Tiga Pandangan Akademisi Ini Jadi Alasan KPK Tolak Pasal Korupsi dalam RKUHP

Kompas.com - 31/05/2018, 08:28 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comJuru Bicara KPK Febri Diansyah
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) telah menyatakan sikap untuk menolak dimasukkannya pasal-pasal tentang tindak pidana korupsi dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP).

Setidaknya ada tiga pandangan akademisi yang menjadi alasan KPK menolak kodifikasi undang-undang tersebut.

Pertama, kodifikasi kehilangan tujuannya untuk melakukan sistematisasi dan memudahkan masyarakat membaca aturan tersebut. Meski diakomodir oleh KUHP, undang-undang lama masih tetap berlaku.

"Karena ternyata sebagian pasal-pasal korupsi, HAM, narkotika dan terorisme tetap masih ada di luar KUHP dengan pengaturan masing-masing," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Kamis (31/5/2018).


Baca juga: Jika KUHP Atur Korupsi, KPK Khawatir Kewenangannya Terpangkas

Alasan kedua, sanksi pidana untuk koruptor justru lebih rendah dalam RKUHP dibanding Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah digunakan selama ini.

Kemudian yang ketiga, para akademisi berpandangan, tidak ada satu pasal pun dalam RKUHP yang menegaskan KPK masih berwenang sebagai lembaga khusus yang menangani korupsi.

Hal ini dikhawatirkan dapat menjadi celah pelemahan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Nilai Ketentuan Tipikor dalam RKUHP Tak Akan Lemahkan KPK

Menurut Febri, hal ini sangat berisiko, karena lembaga-lembaga khusus termasuk KPK, Badan Narkotika Nasional, Komnas HAM, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat kehilangan kewenangannya menangani kejahatan serius dan luar biasa.

"Atau setidaknya akan jadi ruang untuk digugat dan diperdebatkan. Ini sangat mengganggu kerja penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi," kata Febri.

Tiga pandangan akademisi itu diperoleh dari diskusi publik yang dihadiri KPK selama April dan Mei 2018. Masing-masing yakni di Universitas Bosowa di Makassar, Universitas Andalas di Padang, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan Universitas Airlangga di Surabaya pada 3 Mei 2018.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X