Jokowi Buka Konferensi Ulama RI-Afghanistan-Pakistan di Istana Bogor

Kompas.com - 11/05/2018, 09:53 WIB
Presiden Joko Widodo membuka konferensi trilateral ulama Indonesia-Afghanistan-Pakistan. Pertemuan ini diadakan di Istana Bogor, Jumat (11/5/2018) pagi. KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo membuka konferensi trilateral ulama Indonesia-Afghanistan-Pakistan. Pertemuan ini diadakan di Istana Bogor, Jumat (11/5/2018) pagi.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membuka konferensi trilateral ulama Indonesia- Afghanistan- Pakistan.

Pertemuan ini diadakan di Istana Bogor, Jumat (11/5/2018) pagi. Konferensi ulama ini membahas perdamaian dan stabilitas di Afghanistan.

Acara dimulai sekitar pukul 08.40 WIB dengan pembacaan ayat suci Alquran.

Baca juga: Jejak Indonesia dalam Diplomasi Islam Moderat di Afghanistan

Dalam pertemuan ini, Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MUI Ma'ruf Amin, serta sejumlah ulama dari Afghanistan dan Pakistan.

Pertemuan ulama ini merupakan tindak lanjut kunjungan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Saat itu, Presiden Joko Widodo menyatakan, Indonesia siap menjadi tuan rumah pertemuan ulama internasional.

Baca juga: Puluhan Ulama dari Afganistan dan Pakistan Akan Berkumpul di Indonesia

 

Hal itu ditegaskan Jokowi ketika bertemu Ketua Dewan Perdamaian Afghanistan Karim Khalili di Istana Haram Sarai Kabul, Afghanistan.

"Indonesia siap menjadi tuan rumah (pertemuan ulama internasional)," ujar Presiden Jokowi saat itu.

Pertemuan ulama internasional ini adalah gagasan Indonesia untuk meneguhkan komitmen Indonesia sendiri dalam membantu terwujudnya perdamaian melalui rekonsiliasi di Afghanistan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

Nasional
PKS Dinilai Berpeluang Jadi 'Market Leader' di Antara Partai Oposisi

PKS Dinilai Berpeluang Jadi "Market Leader" di Antara Partai Oposisi

Nasional
Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Nasional
KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

Nasional
Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Nasional
Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Nasional
Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Nasional
Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga 'Positive Thinking' Sandiaga Uno

Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga "Positive Thinking" Sandiaga Uno

Nasional
KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

Nasional
Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Nasional
Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Nasional
Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X