Setara Institute: UU Antiterorisme Bukan Satu-Satunya Obat Mujarab Terorisme

Kompas.com - 26/05/2018, 13:40 WIB
Direktur Eksekutif Setara Institute Hendardi, di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/9/2015).
Powered by Telkomsel BlackBerry®Indra Akuntono Direktur Eksekutif Setara Institute Hendardi, di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/9/2015). Powered by Telkomsel BlackBerry®

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Setara Institute Hendardi menilai UU Antiterorisme tidak serta merta memberantas terorisme sampai ke akar-akarnya di Indonesia.

Hal tersebut dikatakan dalam diskusi yang bertema “Pemberantasan Terorisme: Legislasi, Tindakan hukum dan Deradikalisasi" di Warung Daun, Jakarta, Senin (14/5/2018).

“UU Antiterorisme tidak menjadi obat mujarab (pemberantasan) terorisme, tetapi diakui kewenangan aparat keamanan dan penegak hukum meluas dan menjangkau tindakan-tindakan pencegahan,” ucap Hendardi.

Hendardi berharap upaya-upaya pencegahan bisa lebih efektif dijalankan.


Baca juga: Pasal-Pasal Penting yang Perlu Anda Tahu dalam UU Antiterorisme

“UU ini menjadi payung hukum tindakan-tindakan pre trial detention pada seseorang yang disebut terduga teroris,” ucap dia.

Hendardi menyebutkan istilah terduga teroris tidak dikenal dalam hukum acara pidana. Menurut dia, akan menjadi tantangan baru bagi aparat kepolisian.

“Untuk memastikan seluruh tindakan pencegahan yang dilakukan benar-benar presisi dan dapat bertanggung jawabkan,” ucap Hendardi.

“Secara de jure, tidak ada lagi alasan bagi aparat kemanan merasa kesulitan mendeteksi potensi-potensi terorisme,” kata dia.

Baca juga: UU Antiterorisme Sah, PKS Harap Teroris Ditumpas Sampai ke Akarnya

Namun demikian, ucap Hendardi, masih juga terdapat agenda yang tersisa yakni memastikan adanya Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur keterlibatan TNI dalam pemberantasan korupsi.

“Masyarakat sipil, akademisi, dan lain-lain harus memberikan perhatian pada penyusunan Perpres,” kata dia.

Apalagi, kata Hendardi, sebagaimana Panglima TNI sampaikan TNI bisa melakukan operasi sendiri dari pencegahan, penindakan, dan pemulihan.

“Jelas dalam RUU (Terorisme) bahwa leading sector dari pemberantasan terorisme adalah BNPT yang beroperasi dalam kerangka sistem peradilan pidana,” ucap Hendardi.

Lebih lanjut, menurut Hendardi jika perluasan kewenangan TNI yang termuat dalam Perpres nantinya akan terjadi tarik menarik kewenangan antar institusi keamanan.

“Ini saya kira PR (pekerjaan rumah) lanjutan,” kata Hendardi.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Nasional
Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Nasional
Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Nasional
Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Nasional
Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Nasional
Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Nasional
RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

Nasional
Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Nasional
Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X