Yasonna Tak Terima Pemerintah Disebut Kalah Negosiasi dengan DPR soal UU MD3 - Kompas.com

Yasonna Tak Terima Pemerintah Disebut Kalah Negosiasi dengan DPR soal UU MD3

Kompas.com - 04/05/2018, 12:53 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamongan Laloly ketika ditemui di Aula Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat malam (10/11/2017).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamongan Laloly ketika ditemui di Aula Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat malam (10/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly menolak jika pemerintah disebut kalah negosiasi dengan DPR RI soal terbitnya Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

"Bukan kalahlah. Mana ada kalah namanya," ujar Yasonna saat dijumpai di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (4/5/2018).

Menurut Yasonna, pembahasan UU antara pemerintah dengan DPR RI tidak tepat dibingkai dalam persoalan menang kalah.

"Pokoknya, kita saat itu harus sepakati. Dalam dialog politik kan ada kesepakatan politik dengan DPR. Saat itu sudah kami ingatkan kok, ini pasti diuji, diuji. Tapi mereka bilang, begini, begini begini," ujar dia.

Baca juga : Bvitri: UU MD3 adalah Bentuk Kekalahan Pemerintah Bernegosiasi dengan DPR

Bahkan, lanjut Yasonna, pihaknya sudah menjelaskan sejumlah UU yang berpotensi diuji materi di MK dan berujung pada revisi pada UU tersebut.

Namun, akhirnya DPR bersikeras tetap melanjutkkannya.

"DPR memang agak keras," ujar Yasonna.

Yasonna bersyukur konstitusi Indonesia mempunyai mekanisme untuk menguji undang-undang.

Meski demikian, Yasonna menolak jika disebut pemerintah lebih setuju apabila uji materi UU MD3 tersebut dikabulkan oleh MK.

Pemerintah, kata dia, menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada MK.

Baca juga : Menangis di Sidang MK, Ayah korban Tewas Ditabrak Legislator Minta UU MD3 Dibatalkan

"Kita serahkan ke MK. Kan masyarakat sudah jelas membuat pendapatnya. Kalau nanti kita bilang (berharap dikabulkan), nanti bentrokan lagi kita dengan DPR. Kita serahkan saja ke MK," ujar Yasonna.

Akademmisi Bvitri Susanti sebelumnya mengatakan, terbitnya Undang-Undang MD3 merupakan bentuk dari kekalahan negosiasi politik pemerintah atas DPR RI.

Bvitri mengungkapkan hal tersebut saat memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan oleh pemohon uji materi UU MD3 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (3/5/2018).

Awalnya, Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta Bvitri mengelaborasi lagi soal siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas lahirnya UU MD3 ini.

Baca juga : Soal UU MD3, Anggota DPR Kecewa Pemerintah Beda Sikap di Hadapan MK

Sebab, Saldi merasa 'peluru' lebih banyak diarahkan kepada DPR RI. Padahal seluruh UU dibahas bersama antara wakil rakyat dengan pemerintah.

Saat diberikan kesempatan menjawab, Bvitri setuju dengan pernyataan Saldi.

"Betul, ini merupakan bentuk kekalahan pemerintah di dalam negosiasi proses UU MD3 dengan DPR sebenarnya," ujar Bvitri.

"Ada dua alasan. Pertama, begitu UU ini disahkan di DPR, Presiden rupanya tidak bersedia menandatangani UU tersebut. Kedua, Presiden malah mendorong rakyat untuk melakukan uji materi UU ini di MK," lanjut dia.

Keyakinan Bvitri semakin kuat ketika kuasa hukum pemerintah memberikan keterangan pada sidang uji materi sebelum sekarang ini.

"Berkaca dari keterangan kuasa presiden yang dibacakan dalam sidang yang lalu, sebenarnya pemerintah itu sedang menceritakan pergualatan apa yang terjadi saat itu (proses pembahasan UU MD3)," ujar Bvitri.

"Maunya pemerintah apa, lalu DPR membawa proposal apa, negosiasi, kemudian kalah dan akhirnya tidak ditandatangani untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi," lanjut dia.

Meski demikian, Bvitri menganggap uji materi ini tetap harus dilanjutkan agar hal- hal yang dinilai memberikan ketidakadilan dalam UU tersebut bisa diuji sifat konstitusionalitasannya.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Ramai-ramai Menolak Saksi Parpol Dibiayai APBN...

Ramai-ramai Menolak Saksi Parpol Dibiayai APBN...

Nasional
Api Obor Porprov Jateng 2018 Dikirab di Solo

Api Obor Porprov Jateng 2018 Dikirab di Solo

Regional
Ditinggal Demo, Siswa SMA-SMK di Mimika Curhat Nasib Guru Mereka

Ditinggal Demo, Siswa SMA-SMK di Mimika Curhat Nasib Guru Mereka

Regional
Dana Desa Perkuat Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Desa Kota Bani

Dana Desa Perkuat Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Desa Kota Bani

Nasional
Kasus Bupati Labuhanbatu, KPK Panggil Kabag Keuangan dan Program RSUD Rantauprapat

Kasus Bupati Labuhanbatu, KPK Panggil Kabag Keuangan dan Program RSUD Rantauprapat

Nasional
Hoaks Dinilai 'Extra-Ordinary Crime', Harus Ditangani Secara Luar Biasa

Hoaks Dinilai "Extra-Ordinary Crime", Harus Ditangani Secara Luar Biasa

Regional
Polisi Rekonstruksi Kasus Peluru 'Nyasar' di DPR RI Hari Ini

Polisi Rekonstruksi Kasus Peluru "Nyasar" di DPR RI Hari Ini

Megapolitan
Sumbang Korban Bencana Sulteng, Bupati Karawang Lelang Koleksi Pribadi

Sumbang Korban Bencana Sulteng, Bupati Karawang Lelang Koleksi Pribadi

Regional
Trump Punya Waktu Bermain Golf, Tapi Tidak untuk Temui Pasukan AS

Trump Punya Waktu Bermain Golf, Tapi Tidak untuk Temui Pasukan AS

Internasional
20 Rumah Liar di Belakang SD Al-Azhar Hangus Terbakar, Diduga Karena Arus Pendek

20 Rumah Liar di Belakang SD Al-Azhar Hangus Terbakar, Diduga Karena Arus Pendek

Regional
Dirut: BPJS Kesehatan Berada Langsung di Bawah Presiden

Dirut: BPJS Kesehatan Berada Langsung di Bawah Presiden

Nasional
20 Rumah Liar di Belakang SD Al-Alzhar Hangus Terbakar Dalam Hitungan Menit

20 Rumah Liar di Belakang SD Al-Alzhar Hangus Terbakar Dalam Hitungan Menit

Regional
Lebih Muda dari Mahathir hingga Kisah Qira’atul Rasyidah, 4 Fakta Kunjungan Ma'ruf Amin di Lamongan

Lebih Muda dari Mahathir hingga Kisah Qira’atul Rasyidah, 4 Fakta Kunjungan Ma'ruf Amin di Lamongan

Regional
Keinginan Warga Kompleks Akabri Bongkar Makam Orangtua di TMP Kalibata karena Terancam Diusir

Keinginan Warga Kompleks Akabri Bongkar Makam Orangtua di TMP Kalibata karena Terancam Diusir

Megapolitan
Gubernur NTT: Kalau Ada yang Memuji Saya, maka Saya Akan Hati-hati...

Gubernur NTT: Kalau Ada yang Memuji Saya, maka Saya Akan Hati-hati...

Regional
Close Ads X