Kompas.com - 22/06/2018, 14:22 WIB
Terdakwa kasus perintangan penyidikan kasus korupsi KTP elektronik Fredrich Yunadi menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (18/5). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan terdakwa. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANTerdakwa kasus perintangan penyidikan kasus korupsi KTP elektronik Fredrich Yunadi menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (18/5). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan terdakwa.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa Fredrich Yunadi tetap berpendapat bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berwenang menangani kasus menghalangi penyidikan yang didakwakan kepadanya.

Hal itu dikatakan Fredrich saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (22/6/2018).

"Kami berpendapat perkara ini tidak layak dibawa ke persidangan. Tidak seharusnya terdakwa diseret jadi pesakitan dengan dakwaan menghalangi penyidikan," ujar Fredrich saat membacakan pleidoi.

Baca juga: Fredrich Begadang Dua Minggu untuk Buat Pembelaan 1.858 Halaman

Fredrich didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal itu mengenai perbuatan menghalangi proses hukum yang dilakukan penegak hukum.

Menurut Fredrich, sesuai keterangan ahli hukum dan ahli bahasa Indonesia, Pasal 21 yang tercantum dalam Bab III UU Tipikor tersebut adalah tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, menurut Fredrich, Pasal 21 itu bukan tindak pidana korupsi.

"Maka secara de jure dan fe facto, Pasal 21 itu adalah tindak pidana lain," kata Fredrich.

Baca juga: Fredrich Tuduh Dokter Bimanesh Dipengaruhi Jaksa

Menurut Fredrich, yang berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran dalam Pasal 21 itu adalah kepolisian.

Sementara, KPK tidak berwenang menangani, karena termasuk tindak pidana umum.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kakorlantas: 600.000 Kendaraan Diputarbalikkan, 600 Travel Gelap Ditindak

Kakorlantas: 600.000 Kendaraan Diputarbalikkan, 600 Travel Gelap Ditindak

Nasional
Tahun 2021, Kemensos Targetkan Berdayakan 2.500 KK Warga Komunitas Adat Terpencil

Tahun 2021, Kemensos Targetkan Berdayakan 2.500 KK Warga Komunitas Adat Terpencil

Nasional
Kakorlantas Klaim Penyekatan Efektif, Jumlah Pemudik Turun Drastis

Kakorlantas Klaim Penyekatan Efektif, Jumlah Pemudik Turun Drastis

Nasional
BMKG: Gempa Nias Barat Tak Berpotensi Tsunami, Getaran Dirasakan hingga Aceh

BMKG: Gempa Nias Barat Tak Berpotensi Tsunami, Getaran Dirasakan hingga Aceh

Nasional
KM Bandar Nelayan 118 Kecelakaan di Samudera Hindia, 26 Awak Belum Diketahui Nasibnya

KM Bandar Nelayan 118 Kecelakaan di Samudera Hindia, 26 Awak Belum Diketahui Nasibnya

Nasional
Banjir Bandang di Parapat, Pimpinan Komisi II Minta Menteri LHK Evaluasi Izin Pinjam Pakai Hutan

Banjir Bandang di Parapat, Pimpinan Komisi II Minta Menteri LHK Evaluasi Izin Pinjam Pakai Hutan

Nasional
Pesan Ketum PPP Saat Halalbihalal Virtual: Terapkan Prokes agar Tak Terjadi Tsunami Covid-19

Pesan Ketum PPP Saat Halalbihalal Virtual: Terapkan Prokes agar Tak Terjadi Tsunami Covid-19

Nasional
Penyelidik KPK Sebut Ukuran Penilaian Tes Wawasan Kebangsaan Absurd

Penyelidik KPK Sebut Ukuran Penilaian Tes Wawasan Kebangsaan Absurd

Nasional
Kerumunan Masih Terjadi Pasca-Idul Fitri, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

Kerumunan Masih Terjadi Pasca-Idul Fitri, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
Cerita Serda Ridwan Payopo Saat Jadi Imam dan Khatib Shalat Id yang Diikuti Jokowi

Cerita Serda Ridwan Payopo Saat Jadi Imam dan Khatib Shalat Id yang Diikuti Jokowi

Nasional
Waspada Gempa Susulan di Nias, Masyarakat Diimbau Hindari Bangunan yang Retak

Waspada Gempa Susulan di Nias, Masyarakat Diimbau Hindari Bangunan yang Retak

Nasional
Terjadi 3 Kali Gempa Susulan di Nias

Terjadi 3 Kali Gempa Susulan di Nias

Nasional
Gempa Bermagnitudo 6,7 di Nias Berlangsung hingga 5 Detik

Gempa Bermagnitudo 6,7 di Nias Berlangsung hingga 5 Detik

Nasional
Update: Sebaran 2.633 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jakarta

Update: Sebaran 2.633 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jakarta

Nasional
UPDATE 14 Mei: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Mencapai 18.540 Sampel

UPDATE 14 Mei: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Mencapai 18.540 Sampel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X