Puluhan Ulama dari Afganistan dan Pakistan Akan Berkumpul di Indonesia

Kompas.com - 06/03/2018, 14:29 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjalan santai keluar dari ruang kerja Wapres, Selasa (6/2/2018) siang. Presiden baru saja bertandang ke Kantor Wapres sekaligus makan siang bersama. Setelah makan siang, beberapa topik seperti upaya peningkatan investasi, peningkatan ekspor, dan persiapan Asian Games dibicarakan.

Kompas/Nina Susilo (INA)
06-02-2018 KOMPAS/NINA SUSILOPresiden Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjalan santai keluar dari ruang kerja Wapres, Selasa (6/2/2018) siang. Presiden baru saja bertandang ke Kantor Wapres sekaligus makan siang bersama. Setelah makan siang, beberapa topik seperti upaya peningkatan investasi, peningkatan ekspor, dan persiapan Asian Games dibicarakan. Kompas/Nina Susilo (INA) 06-02-2018
Penulis Moh. Nadlir
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia akan menjadi tuan rumah forum ulama trilateral antara Indonesia, Afghanistan, dan Pakistan pada Maret 2018. Pertemuan di Jakarta tersebut akan dihadiri 45 orang ulama dari ketiga negara. Masing-masing negara akan mengirimkan 15 perwakilan ulamanya.

"Pertemuan para ulama Afghanistan, Pakistan dan Indonesia Insya Allah direncanakan bulan ini," kata Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla ketika ditemui di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Dalam pertemuan tersebut akan dibahas mengenai solusi perdamaian bagi Afghanistan yang selama ini berkonflik.

"Pertemuan itu kita harapkan menghasilkan suatu kesepakatan atau fatwa bersama bagaimana mendamaikan Afghanistan," kata Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu.

Baca juga : Berkaca Perang di Afghanistan, Jokowi Minta Masyarakat Jaga Persatuan Saat Pilkada

"Di Afghanistan seperti di Indonesia, suara alim ulama sangat penting. Jadi pertemuan ini hasilnya kami harapkan sebagai payung sebelum ada pertemuan perdamaian yang lebih teknis," sambungnya.

Forum tersebut juga merupakan tindaklanjut pertemuan dengan High Peace Council (HPC) Afghanistan atau Kabul Peace Process Conference beberapa waktu lalu.

"Kesepakatan yang kita capai dalam pertemuan RI-Afghanistan perlu ada payung dari sisi agama, pandangan ulama tentang perdamaian ini. Itu yang kita sepakati," kata Kalla.

Usai pertemuan tersebut akan diupayakan forum ulama yang lebih besar. "Berikutnya ada pertemuan, diupayakan hasilnya ada pertemuan ulama internasional," kata dia.

Baca juga : Jokowi di Afghanistan dan Bayang-Bayang Ledakan Bom Kabul

Tak berbeda, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengungkapkan pertemuan tersebut adalah salah satu bentuk kontribusi Indonesia bagi perdamaian Afghanistan.

"Kita siapkan segera kontribusi kita untuk peace building. Terutama dalam mempersiapkan pertemuan ulama trilateral antara Indonesia, Afganistan dan Pakistan," kata Retno.

Indonesia sendiri dianggap oleh Afghanistan sebagai negara yang netral, dan tak punya kepentingan politik atau ekonomi secara langsung terhadap negara yang porak-poranda karena invasi militer Amerika Serikat tersebut.

"Indonesia juga negara muslim yang paling besar dan yang tidak kalah penting kita punya track record yang bagus di bidang perdamaian," kata dia.

"Jadi semua elemen itu yang akhirnya menjadikan Afganistan meminta Indonesia untuk bekrontribusi, baik di bidang peace building maupun di bidang peace process," sambungnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Nasional
Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Nasional
Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Nasional
Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Nasional
Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Nasional
4.369 Kasus Covid-19 di 31 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

4.369 Kasus Covid-19 di 31 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X