Pemerintah Nilai Ketentuan Tipikor dalam RKUHP Tak Akan Lemahkan KPK

Kompas.com - 31/05/2018, 07:09 WIB
Ketua Tim Panja Pemerintah RUU Antiterorisme sekaligus Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Enny Nurbaningsih seusai rapat Tim Perumus RUU Antiterorisme di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Tim Panja Pemerintah RUU Antiterorisme sekaligus Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Enny Nurbaningsih seusai rapat Tim Perumus RUU Antiterorisme di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Panitia Kerja (Panja) Pemerintah dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa pengaturan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam KUHP tak akan melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Enny, ketentuan tipikor dalam KUHP nantinya tidak akan menghilangkan kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Kalau melemahkan kan bicara kewenangan. Kewenangan apa yang kami ambil?" ujar Enny saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2018).

"Undang-undangnya saja masih bicara di Pasal 1 UU KPK, bahwa yang dimaksud tipikor adalah yang dimasukkan dalam undang-undang ini dari UU KPK. UU KPK enggak diapa-apain, kok," kata Enny.

Enny menjelaskan, bab mengenai "tindak pidana khusus" yang memuat tipikor hanya berisi core crime atau tindak pidana pokoknya saja.

Baca juga: KPK Minta Pasal soal Korupsi Dihapus dari RKUHP

Di sisi lain, kata Enny, pemerintah menyadari persoalan perbedaan besaran ancaman pidana penjara kasus korupsi dalam draf RKUHP dengan UU Tipikor.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Draf RKUHP saat ini mencantumkan pidana penjara maksimal bagi koruptor selama 15 tahun. Sementara, UU Tipikor mengatur pidana penjara maksimal mencapai 20 tahun.

Menurut Enny, ketentuan tersebut masih menjadi pembahasan antara pemerintah dan DPR.

"Itulah yang perlu kami diskusikan. Bagaimana kita caranya menerapkan konsep pidana waktu tertentu," kata Enny.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan, KPK secara kelembagaan menolak tindak pidana korupsi diatur dalam RKUHP.

Baca juga: RKUHP Bakal Rampung, Ketua DPR Minta KPK Tak Khawatir Hilang Kewenangan

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Nasional
Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Nasional
KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

Nasional
KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Nasional
Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Nasional
Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Nasional
OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

Nasional
Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Nasional
Kejagung Kembalikan Berkas Perkara M Kece dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Kejagung Kembalikan Berkas Perkara M Kece dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Nasional
Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Irjen Napoleon dalam Kasus Penganiayaan ke Kejaksaan

Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Irjen Napoleon dalam Kasus Penganiayaan ke Kejaksaan

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

Nasional
Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Nasional
Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.