Dubes Inggris Puji Peningkatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Kompas.com - 02/05/2018, 12:56 WIB
Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik (tengah) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comDuta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik (tengah)

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik menilai, Indonesia memiliki masalah sekaligus peran besar dalam menangani agenda pemberantasan korupsi di tingkat nasional dan internasional.

Namun demikian, Moazzam melihat, Indonesia mampu memenuhi 17 dari 19 komitmennya dalam pemberantasan korupsi pada Anti-Corruption Summit di London pada Mei 2016 silam.

"Indonesia telah memenuhi 17 komitmen, seperti membuat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, improvisasi sistem pengadaan barang dan jasa, hingga kebijakan beneficial ownership," kata Moazzam di Kedutaan Besar Inggris, Jakarta, Rabu (2/5/2018)

Moazzam secara pribadi mengapresiasi perhatian khusus Indonesia dalam transparansi pemilik manfaat (beneficial ownership).

Meskipun tertinggal dari Inggris, diharapkan perhatian Indonesia dalam hal ini menjadi langkah maju dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Kita di Inggris meluncurkan database pemilik manfaat perusahaan dan dalam dua tahun, sudah diakses lebih 2 miliar kali," kata dia.

Oleh karena itu, Moazzam mengerti bahwa kebijakan ini penting dan strategis dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

Moazzam menegaskan, pemerintah Inggris siap untuk mendukung Indonesia dalam peningkatan pengawasan di sektor swasta.

Ia mengakui, belum ada negara-negara di dunia yang sedang gencar meningkatkan pemberantasan korupsinya, selain Indonesia.

Melalui Komisi Pemberantasan Korupsi, Indonesia dinilai sukses dalam menindak banyak pejabat pemerintahan yang terlibat dalam kasus korupsi.

Ia juga melihat bahwa agenda pemberantasan korupsi di Indonesia cukup berat. Sebab, pelaku pemberantasan korupsi seringkali mendapatkan intervensi dan perlawanan dari berbagai sisi.

"Mereka yang berkuasa dan kaya terkadang tak menyukai lembaga anti-korupsi karena bisa menghalangi kepentingan mereka. KPK dan pers Indonesia telah mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap korupsi," katanya.

Sebagai negara anggota G20, Moazzam berharap Indonesia mampu meningkatkan transparansi di sektor publik dan swasta dengan baik.

Dengan demikian, Indonesia bisa meraih peningkatan indeks persepsi korupsinya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Langkah Komjen Listyo Sigit Prabowo hingga Jadi Kapolri...

Langkah Komjen Listyo Sigit Prabowo hingga Jadi Kapolri...

Nasional
Moeldoko: Vaksinasi Covid-19 terhadap Korban Bencana Pertimbangkan Jumlah Vaksin

Moeldoko: Vaksinasi Covid-19 terhadap Korban Bencana Pertimbangkan Jumlah Vaksin

Nasional
Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, KSPI: Buruh Merasa Dirampok Pejabat Berdasi

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, KSPI: Buruh Merasa Dirampok Pejabat Berdasi

Nasional
BPOM dan Kemenkes Bakal Kaji Keamanan Vaksin Covid-19 Buatan Pfizer

BPOM dan Kemenkes Bakal Kaji Keamanan Vaksin Covid-19 Buatan Pfizer

Nasional
Tanggapi Moeldoko Soal Menteri yang Tak Terbuka Positif Covid-19, Pengamat: Publik Butuh Keteladanan

Tanggapi Moeldoko Soal Menteri yang Tak Terbuka Positif Covid-19, Pengamat: Publik Butuh Keteladanan

Nasional
Kementerian Pertahanan Akan Rekrut 25.000 Orang untuk Komponen Cadangan

Kementerian Pertahanan Akan Rekrut 25.000 Orang untuk Komponen Cadangan

Nasional
IDI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan yang Tidak Prioritaskan Vaksin untuk Penyintas Covid-19

IDI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan yang Tidak Prioritaskan Vaksin untuk Penyintas Covid-19

Nasional
Teka-teki Penyebab Banjir Besar di Kalimantan Selatan

Teka-teki Penyebab Banjir Besar di Kalimantan Selatan

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang Kepada PPK Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang Kepada PPK Kemensos

Nasional
PMI Salurkan 250.000 Liter Air Bersih ke Sulbar dan Kalsel

PMI Salurkan 250.000 Liter Air Bersih ke Sulbar dan Kalsel

Nasional
Banjir Bandang Puncak Bogor, Menko PMK Minta PTPN Relokasi Pemukiman Karyawan

Banjir Bandang Puncak Bogor, Menko PMK Minta PTPN Relokasi Pemukiman Karyawan

Nasional
Saat Pemda Diminta Perbaiki Penanganan Covid-19 di Tengah Tingginya Laju Kasus Harian

Saat Pemda Diminta Perbaiki Penanganan Covid-19 di Tengah Tingginya Laju Kasus Harian

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Citra Satelit: Eks Ketua BIG Tersangka, Kerugian Negara Rp 179,1 Miliar

Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Citra Satelit: Eks Ketua BIG Tersangka, Kerugian Negara Rp 179,1 Miliar

Nasional
Komitmen Listyo Sigit di Uji Kelayakan Calon Kapolri: Polantas Tak Perlu Menilang, Terorisme hingga Gaet Influencer

Komitmen Listyo Sigit di Uji Kelayakan Calon Kapolri: Polantas Tak Perlu Menilang, Terorisme hingga Gaet Influencer

Nasional
PP 3/2021 dan 3 Poin Perluasan Peran Rakyat dalam Upaya Pertahanan Negara...

PP 3/2021 dan 3 Poin Perluasan Peran Rakyat dalam Upaya Pertahanan Negara...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X