Setara Institute: UU Antiterorisme Bukan Satu-Satunya Obat Mujarab Terorisme

Kompas.com - 26/05/2018, 13:40 WIB
Direktur Eksekutif Setara Institute Hendardi, di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/9/2015).
Powered by Telkomsel BlackBerry® Indra AkuntonoDirektur Eksekutif Setara Institute Hendardi, di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/9/2015). Powered by Telkomsel BlackBerry®

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Setara Institute Hendardi menilai UU Antiterorisme tidak serta merta memberantas terorisme sampai ke akar-akarnya di Indonesia.

Hal tersebut dikatakan dalam diskusi yang bertema “Pemberantasan Terorisme: Legislasi, Tindakan hukum dan Deradikalisasi" di Warung Daun, Jakarta, Senin (14/5/2018).

“UU Antiterorisme tidak menjadi obat mujarab (pemberantasan) terorisme, tetapi diakui kewenangan aparat keamanan dan penegak hukum meluas dan menjangkau tindakan-tindakan pencegahan,” ucap Hendardi.

Hendardi berharap upaya-upaya pencegahan bisa lebih efektif dijalankan.

Baca juga: Pasal-Pasal Penting yang Perlu Anda Tahu dalam UU Antiterorisme

“UU ini menjadi payung hukum tindakan-tindakan pre trial detention pada seseorang yang disebut terduga teroris,” ucap dia.

Hendardi menyebutkan istilah terduga teroris tidak dikenal dalam hukum acara pidana. Menurut dia, akan menjadi tantangan baru bagi aparat kepolisian.

“Untuk memastikan seluruh tindakan pencegahan yang dilakukan benar-benar presisi dan dapat bertanggung jawabkan,” ucap Hendardi.

“Secara de jure, tidak ada lagi alasan bagi aparat kemanan merasa kesulitan mendeteksi potensi-potensi terorisme,” kata dia.

Baca juga: UU Antiterorisme Sah, PKS Harap Teroris Ditumpas Sampai ke Akarnya

Namun demikian, ucap Hendardi, masih juga terdapat agenda yang tersisa yakni memastikan adanya Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur keterlibatan TNI dalam pemberantasan korupsi.

“Masyarakat sipil, akademisi, dan lain-lain harus memberikan perhatian pada penyusunan Perpres,” kata dia.

Apalagi, kata Hendardi, sebagaimana Panglima TNI sampaikan TNI bisa melakukan operasi sendiri dari pencegahan, penindakan, dan pemulihan.

“Jelas dalam RUU (Terorisme) bahwa leading sector dari pemberantasan terorisme adalah BNPT yang beroperasi dalam kerangka sistem peradilan pidana,” ucap Hendardi.

Lebih lanjut, menurut Hendardi jika perluasan kewenangan TNI yang termuat dalam Perpres nantinya akan terjadi tarik menarik kewenangan antar institusi keamanan.

“Ini saya kira PR (pekerjaan rumah) lanjutan,” kata Hendardi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X