Kompas.com - 23/03/2018, 12:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Putra pengusaha Made Oka Masagung, Endra Raharja Masagung dan mantan Sekretaris Jenderal Kemendagri 2007-2014, Diah Anggraini, Jumat (23/3/2018).

Endra yang merupakan Direktur Delta Energy Pte, Ltd itu terlihat di lobi KPK pukul 10.12 WIB.

Dia terlihat mengenakan jaket hitam bergaris putih di bagian tangan dan celana panjang biru.

Sementara Diah, datang sekitar pukul 10.04 WIB. Dia tak lama berada di lobi KPK dan langsung naik ke lantai 2 tempat pemeriksaan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, keduanya hendak diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka kasus e-KTP, yakni Made Oka Masagung dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.

"Diperiksa untuk IHP dan MOM," kata Febri lewat pesan singkat, Jumat (23/3/2018).

Sementara itu, baik Endra dan Diah, namanya tidak terdapat dalam jadwal pemeriksaan KPK hari ini.

Ayah Endra, Made Oka Masagung sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus e-KTP.

Made Oka diduga menjadi perantara jatah proyek e-KTP sebesar 5 persen bagi Setya Novanto melalui kedua perusahaan miliknya.

Total dana yang diterima Made Oka berjumlah 3,8 juta dollar AS yang diteruskan kepada Novanto.

Pertama, melalui perusahaan OEM Investment menerima 1,8 juta dollar AS dari Biomorf Mauritius, perusahaan asing yang menjadi salah satu penyedia produk biometrik merek L-1.

Produk tersebut digunakan dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Kemudian melalui rekening PT Delta Energy sebesar 2 juta dollar AS.

Sementara Irvanto diduga menerima total 3,5 juta dollar AS pada periode 19 Januari 2012 sampai 19 Februari 2012 yang diperuntukkan bagi Novanto.

Uang tersebut merupakan fee sebesar 5 persen untuk mempermudah pengurusan anggaran e-KTP.

Irvanto diduga sejak awal mengikuti proses pengadaan e-KTP melalui perusahaannya, yakni PT Murakabi Sejahtera.

Dia juga ikut beberapa kali dalam pertemuan di Ruko Fatmawati bersama tim penyedia barang proyek e-KTP.

Selain itu, Irvanto juga diduga mengetahui adanya permintaan fee sebesar 5 persen untuk mempermudah pengurusan anggaran e-KTP.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei CSIS: Di Kalangan Pemilih Muda, Anies Unggul Secara 'Head to Head' Lawan Prabowo dan Ganjar

Survei CSIS: Di Kalangan Pemilih Muda, Anies Unggul Secara "Head to Head" Lawan Prabowo dan Ganjar

Nasional
Jokowi ke Lukas Enembe: Semua Sama di Mata Hukum, Hormati Panggilan KPK

Jokowi ke Lukas Enembe: Semua Sama di Mata Hukum, Hormati Panggilan KPK

Nasional
Ketua IPW Sebut Alami Diskriminasi di Pintu Masuk Gedung DPR, MKD Minta Maaf

Ketua IPW Sebut Alami Diskriminasi di Pintu Masuk Gedung DPR, MKD Minta Maaf

Nasional
KPK Geledah 3 Ruang Hakim Agung di Gedung MA

KPK Geledah 3 Ruang Hakim Agung di Gedung MA

Nasional
Survei CSIS: Elektabilitas Ganjar Tertinggi di Kalangan Pemilih Muda

Survei CSIS: Elektabilitas Ganjar Tertinggi di Kalangan Pemilih Muda

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Responden Yakin Koalisi Parpol 2024 Berpeluang Berubah

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Responden Yakin Koalisi Parpol 2024 Berpeluang Berubah

Nasional
Judi dengan Hasil Korupsi Bisa Jadi TPPU, KPK Buka Kemungkinan Usut ke Arah Sana dalam Kasus Enembe

Judi dengan Hasil Korupsi Bisa Jadi TPPU, KPK Buka Kemungkinan Usut ke Arah Sana dalam Kasus Enembe

Nasional
Kapten TNI Penodong Pistol di Tol Jagorawi Diperiksa Puspom

Kapten TNI Penodong Pistol di Tol Jagorawi Diperiksa Puspom

Nasional
PDI-P, PKB, dan Gerindra Dinilai Bisa Berkoalisi, asalkan...

PDI-P, PKB, dan Gerindra Dinilai Bisa Berkoalisi, asalkan...

Nasional
Rapat DPR Bareng Prabowo, Panglima TNI, dan KSAD Dudung Digelar Tertutup

Rapat DPR Bareng Prabowo, Panglima TNI, dan KSAD Dudung Digelar Tertutup

Nasional
Klaim Ada Diskriminasi di Pintu Masuk, IPW Batal Penuhi Undangan MKD DPR

Klaim Ada Diskriminasi di Pintu Masuk, IPW Batal Penuhi Undangan MKD DPR

Nasional
Soal Polemik Lukas Enembe dan KPK, Jokowi: Hormati Panggilan dan Proses Hukum

Soal Polemik Lukas Enembe dan KPK, Jokowi: Hormati Panggilan dan Proses Hukum

Nasional
Profil Kombes Ade Ary, Pengganti Budhi Herdi sebagai Kapolres Jaksel

Profil Kombes Ade Ary, Pengganti Budhi Herdi sebagai Kapolres Jaksel

Nasional
Budi Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Jadi Jubir Pemenangan Gerindra, Punya Harta Rp 5,7 Miliar

Budi Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Jadi Jubir Pemenangan Gerindra, Punya Harta Rp 5,7 Miliar

Nasional
DMC Dompet Dhuafa Kirim 300 Paket Hygiene Kit untuk Penyintas Banjir di Pakistan

DMC Dompet Dhuafa Kirim 300 Paket Hygiene Kit untuk Penyintas Banjir di Pakistan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.