Dubes Inggris Puji Peningkatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Kompas.com - 02/05/2018, 12:56 WIB
Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik (tengah) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comDuta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik (tengah)

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik menilai, Indonesia memiliki masalah sekaligus peran besar dalam menangani agenda pemberantasan korupsi di tingkat nasional dan internasional.

Namun demikian, Moazzam melihat, Indonesia mampu memenuhi 17 dari 19 komitmennya dalam pemberantasan korupsi pada Anti-Corruption Summit di London pada Mei 2016 silam.

"Indonesia telah memenuhi 17 komitmen, seperti membuat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, improvisasi sistem pengadaan barang dan jasa, hingga kebijakan beneficial ownership," kata Moazzam di Kedutaan Besar Inggris, Jakarta, Rabu (2/5/2018)

Moazzam secara pribadi mengapresiasi perhatian khusus Indonesia dalam transparansi pemilik manfaat (beneficial ownership).

Meskipun tertinggal dari Inggris, diharapkan perhatian Indonesia dalam hal ini menjadi langkah maju dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Kita di Inggris meluncurkan database pemilik manfaat perusahaan dan dalam dua tahun, sudah diakses lebih 2 miliar kali," kata dia.

Oleh karena itu, Moazzam mengerti bahwa kebijakan ini penting dan strategis dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

Moazzam menegaskan, pemerintah Inggris siap untuk mendukung Indonesia dalam peningkatan pengawasan di sektor swasta.

Ia mengakui, belum ada negara-negara di dunia yang sedang gencar meningkatkan pemberantasan korupsinya, selain Indonesia.

Melalui Komisi Pemberantasan Korupsi, Indonesia dinilai sukses dalam menindak banyak pejabat pemerintahan yang terlibat dalam kasus korupsi.

Ia juga melihat bahwa agenda pemberantasan korupsi di Indonesia cukup berat. Sebab, pelaku pemberantasan korupsi seringkali mendapatkan intervensi dan perlawanan dari berbagai sisi.

"Mereka yang berkuasa dan kaya terkadang tak menyukai lembaga anti-korupsi karena bisa menghalangi kepentingan mereka. KPK dan pers Indonesia telah mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap korupsi," katanya.

Sebagai negara anggota G20, Moazzam berharap Indonesia mampu meningkatkan transparansi di sektor publik dan swasta dengan baik.

Dengan demikian, Indonesia bisa meraih peningkatan indeks persepsi korupsinya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MA: Barang Bukti First Travel Dirampas Negara

MA: Barang Bukti First Travel Dirampas Negara

Nasional
Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda

Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda

Nasional
Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

Nasional
Heboh 'Desa Fiktif', Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Heboh "Desa Fiktif", Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Nasional
Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Nasional
Usai Investigasi 'Desa Fiktif', Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Usai Investigasi "Desa Fiktif", Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Nasional
Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

Nasional
Istana Enggan Tanggapi Penolakan Ahok oleh Serikat Pekerja Pertamina

Istana Enggan Tanggapi Penolakan Ahok oleh Serikat Pekerja Pertamina

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

Nasional
Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

Nasional
Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

Nasional
Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

Nasional
Reformasi Birokrasi Bukan Sekadar Wacana, Kementerian PANRB Buka Penerimaan CPNS

Reformasi Birokrasi Bukan Sekadar Wacana, Kementerian PANRB Buka Penerimaan CPNS

BrandzView
Investigasi Desa Fiktif oleh Kemendagri Rampung, Ini Hasilnya...

Investigasi Desa Fiktif oleh Kemendagri Rampung, Ini Hasilnya...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X