20 Tahun Reformasi, Kisah Mahasiswa Kuasai Gedung DPR pada 18 Mei 1998

"Dalam menanggapi situasi seperti tersebut di atas, pimpinan Dewan, baik ketua maupun wakil-wakil ketua, mengharapkan, demi persatuan dan kesatuan bangsa, agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri," kata Harmoko, dikutip dari arsip Kompas yang terbit 19 Mei 1998. 

"Pimpinan Dewan menyerukan kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang, menahan diri, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mewujudkan keamanan ketertiban supaya segala sesuatunya dapat berjalan secara konstitusional," tutur Harmoko.

Akan tetapi, pernyataan pimpinan DPR itu disanggah Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto. Pernyataan pimpinan DPR dinilai Wiranto sebagai pendapat pribadi.

Pernyataan pimpinan DPR itu juga dianggap tidak mewakili suara fraksi-fraksi yang ada di DPR/MPR. Setidaknya, sanggahan dinyatakan dua fraksi yang menjadi mesin politik Orde Baru, Fraksi Karya Pembangunan atau F-KP (Golkar).

Saat itu, pimpinan F-KP menyerahkan pernyataan kepada Sekjen DPP Golongan Karya Arry Mardjono. Arry lalu menyatakan, pernyataan itu bukan pendapat F-KP ataupun DPP Golkar.

"Sikap DPP Golkar kita serahkan pada rapat besok (hari ini) bersama-sama fraksi lain. Itu jangan diartikan DPP Golkar belum memiliki sikap," ucap Arry.

Baca juga: 18 Tahun Silam, Ketua DPR/MPR Harmoko Minta Presiden Soeharto Mundur

Mahasiswa menduduki DPR

Meski Harmoko membuat pernyataan mengejutkan, para mahasiswa tetap tidak beranjak meninggalkan gedung DPR/MPR.

Kompas menulis bahwa sebagian memang meninggalkan kompleks parlemen. Akan tetapi, sebagian lain masih bertahan. Mereka tidak percaya begitu saja pernyataan Harmoko dan tetap akan menuntut pelaksanaan Sidang Istimewa untuk mengganti Soeharto.

Aksi memang terus berlanjut. Sebab, pada esok harinya, 19 Mei 1998, jumlah mahasiswa yang menduduki gedung DPR/MPR semakin banyak. Ini menyebabkan Soeharto semakin terdesak.

Dinamika politik yang ada saat itu pun tidak menguntungkan "Jenderal yang Tersenyum" itu. Hingga kemudian, Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Agenda pertama reformasi, yaitu mundurnya Soeharto, menuai hasil.