Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dilaporkan ke Ombudsman, Ini Komentar Istana

Kompas.com - 05/03/2018, 18:07 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menilai, sah-sah saja jika Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Ombudsman atas dugaan maladministrasi.

"Ini negara demokrasi. Dalam negara demokrasi itu, berbeda pendapat itu kan baik-baik saja dan monggo-monggo saja. Yang enggak boleh itu fitnah, hoax dan menyebarkan kebencian," ujar Pramono di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Namun, Pramono berpendapat, pertemuan Presiden Jokowi dengan sejumlah pimpinan partai politik juga bukan merupakan suatu pelanggaran.

(Baca juga : ACTA Lapor ke Ombudsman soal Pertemuan Jokowi dengan PSI)

Pertama, pertemuan itu rata-rata bukan diinisiasi oleh Presiden Jokowi. Pertemuan itu kebanyakan diinisiasi oleh pimpinan partai politik sebagai tamu.

Kedua, topik pembahasan Presiden Jokowi dengan pimpinan partai politik bukan soal politik praktis.

"Kebanyakan itu adalah silaturahim, memperkenalkan diri, menyampaikan hal-hal oleh partai politik yang bersangkutan," ujar Pramono.

"Ketiga, biasanya partai politik yang datang ke Presiden Jokowi itu adalah partai politik yang memberikan dukungan kepada Presiden. Tetapi Presiden sama sekali tak ikut dalam persoalan pembahasan yang bersifat politik atau konsolidasi politik," lanjut dia.

(Baca juga : Pengaduan ACTA Tanpa Terlapor, Ombudsman Sebut Tak Penuhi Syarat Formal)

Lagipula Presiden Jokowi, lanjut Pramono, sangat berhati-hati saat membahas politik praktis. Ia betul-betul menjaga agar politik praktis seperti konsolidasi politik tidak bersinggungan dengan fasilitas negara.

"Presiden itu orangnya betul-betul, untuk urusan politik praktis, beliau itu menjaga jarak," ujar Pramono.

ACTA resmi melaporkan peristiwa pertemuan Presiden Jokowi dan PSI ke Ombudsman. Wakil Ketua ACTA Ali Lubis mengatakan, yang dilaporkan pihaknya, yakni peristiwa pertemuan Jokowi dan PSI, bukan Presiden atau partai politiknya.

(Baca juga : Kata Presiden soal Pertemuan 90 Menit dengan PSI di Istana)

Pihaknya melaporkan peristiwa itu karena pertemuan Presiden Jokowi dan PSI di Istana dibahas mengenai pemenangan Pilpres 2019.

Menurut dia, laporan sudah diterima oleh pihak Ombudsman. Dia menunjukkan tanda bukti penerimaan laporan.

Namun, dalam laporan, pihaknya tidak menyertakan siapa terlapornya.

"Jadi kami di sini bukan melaporkan Presiden atau partainya, tapi peristiwanya," kata Ali di gedung Ombudsman, Kuningan, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Ali yang ditemani sejumlah anggota ACTA membawa barang bukti berupa berita media massa soal pertemuan Jokowi dan PSI yang membahas pilpres 2019.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com