Jejak Indonesia dalam Diplomasi Islam Moderat di Afghanistan

Kompas.com - 27/03/2018, 11:23 WIB
Presiden Joko Widodo bertemu Presiden Afghanistan Ashraf Gani di Kabul, Afghanistan, Senin (29/1/2018). Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo bertemu Presiden Afghanistan Ashraf Gani di Kabul, Afghanistan, Senin (29/1/2018).


DALAM
beberapa bulan terakhir, pemerintah Indonesia terlihat sedang fokus dengan inisiasi damai di Afghanistan. Indonesia mencoba menjadi penengah, inisiator perdamaian atas konflik berlarut-larut yang terjadi di Afghanistan.

Melalui Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban, pemerintah menyiapkan forum untuk mempertemukan ulama dan aktor penting dari tiap-tiap kabilah di Afghanistan.

Harapannya, terwujud perdamaian yang sesungguhnya, perdamaian yang mengakar dalam kultur masyarakat Afghanistan. Tidak hanya damai dalam kesepakatan, tetapi benar-benar damai dalam interaksi keseharian.

Langkah pemerintah Indonesia menjadi penting, yang itu menunjukkan kepedulian sekaligus peran di ranah internasional. Melalui inisiasi perdamaian ini, Indonesia melangsungkan diplomasi sebagai negara juru damai, yang memberi kontribusi bagi perdamaian dunia.

Presiden Joko Widodo juga berkunjung ke Afghanistan, menemui presiden dan beberapa pejabat di negeri itu pada Senin (29/1/2018). Kehadiran Presiden Jokowi di Afghanistan berlangsung di tengah sengkarut dan ancaman kekerasan di negeri itu.

Pada 21 Januari 2018, misalnya, bom meledak di Hotel Intercontinental, menewaskan 20 orang. Lalu, pada 24 Januari 2018, Islamic State of Iraq and the Levant (ISIS) membunuh tiga orang di kantor lembaga amal Save the Children di Jalalabad. Rangkaian kekerasan masih membara di Afghanistan, terutama dari kelompok ISIS serta jaringan teror internasional.

Namun, jauh sebelum berbagai upaya itu, sejak 2011 Nahdlatul Ulama ( NU) telah menginisiasi perdamaian di Afghanistan dengan mempertemukan beberapa ulama penting dari beberapa kabilah. Langkah NU ini terwujud atas kerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kementerian Luar Negeri.

Ketika itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) beberapa kali mengirim kiai-kiai pesantren dan tim pakar untuk menjadi juru damai di negeri penuh konflik ini. Afghanistan membara, komunikasi formal dengan menggunakan institusi negara untuk menginisiasi perdamaian menabrak tembok tebal nyaris mustahil terjadi karena interaksi kepentingan antarnegara dan ekskalasi geopolitik yang masih rumit.

Satu-satunya jalan yang bisa menebus celah ini adalah dengan menggunakan organisasi masyarakat Islam sebagai aktor second track diplomation. Dengan demikian, NU menjadi aktor perdamaian sekaligus media untuk menyebarkan pesan damai. Menggunakan pendekatan ormas yang mengedepankan nilai-nilai Islam ramah dan tasawuf, ulama di Afghanistan lebih terbuka membangun komunikasi dengan NU.

Second track diplomation

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Kewirausahaan Perlu Ditumbuhkan Sejak Usia Muda

Wapres: Kewirausahaan Perlu Ditumbuhkan Sejak Usia Muda

Nasional
Survei Litbang Kompas Setahun Jokowi-Ma'ruf: 46,3 Persen Tak Puas, 39,7 Persen Puas

Survei Litbang Kompas Setahun Jokowi-Ma'ruf: 46,3 Persen Tak Puas, 39,7 Persen Puas

Nasional
Survei Litbang Kompas: Lebih dari 61 Persen Responden Yakin Pemerintah Bisa Selesaikan Isu Kesehatan-Ekonomi

Survei Litbang Kompas: Lebih dari 61 Persen Responden Yakin Pemerintah Bisa Selesaikan Isu Kesehatan-Ekonomi

Nasional
Jelang Libur Panjang, Mendagri: Berlibur di Sini Saja Sambil Beres-beres Rumah

Jelang Libur Panjang, Mendagri: Berlibur di Sini Saja Sambil Beres-beres Rumah

Nasional
Kepala BNPB Harap Pemerintah Daerah Alokasikan Dana dari APBD untuk Rawat Sungai

Kepala BNPB Harap Pemerintah Daerah Alokasikan Dana dari APBD untuk Rawat Sungai

Nasional
KASBI Tak Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja di MK, Alasannya?

KASBI Tak Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja di MK, Alasannya?

Nasional
Airlangga: Pemanfaatan Teknologi Digital oleh Pelaku UMKM Masih Terkendala

Airlangga: Pemanfaatan Teknologi Digital oleh Pelaku UMKM Masih Terkendala

Nasional
Mendagri Tegur Pemkot Bandar Lampung Karena Realisasi NPHD Macet

Mendagri Tegur Pemkot Bandar Lampung Karena Realisasi NPHD Macet

Nasional
BNPB Ingatkan Pulau Jawa Waspadai Fenomena Banjir dan Longsor

BNPB Ingatkan Pulau Jawa Waspadai Fenomena Banjir dan Longsor

Nasional
Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Nasional
Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Nasional
Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Nasional
Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X