Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dilaporkan ke Ombudsman, Ini Komentar Istana

Kompas.com - 05/03/2018, 18:07 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menilai, sah-sah saja jika Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Ombudsman atas dugaan maladministrasi.

"Ini negara demokrasi. Dalam negara demokrasi itu, berbeda pendapat itu kan baik-baik saja dan monggo-monggo saja. Yang enggak boleh itu fitnah, hoax dan menyebarkan kebencian," ujar Pramono di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Namun, Pramono berpendapat, pertemuan Presiden Jokowi dengan sejumlah pimpinan partai politik juga bukan merupakan suatu pelanggaran.

(Baca juga : ACTA Lapor ke Ombudsman soal Pertemuan Jokowi dengan PSI)

Pertama, pertemuan itu rata-rata bukan diinisiasi oleh Presiden Jokowi. Pertemuan itu kebanyakan diinisiasi oleh pimpinan partai politik sebagai tamu.

Kedua, topik pembahasan Presiden Jokowi dengan pimpinan partai politik bukan soal politik praktis.

"Kebanyakan itu adalah silaturahim, memperkenalkan diri, menyampaikan hal-hal oleh partai politik yang bersangkutan," ujar Pramono.

"Ketiga, biasanya partai politik yang datang ke Presiden Jokowi itu adalah partai politik yang memberikan dukungan kepada Presiden. Tetapi Presiden sama sekali tak ikut dalam persoalan pembahasan yang bersifat politik atau konsolidasi politik," lanjut dia.

(Baca juga : Pengaduan ACTA Tanpa Terlapor, Ombudsman Sebut Tak Penuhi Syarat Formal)

Lagipula Presiden Jokowi, lanjut Pramono, sangat berhati-hati saat membahas politik praktis. Ia betul-betul menjaga agar politik praktis seperti konsolidasi politik tidak bersinggungan dengan fasilitas negara.

"Presiden itu orangnya betul-betul, untuk urusan politik praktis, beliau itu menjaga jarak," ujar Pramono.

ACTA resmi melaporkan peristiwa pertemuan Presiden Jokowi dan PSI ke Ombudsman. Wakil Ketua ACTA Ali Lubis mengatakan, yang dilaporkan pihaknya, yakni peristiwa pertemuan Jokowi dan PSI, bukan Presiden atau partai politiknya.

(Baca juga : Kata Presiden soal Pertemuan 90 Menit dengan PSI di Istana)

Pihaknya melaporkan peristiwa itu karena pertemuan Presiden Jokowi dan PSI di Istana dibahas mengenai pemenangan Pilpres 2019.

Menurut dia, laporan sudah diterima oleh pihak Ombudsman. Dia menunjukkan tanda bukti penerimaan laporan.

Namun, dalam laporan, pihaknya tidak menyertakan siapa terlapornya.

"Jadi kami di sini bukan melaporkan Presiden atau partainya, tapi peristiwanya," kata Ali di gedung Ombudsman, Kuningan, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Ali yang ditemani sejumlah anggota ACTA membawa barang bukti berupa berita media massa soal pertemuan Jokowi dan PSI yang membahas pilpres 2019.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang Akibar Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang Akibar Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Nasional
DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

Nasional
Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nasional
Prabowo Nilai Gaya Militeristik Tak Relevan Lagi, PDI-P: Apa Mudah Seseorang Berubah Karakter?

Prabowo Nilai Gaya Militeristik Tak Relevan Lagi, PDI-P: Apa Mudah Seseorang Berubah Karakter?

Nasional
Hadir di Dekranas Expo 2024, Iriana Jokowi Beli Gelang dan Batik di UMKM Binaan Pertamina

Hadir di Dekranas Expo 2024, Iriana Jokowi Beli Gelang dan Batik di UMKM Binaan Pertamina

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat ke PM Baru Singapura Lawrence Wong

Jokowi Ucapkan Selamat ke PM Baru Singapura Lawrence Wong

Nasional
Seputar Penghapusan Kelas BPJS dan Penjelasan Menkes...

Seputar Penghapusan Kelas BPJS dan Penjelasan Menkes...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com