Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Ketua PSI "Ember", se-Indonesia Jadi Tahu Jokowi Blunder

Kompas.com - 03/03/2018, 16:12 WIB
Ihsanuddin,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai tidak tepat langkah pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengumbar pertemuan dengan Presiden Joko Widodo kepada publik. Apalagi, PSI menyatakan pertemuan yang berlangsung di Istana saat jam kerja itu dan membahas antara lain mengenai strategi pemenangan Jokowi pada Pilpres 2019.

"Ini ketua PSI ember sehingga se-Indonesia jadi tahu Jokowi blunder," kata Hendri dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (3/3/2018).

Hendri menilai, para pengurus PSI mestinya tak mengumbar pertemuan itu ke publik karena memang bersifat internal.

Hendri meyakini, selama ini, Jokowi juga kerap bertemu dengan elite partai politik pendukung lainnya dan membicarakan pilpres. Namun, pertemuan tersebut tidak diketahui publik karena memang tak ada yang mengumbarnya ke media.

"Sebenarnya kan ini ketua PSI-nya yang terlalu senang dan bangga diterima di Istana. Pada saat diundang Presiden dia merasa wah ini harus diumumkan," kata Hendri.

Akibat sikap para pengurus PSI itu, Hendri menilai Jokowi dirugikan. Jokowi dituding telah menggunakan fasilitas negara untuk membicarakan mengenai strategi pemenangan pilpres yang merupakan kepentingan pribadinya.

"Ini kan artinya publik melihatnya ini sebuah blunder," kata pendiri lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) itu.

Di sela-sela agenda kerjanya pada Kamis sore lalu, Jokowi menerima pengurus PSI di Istana. Para pengurus PSI, yakni Ketua Umum Grace Natalie, Sekjen Raja Juli Antoni, dan Ketua DPP Tsamara Amani tiba di Istana pukul 15.00 WIB.

Baca juga : Bertemu Jokowi, PSI Dapat Tips Memenangi Pileg 2019

Pertemuan berlangsung tertutup selama sekitar 90 menit. PSI mengakui, pertemuan tersebut membicarakan pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden 2019.

Salah satu strategi pemenangan yang dibahas adalah kampanye lewat media sosial.

"Kami tadi juga presentasi keberhasilan kami di medsos dan Pak Jokowi senang dengan hal itu. Karena Pak Jokowi sadar milenial presentasinya pada 2019 sangat besar," kata Tsamara.

Tsamara mengatakan, kinerja Jokowi selama memimpin Indonesia bisa dikampanyekan di media sosial. Selain tak memakan banyak biaya, pesan yang hendak disampaikan juga bisa langsung sampai ke generasi milenial.

"Apalagi Pak Jokowi punya kinerja yang sangat baik, punya prestasi. Tinggal bagaimana kami mengemas konten tersebut di media sosial agar lebih banyak anak muda yang sadar, ini loh Presiden kalian betul betul berprestasi dan layak dipilih kembali," kata Tsamara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com