Demokrat Tunggu Ada Parpol Kecewa dengan Pilihan Cawapres Jokowi dan Prabowo - Kompas.com

Demokrat Tunggu Ada Parpol Kecewa dengan Pilihan Cawapres Jokowi dan Prabowo

Kompas.com - 12/07/2018, 10:04 WIB
Presiden Joko Widodo saat bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Senin (31/10/2016).Kementerian Sekretaris Negara Presiden Joko Widodo saat bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Senin (31/10/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat bergeming soal arah dukungannya pada pemilihan presiden 2019.

Sang Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk menunggu Joko Widodo dan Prabowo Subianto menentukan calon wakil presidennya terlebih dahulu, baru partainya menentukan sikap.

Pengalamannya pernah menjabat Presiden RI selama periode 2004-2009 dan 2009-2014 membuat SBY percaya diri partainya akan menjadi 'game changer' alias pengubah permainan dalam momentum tersebut.

Baca juga: SBY: Saat Jokowi dan Prabowo Umumkan Cawapres Jadi Game Changer

Lantas, apa maksud SBY itu?

Rupanya, maksud Partai Demokrat memilih menunggu cawapres Jokowi dan Prabowo itu adalah demi melihat reaksi partai politik koalisi masing-masing.

"Entah apakah pengumuman dilakukan jauh-jauh hari dari pendaftaran KPU atau mepet-mepet di 10 Agustus, apakah semua partai politik koalisi mereka merasa puas (dengan keputusan cawapres Jokowi dan Prabowo)? Itu kan baru diketahui setelah pengumuman cawapres dilakukan," ujar Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin kepada Kompas.com, Kamis (12/7/2018).

Baca juga: Puan Maharani Memahami Sikap SBY yang Memilih untuk Menunggu

"Manakala pengumuman (cawapres) terjadi dan ada partai politik koalisi yang merasa aspirasinya tidak diakomodasi, tidak diajak komunikasi dalam penentuan atau alasan apapun, kemudian dia merasa kecewa atau kurang puas, di situlah Demokrat akan memainkan perannya sebagai 'game changer', merubah permainan," lanjut dia.

Amir menegaskan, Demokrat siap mengakomodasi partai politik yang kecewa itu dan membentuk poros politik baru.

Melihat peta kengototan partai politik soal pengajuan cawapres, Amir melihat, partai politik pada koalisi Jokowi lah yang paling banyak mengajukan nama ketua umumnya sebagai pendamping Jokowi.

Baca juga: Makin Mengerucut, Ini Kandidat Cawapres Prabowo

Ia yakin ada tersisa kekecewaan di antara partai politik yang kadernya tidak digandeng Jokowi sebagai cawapres.

Amir mengakui, gaya politik Jokowi memang merangkul. Artinya, kecil kemungkinan ada parpol yang 'balik badan' lantaran kecewa atas pilihan cawapresnya.

Meski demikian, Amir menyebut, ini adalah politik di mana yang paling penting adalah akomodasi kepentingan.

Baca juga: Nasdem Usul Cawapres Jokowi Jangan dari Parpol

"Walaupun Jokowi gaya politiknya merangkul, tapi UU membatasi. Tidak mungkin semua parpol koalisi mendapatkan semua aspirasinya, ingat wapres hanya satu orang. Sedangkan parpol yang mendukung, harapan tertingginya adalah ketum mereka jadi cawapres. Jadi kekecewaan akan itu bukan hal yang mengejutkan nantinya," papar Amir.

 

Masih Usahakan AHY

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menambahkan, seiring kebijakan menunggu itu, partainya masih menunggu beberapa hal.

Pertama, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang gugatan presidential threshold menjadi 0 persen. Kedua, menunggu kader Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono disambut oleh partai politik lain sebagai calon wakil presiden yang diusung pada Pilpres 2019.

Baca juga: Max Sopacua: Obsesi Pertama Demokrat AHY Maju Pilpres

"Kami kan punya strategi ya. Nah, salah satunya itu, karena itu semua sudah keputusan partai ya," kata Syarief saat dihubungi Kompas.com, Rabu (11/7/2018).

Menurut Syarief, waktu hingga peta koalisi menjadi terang masih cukup lama, sekitar satu bulan lagi. Menurut dia, masih banyak yang mungkin bisa terjadi.

"Pokoknya, keputusannya (Demokrat) sebelum tanggal 9 Agustus (satu hari sebelum penutupan pendaftaran capres dan cawapres di KPU)," ujar Syarief.

 

Jokowi : Mbok Sabar...

Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar menanti pengumuman siapa yang akan dijadikan calon wakil presiden pendampingnya pada pemilihan presiden 2019 yang akan datang.

"Mbok sabaaarrr dulu, kan paling tinggal seminggu, dua minggu, tiga minggu lagi ya," ujar Jokowi saat diwawancarai di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Jokowi: Mbok Sabaaarrr....

Saat ini ada lima nama kandidat cawapres yang masuk pertimbangan. Lima nama itu merupakan pengerucutan dari 10 nama yang sebelumnya masuk pertimbangan. Ia menolak menyebut kelima nama tersebut.

Namun yang jelas, Jokowi beserta timnya masih menggodok siapa dari lima nama itu yang nanti akan mendampinginya bertarung di Pilpres 2019.

"Masih dalam proses penggodokan. Yang namanya digodok, ya pasti nunggu biar matang. Kalau lagi digodok belum matang, kemudian dikeluarkan, itu namanya menjadi setengah matang. Biar matang dulu. Kalau sudah matang, kami sampaikan pada saat yang tepat," ujar dia.

Kompas TV PDI Perjuangan yakin semua partai koalisi bakal menerima siapapun yang nanti disepakati sebagai cawapres.

 


Terkini Lainnya

5 Fakta Kebakaran Mobil di Bandara Juanda, Diduga Korsleting Charger HP hingga Pengakuan Pemilik

5 Fakta Kebakaran Mobil di Bandara Juanda, Diduga Korsleting Charger HP hingga Pengakuan Pemilik

Regional
Puting Beliung Rusak Ratusan Rumah di Bandung Barat, Ini Penjelasan BMKG

Puting Beliung Rusak Ratusan Rumah di Bandung Barat, Ini Penjelasan BMKG

Regional
Pelaku Pembunuhan Dufi Bawa Ponsel dan Kartu ATM Korban

Pelaku Pembunuhan Dufi Bawa Ponsel dan Kartu ATM Korban

Megapolitan
Pelaku Pembunuhan Dufi Ditangkap di Bantargebang

Pelaku Pembunuhan Dufi Ditangkap di Bantargebang

Megapolitan
Surya Paloh Nilai Pileg dan Pilpres Sama-sama Penting

Surya Paloh Nilai Pileg dan Pilpres Sama-sama Penting

Nasional
Setelah Membunuh CLP, Dua Pelaku Berupaya Melarikan Diri ke Jambi

Setelah Membunuh CLP, Dua Pelaku Berupaya Melarikan Diri ke Jambi

Megapolitan
Surya Paloh: Tidak Salah Target Masuk 3 Besar di Pemilu 2019

Surya Paloh: Tidak Salah Target Masuk 3 Besar di Pemilu 2019

Nasional
Perludem: Penyandang Disabilitas Mental Harus Diberi Hak Pilih dalam Pemilu

Perludem: Penyandang Disabilitas Mental Harus Diberi Hak Pilih dalam Pemilu

Nasional
BIN: 7 Perguruan Tinggi Negeri Terpapar Paham Radikal

BIN: 7 Perguruan Tinggi Negeri Terpapar Paham Radikal

Nasional
BIN Bantah Suap Ormas Demi Bungkam Kritik terhadap Pemerintah

BIN Bantah Suap Ormas Demi Bungkam Kritik terhadap Pemerintah

Nasional
186 Rumah Rusak Diterjang Puting Beliung di Bandung Barat

186 Rumah Rusak Diterjang Puting Beliung di Bandung Barat

Regional
Terdapat Bekas Luka Pukulan di Kepala Perempuan yang Tewas di Indekos Mampang

Terdapat Bekas Luka Pukulan di Kepala Perempuan yang Tewas di Indekos Mampang

Megapolitan
Dua Terduga Pelaku Bertamu ke Indekos CLP Sebelum Ditemukan Tewas di Mampang

Dua Terduga Pelaku Bertamu ke Indekos CLP Sebelum Ditemukan Tewas di Mampang

Megapolitan
Terkait Kelompok Radikal, Kasus Penyerangan Pos Lantas Lamongan Dilimpahkan ke Densus 88

Terkait Kelompok Radikal, Kasus Penyerangan Pos Lantas Lamongan Dilimpahkan ke Densus 88

Regional
5 Fakta Buaya Terkam Bocah di Riau, Diserang di Depan Rumah hingga Peringatan BBKSDA

5 Fakta Buaya Terkam Bocah di Riau, Diserang di Depan Rumah hingga Peringatan BBKSDA

Regional

Close Ads X