Kompas.com - 11/12/2017, 12:18 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan, Indonesia perlu membentuk koalisi internasional untuk meredam gejolak pasca-pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Belum lama ini, Trump mengumumkan perpindahan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem untuk melaksanakan undang-undang yang diterbitkan pada 1995, yakni Jerusalem Embassy Act 1995.

Menurut Hikmahanto, inisiatif dapat dimulai saat Presiden Joko Widodo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam (KTT OKI) di Istanbul, Turki, pada 13 Desember 2017.

"Untuk meredam reaksi dunia dan perdamaian dunia tidak terancam, maka perlu dilakukan langkah bersama masyarakat internasional," ujar Hikmahanto saat dihubungi, Senin (11/12/2017).

"Cara damai yang dapat ditawarkan oleh Indonesia adalah membangun sebuah koalisi. Koalisi yang dibangun adalah koalisi memerdekakan Palestina dengan memiliki wilayah dalam waktu dekat," kata Hikmahanto.

(Baca juga: Soal Yerusalem, Perwakilan NU dan Wahid Foundation Temui Dubes AS)

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1/2017)KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1/2017)
Dalam kaitan pembentukan koalisi, lanjut Hikmahanto, Indonesia dapat membuat inisiatif dalam bentuk proposal untuk kemudian disetujui oleh negara-negara besar, terutama China, Rusia, Inggris, dan Perancis.

Koalisi tersebut harus fokus dua isu utama yang harus diselesaikan, yakni mendorong Trump meninjau atau mempertimbangkan kembali keputusannya yang dibuat dan upaya agar Israel menghentikan pembangunan pemukiman baru di Yerusalem.

"Proposal yang menjadi tawaran harus disusun berdasarkan bagaimana reaksi dunia dan apa yang menjadi solusi," tuturnya.

Hikmahanto menuturkan, reaksi koalisi harus mencakup tiga hal utama. Pertama terkait bagaimana reaksi elite politik.

Kedua, reaksi masyarakat, terutama dalam melihat kekerasan akibat bentrokan antara masyarakat dan otoritas setempat.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.