Setara Institute: UU Antiterorisme Bukan Satu-Satunya Obat Mujarab Terorisme

Kompas.com - 26/05/2018, 13:40 WIB
Direktur Eksekutif Setara Institute Hendardi, di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/9/2015).
Powered by Telkomsel BlackBerry® Indra AkuntonoDirektur Eksekutif Setara Institute Hendardi, di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/9/2015). Powered by Telkomsel BlackBerry®

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Setara Institute Hendardi menilai UU Antiterorisme tidak serta merta memberantas terorisme sampai ke akar-akarnya di Indonesia.

Hal tersebut dikatakan dalam diskusi yang bertema “Pemberantasan Terorisme: Legislasi, Tindakan hukum dan Deradikalisasi" di Warung Daun, Jakarta, Senin (14/5/2018).

“UU Antiterorisme tidak menjadi obat mujarab (pemberantasan) terorisme, tetapi diakui kewenangan aparat keamanan dan penegak hukum meluas dan menjangkau tindakan-tindakan pencegahan,” ucap Hendardi.

Hendardi berharap upaya-upaya pencegahan bisa lebih efektif dijalankan.

Baca juga: Pasal-Pasal Penting yang Perlu Anda Tahu dalam UU Antiterorisme

“UU ini menjadi payung hukum tindakan-tindakan pre trial detention pada seseorang yang disebut terduga teroris,” ucap dia.

Hendardi menyebutkan istilah terduga teroris tidak dikenal dalam hukum acara pidana. Menurut dia, akan menjadi tantangan baru bagi aparat kepolisian.

“Untuk memastikan seluruh tindakan pencegahan yang dilakukan benar-benar presisi dan dapat bertanggung jawabkan,” ucap Hendardi.

“Secara de jure, tidak ada lagi alasan bagi aparat kemanan merasa kesulitan mendeteksi potensi-potensi terorisme,” kata dia.

Baca juga: UU Antiterorisme Sah, PKS Harap Teroris Ditumpas Sampai ke Akarnya

Namun demikian, ucap Hendardi, masih juga terdapat agenda yang tersisa yakni memastikan adanya Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur keterlibatan TNI dalam pemberantasan korupsi.

“Masyarakat sipil, akademisi, dan lain-lain harus memberikan perhatian pada penyusunan Perpres,” kata dia.

Apalagi, kata Hendardi, sebagaimana Panglima TNI sampaikan TNI bisa melakukan operasi sendiri dari pencegahan, penindakan, dan pemulihan.

“Jelas dalam RUU (Terorisme) bahwa leading sector dari pemberantasan terorisme adalah BNPT yang beroperasi dalam kerangka sistem peradilan pidana,” ucap Hendardi.

Lebih lanjut, menurut Hendardi jika perluasan kewenangan TNI yang termuat dalam Perpres nantinya akan terjadi tarik menarik kewenangan antar institusi keamanan.

“Ini saya kira PR (pekerjaan rumah) lanjutan,” kata Hendardi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

Nasional
Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

Nasional
Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Nasional
7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Nasional
1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

Nasional
Soal Reshuffle, PKS: Kita Serahkan ke Pak Jokowi, PKS Oposisi...

Soal Reshuffle, PKS: Kita Serahkan ke Pak Jokowi, PKS Oposisi...

Nasional
Hingga 4 Juli, Ada 38.890 ODP dan 14.205 PDP Covid-19 di Indonesia

Hingga 4 Juli, Ada 38.890 ODP dan 14.205 PDP Covid-19 di Indonesia

Nasional
Jubir Pemerintah: Tak Semua Pasien Covid-19 Dirawat di Rumah Sakit

Jubir Pemerintah: Tak Semua Pasien Covid-19 Dirawat di Rumah Sakit

Nasional
Hingga 4 Juli, Jumlah Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19 Mencapai 894.428

Hingga 4 Juli, Jumlah Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19 Mencapai 894.428

Nasional
Menurut Politisi PKB, Dua Menteri Ini Layak Kena Reshuffle

Menurut Politisi PKB, Dua Menteri Ini Layak Kena Reshuffle

Nasional
UPDATE 4 Juli: 3.089 Orang Meninggal Akibat Covid-19, Tambah 53

UPDATE 4 Juli: 3.089 Orang Meninggal Akibat Covid-19, Tambah 53

Nasional
UPDATE 4 Juli: Bertambah 651, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 28.219

UPDATE 4 Juli: Bertambah 651, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 28.219

Nasional
Amien Rais Sarankan Jokowi Pilih Menteri Berwatak Kerakyatan apabila Ingin Reshuffle Kabinet

Amien Rais Sarankan Jokowi Pilih Menteri Berwatak Kerakyatan apabila Ingin Reshuffle Kabinet

Nasional
UPDATE 4 Juli: Tambah 1.447, Total Ada 62.142 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 4 Juli: Tambah 1.447, Total Ada 62.142 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X