Terkait Yerusalem, Jokowi Dinilai Perlu Koalisi dengan Empat Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan, Indonesia perlu membentuk koalisi internasional untuk meredam gejolak pasca-pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Belum lama ini, Trump mengumumkan perpindahan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem untuk melaksanakan undang-undang yang diterbitkan pada 1995, yakni Jerusalem Embassy Act 1995.

Menurut Hikmahanto, inisiatif dapat dimulai saat Presiden Joko Widodo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam (KTT OKI) di Istanbul, Turki, pada 13 Desember 2017.

"Untuk meredam reaksi dunia dan perdamaian dunia tidak terancam, maka perlu dilakukan langkah bersama masyarakat internasional," ujar Hikmahanto saat dihubungi, Senin (11/12/2017).

"Cara damai yang dapat ditawarkan oleh Indonesia adalah membangun sebuah koalisi. Koalisi yang dibangun adalah koalisi memerdekakan Palestina dengan memiliki wilayah dalam waktu dekat," kata Hikmahanto.

(Baca juga: Soal Yerusalem, Perwakilan NU dan Wahid Foundation Temui Dubes AS)

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1/2017)

Koalisi tersebut harus fokus dua isu utama yang harus diselesaikan, yakni mendorong Trump meninjau atau mempertimbangkan kembali keputusannya yang dibuat dan upaya agar Israel menghentikan pembangunan pemukiman baru di Yerusalem.

"Proposal yang menjadi tawaran harus disusun berdasarkan bagaimana reaksi dunia dan apa yang menjadi solusi," tuturnya.

Hikmahanto menuturkan, reaksi koalisi harus mencakup tiga hal utama. Pertama terkait bagaimana reaksi elite politik.

Kedua, reaksi masyarakat, terutama dalam melihat kekerasan akibat bentrokan antara masyarakat dan otoritas setempat.

Ketiga, mengenai langkah konkret apa yang akan dilakukan oleh pemerintah setempat untuk merespons pengumuman Trump.

"Dalam menyusun reaksi dunia, Presiden Jokowi dapat meminta Kementerian Luar Negeri untuk meminta perwakilan negara memberikan asesmen atas reaksi pengumuman Trump," kata Hikmahanto.

(Baca juga: Jusuf Kalla Sebut Pengakuan AS atas Yerusalem Picu Harga Minyak Dunia Naik)

Thinkstock Kota Yerusalem, menjadi ganjalan utama proses perdamaian Israel-Palestina.

Selanjutnya, kata Hikmahanto, Indonesia dapat menawarkan kepada dunia untuk tidak menggunakan kekerasan sebagai solusi.

"Bila koalisi ini terbentuk diharapkan Presiden Trump memikirkan kembali keputusannya dan Israel segera menghentikan pembangunan pemukiman baru bagi warganya," ucapnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengecam keras tindakan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak AS terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta AS untuk mempertimbangkan kembali keputusan itu," ujar Jokowi, di Istana Bogor, Kamis (7/12/2017).

Tidak hanya itu, sejumlah langkah diplomasi pun akan dilakukan Indonesia untuk menentang kebijakan Trump tersebut.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan melakukan sejumlah upaya diplomasi di Eropa, agar negara-negara di benua itu tidak mengikuti jejak AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Retno juga berdiplomasi agar negara-negara Eropa tidak mengikuti jejak AS memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem dari Tel Aviv.

(Baca: Menlu Retno Berupaya agar Eropa Tak Ikuti Sikap AS soal Yerusalem)