Pusako: Jika Masuk KUHP, Pasal Penghinaan Presiden Bakal Diuji Lagi ke MK

Kompas.com - 07/02/2018, 19:48 WIB
Direktur Pusat Studi Konstitusi ( PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari (tengah) dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (7/2/2018). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIDirektur Pusat Studi Konstitusi ( PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari (tengah) dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (7/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari memastikan, pasal penghinaan presiden dan wapres yang saat ini sedang digodok dalam revisi KUHP, akan diuji kembali ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika benar-benar masuk dalam KUHP.

"Kalau ada yang protes, harus diikuti langkah-langkah konstitusional dengan pengujian materi ke MK," kata Feri di Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Feri yakin permohonan uji materi akan dikabulkan oleh MK.

MK, kata Feri, pasti akan mempertimbangkan putusan sebelumnya, yakni putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006.


Baca juga : Bagi Politisi, Pasal Penghinaan Presiden tentang Siapa yang Berkuasa

"Pasti (ditolak). MK pasti mempertimbangkan putusan yang lama," katanya.

Menurut Feri, pasal ini seharusnya tidak lagi masuk dalam pembahasan revisi KUHP, apalagi disahkan menjadi salah satu pasal dalam KUHP.

Feri menambahkan, seharusnya pembuat undang-undang yaitu pemerintah dan DPR tidak mengabaikan putusan MK tahun 2006.

"Bukankah dalam UU 12/2011, pembuatan undang-undang harus memerhatikan putusan MK. Kalau itu masih dilanjutkan, sama saja tidak memperhatikan putusan MK. Kalau dipaksakam berarti melanggar konstitusi," kata Feri.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Nasional
SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

Nasional
Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Nasional
Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Nasional
Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Nasional
KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

Nasional
Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Nasional
Helmy Yahya Donasikan Kuis 'Siapa Berani' ke TVRI

Helmy Yahya Donasikan Kuis "Siapa Berani" ke TVRI

Nasional
Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Nasional
Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Nasional
Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Nasional
Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Nasional
Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Nasional
Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X