Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Maharani Memahami Sikap SBY yang Memilih untuk Menunggu

Kompas.com - 11/07/2018, 20:25 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Puan Maharani menilai wajar jika Partai Demokrat menunggu siapa calon wakil presiden yang dipilih Joko Widodo atau Prabowo Subianto, sebelum menentukan langkah politiknya pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

"Ya boleh-boleh saja ya seperti itu. Semuanya memang sekarang sedang saling melihat," ujar Puan saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta pada Rabu (11/7/2018).

"Bukan cuma kami saja. Partai pemerintah dan di luar pemerintah juga sekarang saling melihat siapa calonnya, siapa pendampingnya dan bagaimana kekuatannya. Dinamika politik seperti ini wajar saja setiap lima tahun," kata Puan.

Meski demikian, Puan mengatakan bahwa langkah Partai Demokrat itu tidak akan mengubah waktu Jokowi mengumumkan calon wakil presidennya.

Baca juga: SBY: Saat Jokowi dan Prabowo Umumkan Cawapres Jadi "Game Changer"

Jokowi beserta partai politik koalisinya akan tetap mengumumkan cawapres pada waktunya, tidak terpengaruh faktor eksternal.

"Tidak ada aturan yang menyatakan capres incumbent harus duluan. Kan sesuai aturannya saja. Pendaftaran dimulai awal sampai 10 Agustus. Jadi enggak perlu karena incumbent, lalu harus duluan. Ya sesuai aturan saja. Karena pendaftaran, ya kita daftar," ujar Puan.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan, pihaknya belum menentukan capres dan cawapres yang akan diusung pada Pilpres 2019.

Partai Demokrat masih menunggu siapa cawapres yang akan diusung Joko Widodo atau Prabowo Subianto.

Baca juga: Sosok AHY Dinilai Kurang Menjual karena Label "Änak SBY"

Menurut SBY, waktu Jokowi maupun Prabowo mengumumkan cawapres merupakan saat yang sangat menentukan dan ditunggu.

Ketika ini terjadi, maka ini akan menjadi momentum perubahan keadaan alias game changer. Hal ini berdasarkan pada pengalamannya dua kali mencalonkan diri sebagai presiden, kata SBY.

"Saya sebagai seorang veteran capres, dua kali menjadi capres. Memang yang akan mengubah keadaan nanti ketika Jokowi dan Prabowo mengumumkan siapa cawapresnya. Itu akan menjadi game changer," kata SBY di kediamannya di Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Kompas TV SBY menekankan jika internal partai demokrat tengah mendiskusikan soal sikap politik partai di Pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com