Pemerintah Diminta Segera Terbitkan Perpres Strategi Nasional Antikorupsi

Kompas.com - 02/05/2018, 14:14 WIB
Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comSekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko menilai Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam agenda pemberantasan korupsinya.

Namun demikian, kata dia, masih ada yang belum dilakukan pemerintah untuk lebih mendukung lagi agenda meminimalisasi perilaku korupitif. 

Dadang menuturkan, pemerintah belum kunjung menerbitkan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Antikorupsi. Padahal menurut dia, banyak pihak yang menunggu perpres ini terbit. 

"Harapan saya kemudian, pemerintahan Jokowi harus mengeluarkan perpres itu. Yang itu kita tunggu lama, selama Jokowi jadi presiden, itu belum kunjung ada," kata Dadang di Kedutaan Besar Inggris, Jakarta, Rabu (2/5/2018).

Baca juga : Dubes Inggris Puji Peningkatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Dadang mencatat, selama ini strategi nasional antikorupsi yang dipakai masih mengacu pada strategi era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia berharap dengan strategi yang baru, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia akan semakin efektif.

"Kita berharap bisa mempercepat semuanya untuk mengefektifkan semuanya dalam pemberantasan korupsi, terutama di pencegahannya, Perpres itu sebulan ke depan kalau bisa harus keluar," ujar Dadang.

Ia menegaskan, strategi nasional antikorupsi bisa menjadi pedoman utama bagi jajaran pemerintahan baik di pusat dan daerah dalam pemberantasan korupsi.

"Strategi nasional itu misalnya, yang ditentukan sebetulnya selama pemerintahan Jokowi berkuasa, sampai 2019 skor CPI-nya berapa. Kalau SBY kan kemarin rendah dan jelas tidak tercapai target," kata dia.

Selain itu, strategi nasional ini akan membuat publik tahu program-program prioritas pemberantasan korupsi dari pemerintah. Program-program ini menjadi wujud pelaksanaan janji-janji pemberantasan korupsi Presiden Jokowi.

"Ini yang nanti diturunkan melalui inpres-inpres terkait rencana aksinya seperti apa. Karena, sampai sekarang rencana aksinya masih mengacu pemerintahan sebelumnya," kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X