikian, Pipin enggan menyebutkan siapa pihak PKS dan siapa pihak parpol koalisi pendukung Jokowi yang terlibat dalam pertemuan itu.

Saat ditanya apa yang menyebabkan PKS menolak tawaran partai koalisi pendukung Jokowi, Pipin enggan membeberkannya.

"Saya kira itu masalah off the record. Kami belum bisa buka," ujar Pipin.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Keputusan itu pun diyakini Pipin menguatkan hubungan PKS dengan Gerindra. Saat ini, Pipin mengatakan, kesepakatan koalisi PKS dengan Gerindra sudah dalam tahap 80 persen.

Arah koalisi itu akan terwujud dari pengusungan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan salah seorang kader PKS yang menjadi cawapresnya.

"Koalisi yang paling rasional yang dipilih PKS adalah menjadikan pilihan Gerindra dan PKS ini jadi capres dan cawapres. PKS memang ingin loyal dan komitmen untuk menjadi pennatang petahana agar demokrasi ini sehat," ujar Pipin.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soelarno dan Hatta, Dwitunggal yang Terpisahkan oleh Politik namun Tetap Bersahabat

Soelarno dan Hatta, Dwitunggal yang Terpisahkan oleh Politik namun Tetap Bersahabat

Nasional
'Dilematis Sekali bagi Dokter Putuskan Pasien Mana yang Akan Diberi Oksigen...'

"Dilematis Sekali bagi Dokter Putuskan Pasien Mana yang Akan Diberi Oksigen..."

Nasional
Komnas Perempuan Sayangkan Hakim Kurangi Masa Hukuman Jaksa Pinangki

Komnas Perempuan Sayangkan Hakim Kurangi Masa Hukuman Jaksa Pinangki

Nasional
Nilai Zonasi Covid-19 Tak Bisa Jadi Acuan, IDAI Tolak Sekolah Tatap Muka Terbatas Dibuka Juli

Nilai Zonasi Covid-19 Tak Bisa Jadi Acuan, IDAI Tolak Sekolah Tatap Muka Terbatas Dibuka Juli

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Menpan RB: Aturan Kerja bagi ASN Belum Ada Perubahan

Kasus Covid-19 Melonjak, Menpan RB: Aturan Kerja bagi ASN Belum Ada Perubahan

Nasional
Perhimpunan Dokter Usul PPKM Menyeluruh Hingga PSBB untuk Tekan Lonjakan Kasus Covid-19

Perhimpunan Dokter Usul PPKM Menyeluruh Hingga PSBB untuk Tekan Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Bocah Meninggal Usai Digigit Anjing, Pemilik Hewan Dinilai Punya Tanggung Jawab Penuh

Bocah Meninggal Usai Digigit Anjing, Pemilik Hewan Dinilai Punya Tanggung Jawab Penuh

Nasional
Menhan: Produk Sishankamrata Sudah Berusia 50 Tahun Lebih, Perlu Aktualisasi

Menhan: Produk Sishankamrata Sudah Berusia 50 Tahun Lebih, Perlu Aktualisasi

Nasional
Pesta Pernikahan Dapat Picu Klaster Covid-19, Menko PMK: Harus Diwaspadai

Pesta Pernikahan Dapat Picu Klaster Covid-19, Menko PMK: Harus Diwaspadai

Nasional
16 Pegawai Kementerian PANRB Positif Covid-19, Tjahjo Terapkan WFH 75 Persen

16 Pegawai Kementerian PANRB Positif Covid-19, Tjahjo Terapkan WFH 75 Persen

Nasional
PGI Dorong Gereja Tahan Diri Adakan Ibadah di Tengah Lonjakan Covid-19

PGI Dorong Gereja Tahan Diri Adakan Ibadah di Tengah Lonjakan Covid-19

Nasional
IDAI: Kasus Covid-19 pada Anak 12,5 Persen, Semua Kegiatan Harus Daring

IDAI: Kasus Covid-19 pada Anak 12,5 Persen, Semua Kegiatan Harus Daring

Nasional
ICW Pertanyakan Ketidaktahuan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal Penggagas TWK

ICW Pertanyakan Ketidaktahuan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal Penggagas TWK

Nasional
Kapolri Tinjau Vaksinasi dan Posko PPKM Mikro di Madiun dan Bangkalan

Kapolri Tinjau Vaksinasi dan Posko PPKM Mikro di Madiun dan Bangkalan

Nasional
Wapres Ingin Seluruh Komponen Cadangan dan Pendukung Disiapkan Sejak Dini

Wapres Ingin Seluruh Komponen Cadangan dan Pendukung Disiapkan Sejak Dini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X