Dubes Inggris Puji Peningkatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Kompas.com - 02/05/2018, 12:56 WIB
Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik (tengah) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comDuta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik (tengah)

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik menilai, Indonesia memiliki masalah sekaligus peran besar dalam menangani agenda pemberantasan korupsi di tingkat nasional dan internasional.

Namun demikian, Moazzam melihat, Indonesia mampu memenuhi 17 dari 19 komitmennya dalam pemberantasan korupsi pada Anti-Corruption Summit di London pada Mei 2016 silam.

"Indonesia telah memenuhi 17 komitmen, seperti membuat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, improvisasi sistem pengadaan barang dan jasa, hingga kebijakan beneficial ownership," kata Moazzam di Kedutaan Besar Inggris, Jakarta, Rabu (2/5/2018)

Moazzam secara pribadi mengapresiasi perhatian khusus Indonesia dalam transparansi pemilik manfaat (beneficial ownership).


Meskipun tertinggal dari Inggris, diharapkan perhatian Indonesia dalam hal ini menjadi langkah maju dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Kita di Inggris meluncurkan database pemilik manfaat perusahaan dan dalam dua tahun, sudah diakses lebih 2 miliar kali," kata dia.

Oleh karena itu, Moazzam mengerti bahwa kebijakan ini penting dan strategis dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

Moazzam menegaskan, pemerintah Inggris siap untuk mendukung Indonesia dalam peningkatan pengawasan di sektor swasta.

Ia mengakui, belum ada negara-negara di dunia yang sedang gencar meningkatkan pemberantasan korupsinya, selain Indonesia.

Melalui Komisi Pemberantasan Korupsi, Indonesia dinilai sukses dalam menindak banyak pejabat pemerintahan yang terlibat dalam kasus korupsi.

Ia juga melihat bahwa agenda pemberantasan korupsi di Indonesia cukup berat. Sebab, pelaku pemberantasan korupsi seringkali mendapatkan intervensi dan perlawanan dari berbagai sisi.

"Mereka yang berkuasa dan kaya terkadang tak menyukai lembaga anti-korupsi karena bisa menghalangi kepentingan mereka. KPK dan pers Indonesia telah mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap korupsi," katanya.

Sebagai negara anggota G20, Moazzam berharap Indonesia mampu meningkatkan transparansi di sektor publik dan swasta dengan baik.

Dengan demikian, Indonesia bisa meraih peningkatan indeks persepsi korupsinya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X