Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Golkar Belum Ajukan Cawapres bagi Jokowi di Pilpres 2019

Kompas.com - 07/03/2018, 10:55 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang Pilpres 2019, sejumlah partai politik mulai mengajukan nama untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Presiden Joko Widodo

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengajukan Wiranto sebagai cawapres. Sedangkan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong ketua umumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Sementara itu, hingga saat ini Partai Golkar belum mengajukan nama yang akan digadang-gadang sebagai cawapres.

Meskipun, partai berlambang pohon beringin itu telah menyatakan dukungannya kepada Presiden Jokowi di Pilpres 2019.

(Baca juga : Muhaimin Optimistis Jokowi Akan Tawarkan Cawapres Untuknya)

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto mengatakan, saat ini pihaknya memang belum membahas cawapres.

Sebab, Golkar masih berkonsentrasi untuk memenangkan para calonnya di Pilkada 2018.

"Kalau saat sekarang kita masih berkonsentrasi pada pilkada dan tentunya nanti kita lihat pada waktunya nanti," ujar Airlangga saat ditemui di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta Pusat, Rabu (7/3/2018).

Terkait dengan nama-nama lain yang muncul, Airlangga enggan berkomentar.

(Baca juga : Demokrat: Pencalonan AHY dalam Pilpres 2019 Belum Final)

Ia menegaskan, keputusan mengenai siapa nama cawapres, diserahkan sepenuhnya ke tangan Presiden Jokowi.

"Ini (cawapres) sepenuhnya diserahkan kepada bapak Jokowi," kata Airlangga.

Secara terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, saat ini partainya tengah berkonsentrasi menaikkan elektabilitas agar memenangi Pilkada 2018.

Menurut Ace, hasil Pilkada 2018 nantinya akan sangat berpengaruh pada Pilpres 2019.

(Baca juga : Pilpres 2019, PAN Kemungkinan Tak Usung Jokowi)

Ia mengatakan, Partai Golkar tidak ingin mengajukan nama sebagai cawapres jika elektabilitas partai masih rendah.

"Kalau misalnya kita mengajukan nama tetapi elektabilitas partai itu jauh dari harapan tentu tidak akan memiliki nilai elektoral apa-apa," kata Ace.

"Oleh karena itu, maka konsentrasi Partai Golkar sekarang ini adalah bagaimana menaikkan elektabiilitas agar pilkada 2018 ini menang dan tentu yang paling penting menyukseskan pak jokowi sampai 2019," tuturnya.

Kompas TV Menurut AHY, Megawati adalah salah satu tokoh politik yang harus ditemuinya untuk menjalin komunikasi politik jelang 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Nasional
Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Nasional
Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Nasional
PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo 'Giveaway'

PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo "Giveaway"

Nasional
Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Nasional
Sentil BSSN yang Sudah Prediksi Serangan Ransomware di 2024, Sukamta: Kayak Mama Lauren

Sentil BSSN yang Sudah Prediksi Serangan Ransomware di 2024, Sukamta: Kayak Mama Lauren

Nasional
Harap Pimpinan dan Dewas Baru KPK Berintegritas, Wapres: Jangan Titipan!

Harap Pimpinan dan Dewas Baru KPK Berintegritas, Wapres: Jangan Titipan!

Nasional
Grace Natalie Bantah Kabar Jokowi Sodorkan Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Grace Natalie Bantah Kabar Jokowi Sodorkan Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Kasus Pengadaan Pesawat Garuda, Soetikno Soedarjo Dituntut 6 Tahun Bui

Kasus Pengadaan Pesawat Garuda, Soetikno Soedarjo Dituntut 6 Tahun Bui

Nasional
Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo

Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo

Nasional
Lawatan ke Perancis, KSAU Tinjau Produksi Teknologi Radar GCI yang Bakal Perkuat TNI AU

Lawatan ke Perancis, KSAU Tinjau Produksi Teknologi Radar GCI yang Bakal Perkuat TNI AU

Nasional
Usul Bentuk Satgas, Sukamta: Kalau Tidak Merasa Bersalah Atas Kehilangan Data, Berarti Penyelenggara Negara Sakit

Usul Bentuk Satgas, Sukamta: Kalau Tidak Merasa Bersalah Atas Kehilangan Data, Berarti Penyelenggara Negara Sakit

Nasional
Serangan Siber Berulang, Anggota DPR Desak BSSN Diisi Sosok Mampu dan Kompeten

Serangan Siber Berulang, Anggota DPR Desak BSSN Diisi Sosok Mampu dan Kompeten

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Bawa 26 RUU Kabupaten/Kota ke Rapat Paripurna

Pemerintah dan DPR Sepakat Bawa 26 RUU Kabupaten/Kota ke Rapat Paripurna

Nasional
Banyak Serangan Siber, TB Hasanuddin: Ini Kecelakaan atau Kebodohan Nasional?

Banyak Serangan Siber, TB Hasanuddin: Ini Kecelakaan atau Kebodohan Nasional?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com