Kompas.com - 08/03/2018, 16:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menuturkan, partainya tak akan mengajukan kandidat calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2019 mendampingi Joko Widodo.

Ia memastikan, Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy atau akrab disapa Romi, tidak menawarkan diri sebagai cawapres pendamping Jokowi.

Kendati PPP telah mendeklarasikan dukungannya kepada Jokowi sebagai capres.

"Enggak akan (menawarkan diri sebagai cawapres). Romi itu taat berorganisasi. Meski ketua umum tapi enggak akan menawarkan. Nanti kita bahas, belum menawarkan diri," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3/2018).

(Baca juga : Jokowi: Makin Banyak Calon untuk Cawapres Makin Bagus)

Menurut Arsul, partainya tengah fokus untuk membenahi kondisi di internal akibat konflik. Sehingga, PPP belum memikirkan untuk mengajukan kandidat cawapres.

Beberapa waktu belakangan, muncul konflik antara kubu Romi dan kubu Djan faridz yang memperebutkan pucuk pimpinan.

"PPP itu 3,5 tahun ada dalam situasi kelam. Jadi fokus kita perbaiki partai bukan jadi cawapres. Yang penting PPP tahu jabatan enggak usah dikejar. Apalagi dalam keadaan partai 3,5 tahun begini," tuturnya.

(Baca juga : PPP: Tim Internal Jokowi untuk Jaring Cawapres Diisi Tokoh Independen)

Meski demikian, lanjut Arsul, PPP telah mengajukan kriteria cawapres yang pantas mendampingi Jokowi.

Kriteria tersebut antara lain berasal dari kalangan santri, nasionalis, intelektualis dan berusia muda.

"Kami memberikan kriteria saja. Santri atau agamis, nasionalis, intelek dan muda," kata Arsul.

Sejumlah partai politik mulai mengajukan nama untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Presiden Joko Widodo.

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengajukan Wiranto sebagai cawapres. Sedangkan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong ketua umumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Kompas TV Di tengah pembicaraan soal wakil presiden pendamping Joko Widodo, wacana mengenai poros ketiga mulai muncul.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukcapil: Penulisan Nama Dua Kata di E-KTP Sifatnya Imbauan, Satu Kata Boleh

Dukcapil: Penulisan Nama Dua Kata di E-KTP Sifatnya Imbauan, Satu Kata Boleh

Nasional
Menag: Layanan Haji di Saudi Sudah Siap

Menag: Layanan Haji di Saudi Sudah Siap

Nasional
Kemendagri Atur Penggunaan Nama Minimal Dua Kata di E-KTP, Ini Alasannya

Kemendagri Atur Penggunaan Nama Minimal Dua Kata di E-KTP, Ini Alasannya

Nasional
Sejarah Pemilu 1971 dan Partai Politik Peserta

Sejarah Pemilu 1971 dan Partai Politik Peserta

Nasional
Geledah Ruang Kerja Wakil Wali Kota Ambon, KPK Sita Dokumen Catatan Tangan Berkode Khusus

Geledah Ruang Kerja Wakil Wali Kota Ambon, KPK Sita Dokumen Catatan Tangan Berkode Khusus

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kehormatan Menlu Serbia, Bahas Kerja Sama Perdagangan

Jokowi Terima Kunjungan Kehormatan Menlu Serbia, Bahas Kerja Sama Perdagangan

Nasional
Wamenkes: Saat Ini Covid-19 Belum Endemi, tapi Pandemi yang Terkendali

Wamenkes: Saat Ini Covid-19 Belum Endemi, tapi Pandemi yang Terkendali

Nasional
Elektabilitasnya Rendah, Cak Imin Dinilai Hanya Bercanda soal Syarat Diusung Capres

Elektabilitasnya Rendah, Cak Imin Dinilai Hanya Bercanda soal Syarat Diusung Capres

Nasional
Siapa Harun Masiku yang Jadi Buronan KPK dan Mengapa Sulit Ditangkap?

Siapa Harun Masiku yang Jadi Buronan KPK dan Mengapa Sulit Ditangkap?

Nasional
KPU: Pemilu Ajang Legal Meraih atau Pertahankan Kekuasaan, Tensi Politik Akan Tinggi

KPU: Pemilu Ajang Legal Meraih atau Pertahankan Kekuasaan, Tensi Politik Akan Tinggi

Nasional
Wamenkes Merasa Pede Libur Lebaran Tak Tingkatkan Kasus Covid-19

Wamenkes Merasa Pede Libur Lebaran Tak Tingkatkan Kasus Covid-19

Nasional
Penolakan Gubernur Lantik Penjabat Dinilai karena Dampak Ketiadaan Regulasi soal Pemilihan

Penolakan Gubernur Lantik Penjabat Dinilai karena Dampak Ketiadaan Regulasi soal Pemilihan

Nasional
Kapolri: Pemilu 2024 Jauh Lebih Kompleks, Perlu Pengamanan Lebih Awal

Kapolri: Pemilu 2024 Jauh Lebih Kompleks, Perlu Pengamanan Lebih Awal

Nasional
Pimpinan Komisi II Sebut Gubernur Harus Lantik Penjabat yang Ditunjuk Mendagri

Pimpinan Komisi II Sebut Gubernur Harus Lantik Penjabat yang Ditunjuk Mendagri

Nasional
MAKI: Koruptor Seharusnya Dituntut 20 Tahun atau Seumur Hidup

MAKI: Koruptor Seharusnya Dituntut 20 Tahun atau Seumur Hidup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.