Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Tak Permasalahkan Jokowi-PSI Bahas Pilpres 2019 di Istana

Kompas.com - 02/03/2018, 17:04 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon tidak mempersoalkan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saat jam kerja di Istana Kepresidenan.

Dalam pertemuan tertutup selama 90 menit itu, Presiden Jokowi dan pengurus PSI membicarakan Pemilihan Legislatif 2019 hingga Pemilihan Presiden 2019.

"Saya kira kalau ada yang mau bertemu Presiden enggak masalah ya," ujar Fadli Zon saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/3/2018).

"Ya kalau konteksnya sebagai courtesy call, saya kira enggak ada masalah. Tapi kalau konteksnya sebuah penggalangan, ya kurang tepat ya," ucapnya.

Meski demikian, menurut Fadli, Presiden Jokowi juga harus bersedia bertemu jika ada permintaan dari partai-partai baru lainnya.

(Baca juga: Bertemu Jokowi, PSI Dapat Tips Memenangi Pileg 2019)

Dalam kapasitas sebagai presiden, Jokowi harus bisa memperlakukan hal yang sama ke seluruh partai.

"Ya sebenarnya dalam kapasitasnya sebagai presiden harus menjadi presiden bagi semua rakyat. Artinya kalau ada partai yang mau minta audiensi, courtesy call, kalau ada yang minta ya harus diperlakukan sama," kata Fadli.

Sebelumnya, di sela-sela agenda kerja pada Kamis (1/3/2018) sore kemarin, Presiden jokowi menerima pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Istana Kepresidenan.

PSI mengakui, pertemuan tersebut membicarakan Pemilu 2019. Salah satu strategi pemenangan yang dibahas adalah kampanye lewat media sosial.

"Kami tadi juga presentasi keberhasilan kami di medsos dan Pak Jokowi senang dengan hal itu. Karena Pak Jokowi sadar milenial presentasinya pada 2019 sangat besar," kata Ketua DPP PSI Tsamara Amany.

(Baca juga: UU MD3 hingga Cawapres Jadi Bahan Obrolan PSI dan Jokowi di Istana)

Tsamara mengatakan, nantinya kinerja Jokowi selama memimpin Indonesia bisa dikampanyekan di media sosial. Selain tak memakan banyak biaya, pesan yang hendak disampaikan juga bisa langsung sampai ke generasi milenial.

"Apalagi Pak Jokowi punya kinerja yang sangat baik, punya prestasi. Tinggal bagaimana kami mengemas konten tersebut di media sosial agar lebih banyak anak muda yang sadar, ini loh Presiden kalian betul betul berprestasi dan layak dipilih kembali," kata Tsamara.

Kompas TV Namun Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, menegaskan nama Sunny sudah ada di struktur kepengurusan PSI sejak lama.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com